Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data secara objektif dan professional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak, apakah telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Pemeriksaan sesuai dengan pasal 1 ayat (25) ini kemudian disebut dengan pemeriksaan kepatuhan. Sedangkan, yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. 

Sobat Belajar: Mengenal Pemeriksaan dalam Pajak

Dalam mengembangkan sebuah usaha, khususnya usaha mikro menengah (UMKM) tentunya tidaklah mudah. Banyak strategi bisnis yang harus dilakukan guna berjalannya usaha hingga menuju ksuksesan. Dari sekian banyak strategi, terdapat salah satu cara yang tak kalah penting dalam menjalankan usaha UMKM yakni membuat pembukuan.
Secara umum, pembukuan merupakan sebuah proses dalam kegiatan pengorganisasian hingga penyimpanan dokumen keuangan serta akuntansi bisnis seperti jurnal, buku besar, catatan pajak, laporan keuangan, dan masih banyak lagi.
Dengan demikian, sudah terlihat dengan jelas bahwa pelaksanaan pembukuan dalam kegiatan usaha UMKM tentunya sangat diperlukan supaya lebih terstrukturnya laporan keuangan. Namun hingga saat ini masih ada beberapa pelaku usaha UMKM yang kurang memahami betapa pentingnya pembukuan, sebagian dari mereka lebih berfokus dalam kegiatan marketing dan pengembangan produknya saja. Untuk ini berikut 7 alasan mengapa pembukuan penting bagi UMKM, mari simak informasinya dibawah ini.
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sebagai Perencana</h3>
</li>
</ol>
Hal ini merupakan alasan pertama mengapa pembukuan sangat penting bagi UMKM. Mengapa demikian? Hal ini karena pembukan dapat dijadikan sebagai perencana oleh pelaku usaha dalam merencanakan usahanya, baik dalam jangka pendek maupun Panjang. Melalui pembukuan, segala biaya yang digunakan untuk proses produksi hingga operasional usaha dapat diketahui dengan jelas alurnya. Jika pembukuan tersebut tidak ada, maka para pelaku usaha akan kesulitan pada saat menentukan rencana bisnis yang lebih terorganisir untuk selanjutnya.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Menghindarkan Kesalahan Pelaporan Pajak</h3>
</li>
</ol>
Berikut alasan kedua yang berfokus dalam kewajiban perpajakan setiap pelaku usaha UMKM. Melansir dari informasi yang dirilis resmi oleh DJP, dimana pada tahun 2017 tercatat sebanyak 19.304 pelaku usaha telah mengalami kendala dalam pelaporan pajak yang tidak seusai dengan omzet yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pada kendala tersebut jika dipersentasekan, terdapat sebanyak 76% kesalahan pelaku usaha dalam pelaporan pajak. Hal ini terjadi tentunya dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, sebagai contoh kurang akuratnya data mengenai omzet yang dihasilkan selama proses bisnis berjalan. Untuk ini, sudah sangat jelas bukan bahwa pembukuan sangat penting bagi UMKM.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Alat Dalam Mengetahui Jumlah Transaksi</h3>
</li>
</ol>
Poin ketiga ini sangat berkaitan dengan poin sebelumnya, dimana pembukuan memiliki peranan penting sebagai alat yang dapat mengetahui jumlah transaksi yang terjadi. Dengan menyusun pembukuan tentunya akan lebih memudahkan para pelaku usaha mengetahui alur keluar masuknya transaksi yang nantinya pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan adanya transaksi yang terlewat atau tidak tercatat, yang pasti dengan pembukuan UMKM, maka transaksi cenderung lebih rapih dan jelas.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Menghindari Risiko Audit</h3>
</li>
</ol>
Bagi pemilik usaha kecil wiraswasta tentunya pembukan yang baik dan benar merupakan suatu hal yang dapat menentukan berhasilnya pemilik usaha dalam menjalankan usaha serta proses bisnis yang terselenggara. Kita tahu bahwa sektor kegiatan usaha ini lebih rentan dalam menerima audit, maka sudah dipastikan pembukuan yang baik, benar, dan akurat akan mempengaruhi proses pemeriksaan audit, jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan menghambat proses-proses selanjutnya, sehingga menyita banyak waktu yang sebenarnya waktu tersebut lebih baik digunakan sebagai pengembangan bisnis.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Meningkatkan Analisis Keuangan &amp; Informasi Manajemen</h3>
</li>
</ol>
Pembuatan pembukuan juga sangatlah penting dalam menganalisis keuangan serta sebagai informasi manajemen bagi setiap UMKM dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam hal ini, jika suatu UMKM memiliki pembukuan yang baik dan benar, otomatis segala informasi manajemen maupun analisis keuangan akan mengalami peningkatan dan tentunya kondisi tersebut dapat membatu pelaku usaha untuk menarik partner bisnis hingga investor dalam mengembangkan usahanya. Jika analisis keuangan dan informasi manajemen tidak dalam keadaan yang jelas, sudah dipastikan partner bisnis maupun investor enggan untuk menjalin kerja sama.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>
<h3>Membantu Mengetahui Jumlah Modal, Aset, Dan Hutang</h3>
</li>
</ol>
Setiap menjalankan bisnis atau usaha, pasti para pelaku usaha akan dihadapkan tiga elemen utama, yakni modal, aset, dan hutang. Dalam hal ini, tentunya ketiga elemen tersebut harus diolah dengan baik segala informasinya, khususnya bagi UMKM yang sudah menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu cara dalam mengolah data-data mengenai modal, aset, dan hutang ialah dengan melakukan pembukuan. Terlebih pada hutang, dimana hal tersebut merupakan sangat penting untuk diperhatikan. Apabila pengusaha tidak mengetahui catatan hutang yang dimiliki, maka akan berisiko dalam keberlangsungan usaha. Maka dari itu, sangat penting bagi UMKM dalam membuat pembukuan, supaya pergerakan aset, modal, serta hutang akan terpantau dengan jelas.
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li>
<h3>Mendapatkan Potensi Pengurangan Pajak</h3>
</li>
</ol>
Last but not least, dalam hal ini pembukan memiliki peranan penting dalam potensi pengurangan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha UMKM. Dimana pembukuan yang tidak terstuktur dan konsisten dapat menyebabkan hilangnya potensi pengurangan pajak yang sah. Pihak auditor dapat melakukan pembatalan pemotongan pajak dengan melihat dokumen-dokumen yang tidak lengkap atau belum tercatat secara jelas dalam pembukuan, sehingga dapat mempersulit pelakacan. Sebagai contoh, jika pemilik usaha tidak menyimpan dengan baik segala faktur ataupun kuitansi yang bersangkutang dengan proses bisnis setidaknya dalam jangka waktu 6 tahun, maka auditor pajak dapat menolak/membatalkan hak pemotongan pajak yang seharusnya diterima oleh pelaku usaha. Maka dari itu pembukuan merupakan hal penting dalam merekam ataupun mencatat segala transaksi yang terjadi, sehingga dapat memudahkan pelacakan terhadap bukti-bukti transaksi pengurangan pajak.
&nbsp;
Dari ketujuh alasan yang sudah dijelaskan diatas, sudah cukup jelas dalam memaparkan bahwa pentingya pembukuan bagi pelaku usaha UMKM. Tanpa dilakukannya pembukuan, para pelaku usaha sudah pasti akan dihadapi segala risiko ataupun kedala dalam menjalankan usahanya. Membuat pembukuan yang baik, benar, dan akurat memanglah cukup sulit. Kendati demikian, para pelaku usaha akan mendapatkan berbagai manfaat jika melakukan pembukuan atas kegiatan usaha, baik dari sisi pelaku, sisi usahanya, hingga sisi investor atau partner bisnisnya.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a class="Hyperlink SCXW165765605 BCX8" href="http://sobatbuku.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Sobat Buku</a> dan<a class="Hyperlink SCXW165765605 BCX8" href="http://sobatpajak.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a class="Hyperlink SCXW165765605 BCX8" href="https://instagram.com/sobatpajak.id/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Instragram</a> dan<a class="Hyperlink SCXW165765605 BCX8" href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Facebook</a>.&nbsp;

Dalam mengembangkan sebuah usaha, khususnya usaha mikro menengah (UMKM) tentunya tidaklah mudah. Banyak strategi bisnis yang harus dilakukan guna berjalannya usaha hingga menuju ksuksesan. Dari sekian banyak strategi, terdapat salah satu cara yang tak kalah penting dalam menjalankan usaha UMKM yakni membuat pembukuan. 

7 Alasan Mengapa Pembukuan Penting Bagi Pelaku Usaha UMKM

Lebaran sudah semakin dekat, siapa yang sudah tidak sabar untuk pulang ke kampung halaman? Selain untuk bersilahturahmi dan kumpul &ndash; kumpul, tentunya momen mencicipi makanan lebaran asal kampung halaman sudah menjadi momen yang ditunggu &ndash; tunggu kan? Biasanya, menjelang malam sebelum hari Lebaran, seluruh rumah berbondong &ndash; bondong akan memasak berbagai menu untuk lebaran.&nbsp;
Mungkin Sobat sudah familiar dengan menu khas lebaran yang paling popular, yaitu ketupat dan opor ayam. Namun, masih banyak lho hidangan khas lebaran berbagai daerah yang mungkin belum pernah Sobat dengar. Kira &ndash; kira apa saja ya? Yuk simak!&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">8 Hidangan Khas Lebaran yang Berbeda di Berbagai Daerah di Indonesia&nbsp;</h2>
Berikut beberapa menu hidangan nya. Psstt, awas makin kangen kampung halaman ya hihihi&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Bebek Gulai Kurma Khas Aceh&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/Fv1HmjKOJ2-_SZvuAKU-A08k5gs=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2338055/original/042385300_1534989199-146.jpg" alt="" width="400" height="225" />
Menu ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat tanah Rencong. Sekilas mungkin akan terlihat seperti opor, akan tetapi jika dilihat lebih jelas lagi, menu gulai satu ini jauh lebih kental dengan warna kuah yang lebih coklat. Daging yang dipakai adalah daging bebek yang dimasak dengan rempah dan daun pandan. Selain itu, santan dan kelapa sangrai yang ada pada gulai tersebut membuat kuah gulai lebih kental. Rempah &ndash; rempah yang digunakan juga beragam, diantaranya ada cengkeh, biji pala, kayu manis, dan masih banyak rempah &ndash; rempah lainnya sehingga menambah citarasa dan aroma yang kuat.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Gulai Nangka Khas Medan&nbsp;</h3>
&nbsp; <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/s9kjGR0wfRG3gARrxXPbChhh-Eg=/0x0:1600x901/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2789174/original/070777400_1556260252-gulai_nangka_muda_HL.jpg" alt="" width="400" height="225" />
Hari Raya Idul Fitri rasanya tidak lengkap jika tidak ada menu satu ini bagi masyarakat Medan. Gulai Nangka biasanya disajikan dengan lontong medan atau ketupat. Fakta uniknya, gulai Nangka ini merupakan makanan turun temurun dari masyarakat Melayu Deli. Biasanya Nangka yang digunakan untuk hidangan ini adalah Nangka muda yang segar dan berwarna putih. Bahkan cara memasaknya pun unik, untuk mengupas Nangka, pisau yang digunakan harus dilumasi oleh minyak terlebih dahulu untuk menghilangkan getah. Bumbu dan rempah yang digunakan juga sangat beragam, seperti ketumbar bawang &ndash; bawangan, jahe, kunyit, lengkuas, dan masih banyak lagi.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Lemang Khas Jambi&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://th.bing.com/th/id/OIP._OX2KL1Z93W7EuMCBxRcqAHaEK?pid=ImgDet&amp;rs=1" alt="" width="400" height="224" />
Hidangan ini merupakan makanan khas hari raya idul fitri yang biasa disajikan oleh masyarakat Jambi. Terbuat dari beras ketan lalu digulung dengan daun pisang membuat kudapan ini memiliki wangi yang menarik perhatian. Nggak cuman itu, cara memasak yang unik dengan membakar didalam bambu juga membuat hidangan ini memiliki keunikan tersendiri&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">4. Semur Daging Khas Betawi&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://asset.kompas.com/crops/p9A5RaVryZz-3ptdIOWO84Gevug=/71x46:629x419/750x500/data/photo/2020/12/08/5fcf4c9fb72e1.jpg" alt="" width="337" height="225" />
Semur daging yang identik dengan kuah berwarna coklat pekat ini sudah menjadi hidangan wajib pada hari raya Idul Fitri. Kuah berwarna coklat pekat yang berasal dari kecap manis dengan kedelai hitam asli menjadi bahan yang paling penting untuk memberikan cita rasa semur yang kuat. Selain itu, dengan berbahan utama daging sapi membuat menu ini menjadi favorit banyak orang. Semur ini biasanya ditambah kentang, tahu tampe, atau telur disesuaikan dengan selera masyarakat di tiap daerah.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">5. Ayam Gagape Khas Makassar&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/tK62fCU5xF-pnwxixvhqID3WPaU=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3127847/original/084070700_1589436784-20777.jpg" alt="" width="400" height="225" />
Untuk masyarakat Makassar, rasanya tidak lengkap jika belum menyantap hidangan satu ini pada saat merayakan lebaran Idul Fitri. Mungkin sekilas terlihat seperti opor ayam pada umumnya, akan tetapi dari cara penyajian nya saja ayam gagape sudah berbeda dengan opor ayam. Pada proses akhir memasak, hidangan ayam gagape ini akan ditambahkan parutan kelapa sangrai yang memberikan cita rasa gurih pada hidangan. Nggak hanya itu, kuah dari ayam gagape ini juga jauh lebih kental dibandingkan opor ayam. Uniknya hidangan ini dimakan bersama dengan umbi-umbian rebus walaupun ada juga yang mengonsumsi ayam gagape ini dengan nasi atau ketupat.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">6. Kella Pate Khas Madura&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/jaUdKxh_wkaYN0S9tg_9Ot62c_c=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3090803/original/088392800_1585722538-shutterstock_285561917.jpg" alt="" width="400" height="225" />
Kella pate terbuat dari olahan ikan yang dicampur dengan santan beserta bumbu khas madura. Terdapat banyak rempah yang digunakan untuk membuat hidangan ini, seperti jintan, terasi, kencur hingga belimbing wuluh. Ikan yang digunakan biasanya adalah potongan ikan tenggiri yang digoreng terlebih dahulu, lalu dimasak dengan santan. Jadi, selain hidangan dengan daging ayam, hidangan dengan daging ikan ini selalu ikut serta memeriahkan momen lebaran&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">7. Ayam Woku Khas Manado&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://th.bing.com/th/id/OIP.jbWwidAoXS3JnmiWqXUlpwHaEK?pid=ImgDet&amp;rs=1" alt="" width="400" height="225" />
Hidangan satu ini cukup terkenal dengan rasa yang mirip dengan ayam bumbu rujak. Hidangan asal Manado ini selalu berhasil menarik perhatian karena wangi kemangi yang khas. Ayam woku ini terkenal dengan rasa yang pedas khas Manado dengan tekstur kuah yang kental. Hanya dimakan nasi putih hangat saja sudah dapat terasa kenikmatan dari hidangan ayam woku ini.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">8. Poteng Jaje Tujak Khas Lombok&nbsp;</h3>
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1590142923/gvvcspj3ilqfy3abch3q.jpg" alt="" width="333" height="250" />
Poteng Jaje tujak merupakan kudapan yang terbuat dari tape. Fakta uniknya, tape yang digunakan tidak berasal dari singkong, akan tetapi dari ketan yang diberikan ragi untuk fermentasi. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat setempat, pembuatan Poteng jaje tujak ini harus dibuat oleh orang dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jika tidak, maka rasa dari Poteng Jaje Tujak ini tidak akan se-enak biasanya. Hmm&hellip; Sobat &ndash; sobat percaya nggak?&nbsp;
&nbsp;
Setiap daerah tentunya memiliki budaya nya tersendiri ya, begitu juga dengan hidangan pada saat hari raya lebaran. Dari daerah &ndash; daerah diatas, kira &ndash; kira mana yang paling menarik perhatian Sobat?&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Lebaran sudah semakin dekat, siapa yang sudah tidak sabar untuk pulang ke kampung halaman? Selain untuk bersilahturahmi dan kumpul – kumpul, tentunya momen mencicipi makanan lebaran asal kampung halaman sudah menjadi momen yang ditunggu – tunggu kan? Biasanya, menjelang malam sebelum hari Lebaran, seluruh rumah berbondong – bondong akan memasak berbagai menu untuk lebaran. 

Bikin Kangen Kampung Halaman! Ini Dia 8 Hidangan Khas Lebaran di Setiap Daerah

Pernahkan Sobat melakukan perjalanan jauh menggunakan kapal atau pesawat terbang? Jika iya, pernah terpikirkan nggak sih mengenai pemajakannya? Yuk simak lebih dalam mengenai sistem perpajakan atas perusahaan penerbangan dan pelayaran dalam negeri ataupun luar negeri.&nbsp;
Wajib Pajak yang bergerak di dalam industri penerbangan atau pelayaran, baik dalam negeri maupun luar negeri telah diatur didalam Undang-Undang Pajak Pengasilan Pasal 15.&nbsp;&nbsp;
Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, mencakup sebagai berikut:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>Imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Imbalan yang diterima sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri&nbsp;</li>
<li>Imbalan Charter kapal laut dan/atau pesawat terbang yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang da/atau barang termasuk Charter kapal laut dan/atau pesawat terbang oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Imbalan Charter pesawat terbang yang dibayarkan kepada perusahaan penerbangan dalam negeri&nbsp;</li>
</ol>
Pajak atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri dan perusahaan penerbangan dan pelayaran luar negeri bersifat final. Sementara pajak atas penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPh atas Imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri&nbsp;</h2>
Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 416/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Subjek Pajak&nbsp;</h3>
Subjek Pajak ini adalah Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Objek Pajak&nbsp;</h3>
Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima perusahaan pelayaran dalam negeri, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik dari pengangkutan orang atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:2,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan lainnya di Indonesia&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:2,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pelabuhan di Indonesia ke luar Pelabuhan Indonesia&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:2,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pelabuhan di luar Indonesia ke Pelabuhan di Indonesia&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="3" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:2,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1080,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pelabuhan di luar Indonesia ke Pelabuhan lain di luar Indonesia&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">3. Tarif Pajak &nbsp;</h3>
PPh terutang = 30% x NPPN&nbsp;
NPPN = 4% x Peredaran Bruto&nbsp;
Sehingga, tarif pajak yang dikenakan atas pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya dan bersifat final.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPh atas Imbalan yang dibayarkan kepada perusahaan penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri&nbsp;</h2>
Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Subjek Pajak&nbsp;</h3>
Subjek Pajak ini adalah Wajib Pajak perusahan penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri dan melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.&nbsp;
2. Objek Pajak&nbsp;
Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima perusahaan penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri terkait pengangkutan orang atau barang termasuk charter kapal atau pesawat terbang.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Tarif Pajak&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas pelayaran dalam negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya dan PPh terutang ini bersifat final.&nbsp;
Peredaran bruto yang dimaksud merupakan semua imbalan yang diterima Wajib Pajak perusahaan penerbangan dan/atau pelayaran luar negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu Pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan lainnya di Indonesia, serta dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Tidak termasuk pengangkutan orang atau barang dari luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPh atas Imbalan yang dibayarkan kepada perusahan penerbangan dalam negeri&nbsp;</h2>
Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 dan surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1996.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Subjek Pajak&nbsp;</h3>
Subjek Pajak ini adalah Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Objek Pajak&nbsp;</h3>
Objek Pajak ini adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Tarif Pajak&nbsp;</h3>
PPh terutang = 30% x NPPN&nbsp;
NPPN = 6% x Peredaran Bruto&nbsp;
Sehingga, tarif pajak yang dikenakan atas charter penerbangan dalam negeri adalah sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya.&nbsp;&nbsp;
PPh yang telah dibayarkan ini merupakan pembayaran PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang dalam SPT Tahunan Pph untuk pajak yang bersangkutan.&nbsp;
&nbsp;
Semoga informasi diatas terkait pemajakan atas penerbangan dan pelayaran dalam negeri ataupun luar negeri dapat menambah pengetahuan dan wawasan Sobat-Sobat ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>. &nbsp;

Wajib Pajak yang bergerak di dalam industri penerbangan atau pelayaran, baik dalam negeri maupun luar negeri telah diatur didalam Undang-Undang Pajak Pengasilan Pasal 15.  Pajak atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri dan perusahaan penerbangan dan pelayaran luar negeri bersifat final. Sementara pajak atas penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan secara umum.

Sobat Belajar: Penerbangan dan Pelayaran dalam PPh Pasal 15

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Perpajakan No 10 Tahun 1994, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah pungutan yang dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum.&nbsp;
Wajib Pajak tertentu yang dimaksud dalam PPh pasal 15 ini, meliputi:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>Perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri ataupun luar negeri&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Perusahaan asuransi luar negeri&nbsp;&nbsp;</li>
<li>Perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Perusahaan dagang asing&nbsp;</li>
<li>Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (BOT)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="6" data-aria-level="1">Perusahaan jasa maklon internasional dibidang produksi mainan anak-anak&nbsp;</li>
</ol>
Adapun, penetapan norma tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK), sebagai berikut:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">KMK Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto bagi WP Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.&nbsp;</li>
<li>KMK Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungann Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">KMK Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.&nbsp;</li>
<li>KMK Nomor 433/KMK.04/1994 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan yang Diterima Tenaga Asing yang Bekerja pada WP Badan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">KMK Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto bagi WP Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.&nbsp;</li>
<li>KMK Nomor 284/KMK.04/1995 tentang Perlakukan PPh Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer) atau BOT.&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="7" data-aria-level="1">KMK Nomor 543/KMK.030/2001 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto dan Cara Pembayaran Pajak Penghasilan bagi WP yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak.&nbsp;</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak atas PPh Pasal 15&nbsp;</h2>
Pengenaan tarif pajak atas PPh Pasal 15 berbeda-beda tiap jenis industrinya&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Pajak Penghasilan atas Pelayaran Dalam Negeri&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya dan bersifat final.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">2. Pajak Penghasilan atas Penerbangan Dalam Negeri&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas charter penerbangan dalam negeri adalah sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">3. Pajak Penghasilan atas Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas pelayaran dalam negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) yang dikalikan dengan peredaran brutonya dan PPh terutang ini bersifat final.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">4. Pajak Penghasilan atas Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia adalah sebesar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen) yang dikalikan dengan nilai ekspor bruto dan bersifat final.&nbsp;
Khusus bagi Kantor Perwakilan Dagang yang berasal dari negara mitra tax treaty atau P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) dengan Indonesia, besar tarif pajak terutang akan disesuaikan dengan tarif Branch Profit Tax (BPT) dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">5. Pajak Penghasilan atas WP yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (BOT)&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (BOT) adalah sebesar 5% (lima persen) yang dikalikan dengan jumlah bruto nilai tertinggi Nilai Pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">6. Pajak Penghasilan atas WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon dibidang produksi mainan anak-anak&nbsp;</h3>
Tarif pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon dibidang produksi mainan anak-anak adalah sebesar 1,54% (satu koma lima puluh empat persen) yang dikalikan dengan jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang dan tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku.&nbsp;
&nbsp;
Itu dia penjelasan terkait Pengenaan Pajak atas PPh 15, semoga penjelasan tersebut dapat membantu dan menambah wawasan kalian ya Sobat!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>. &nbsp;

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Perpajakan No 10 Tahun 1994, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah pungutan yang dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan khusus guna menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung dengan ketentuan umum. 

Sobat Belajar: Mengenal Pengenaan Pajak atas PPh Pasal 15

Sebagai orang Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan makanan pelengkap satu ini, Sambal. Bahkan, Indonesia sendiri adalah negara dengan peringkat ke-5 sebagai konsumen yang suka makan sambal. Inilah yang menarik minat Yansen Gunawan atau biasa dipanggil Mas Yangun untuk membuat Eatsambel. Eatsambel merupakan sambel khas Indonesia dengan beragam menu sambal yang setiap harinya berhasil menjual 1.000 botol perhari.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tahun 2018 awal Eatsambel struggling&nbsp;</h2>
Mas Yangun (CEO &amp; Co-Founder Eatsambel) memulai bisnis sejak tahun 2018. Ide bisnis tersebut datang dari alasan simple, yaitu resep turun menurun sang ibu. Pada awalnya, Mas Yangun sendiri bahkan tidak tahu cara memasak sehingga berkomitmen untuk belajar dari ibu nya. Alasan dari kegagalan Eatsambel pertama kali adalah gagal dalam memasarkan produknya. Pada awalnya, Mas Yangun sangat bergantung pada Paid Advertising karena merasa membuat produk yang enak sehingga fokusnya hanyalah untuk berjualan. Hal tersebut membuat penjualan Eatsambel pada saat itu boncos karena belum adanya&nbsp; arus kas (cashflow) yang baik. Lalu apa yang bisa membuat Eatsambel sukses? Hingga bisa mengalahkan banyak brand sambal lainnya yang sudah berjalan jauh lebih lama bahkan memiliki 60% market share di e-commerce. Simak beberapa hal dibawah ini.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Waktu yang Tepat (The Right Timing)&nbsp;</h3>
Di saat bisnis lain kesulitan pada saat pandemik, Eatsambel justru berhasil. Pada saat pandemik, terjadi perubahan pada customer behavior atau perilaku pelanggan, dari yang dulunya suka makan di luar, kini terpaksa untuk mencari alternatif untuk bisa makan dirumah. Hal ini membuat Mas Yangun gencar menjual produk Eatsambel. Kemasan dari Eatsambel sendiri menggunakan kaleng, sehingga sangat aman dan praktis untuk menjadi produk yang jual via online.&nbsp;&nbsp;
Selama pandemik, platform TikTok menjadi tren pada saat itu. Mas Yangun melihat hal tersebut sebagai peluang dengan membuat konten &ndash; konten kreatif dan hampir semua video nya berhasil viral, sehingga berhasil mencapai organik marketing (strategi pemasaran yang bisa memberikan trafik kepada bisnis Sobat secara alami, sehingga Sobat tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk melakukan pemasaran atau promosi). Selain itu, Mas Yangun juga konsisten dalam membuat konten kreatif, sehingga nama Eatsambel menjadi mudah untuk diingat banyak orang.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Inovasi dan Branding&nbsp;&nbsp;</h3>
Eatsambel berani memberikan garansi kepada seluruh pelanggan nya kalau produknya sudah dipastikan enak hingga berani mengembalikan uang pelanggan 100% jika dirasa tidak enak. Mas Yangun berani melakukan hal tersebut karena percaya diri dengan produk yang dibuatnya dan juga sudah melakukan riset panjang terhadap setiap produknya untuk memastikan rasanya enak. Terbukti dari ribuan botol yang terjual setiap hari nya, Eatsambel berhasil membuktikan kualitas produknya. Selain itu, kemasan dari Eatsambel juga menggunakan kaleng, sehingga sangat aman dan praktis untuk menjadi produk yang jual via online. Nah, dari Eatsambel, bisa diketahui bahwa produk yang berkualitas dan sesuai dengan market dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan loh dan nantinya akan berdampak besar terhadap loyalitas pelanggan terhadap bisnis Sobat.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Ekspansi&nbsp;</h3>
Setelah berhasil mendapatkan pelanggan setia, Eatsambel berhasil melakukan ekspansi puluhan miliar setiap bulannya. Eatsambel membuka reseller untuk setiap orang yang ingin bergabung dalam Eatsambel. Dengan banyaknya orang yang ikut menjual Eatsambel bisa dengan mudah ekspansi ke seluruh daerah di Indonesia. Bahkan dengan membuka reseller, Eatsambel juga berhasil mendominasi di setiap e-commerce nya.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Nah, Sobat tidak perlu bingung untuk mulai berbisnis, dari Eatsambel Sobat bisa belajar bahwa hanya bermodal Sambal saja bisa loh meraup keuntungan yang luar biasa! By the way, para Sobat UKM sudah pernah coba Eatsambel belum?&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>&nbsp;

Sebagai orang Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan makanan pelengkap satu ini, Sambal. Bahkan, Indonesia sendiri adalah negara dengan peringkat ke-5 sebagai konsumen yang suka makan sambal. Inilah yang menarik minat Yansen Gunawan atau biasa dipanggil Mas Yangun untuk membuat Eatsambel. Eatsambel merupakan sambel khas Indonesia dengan beragam menu sambal yang setiap harinya berhasil menjual 1.000 botol perhari.  

WOW! Jualan Sambal Omzet Miliaran

Akhir-akhir ini fenomena PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja sering dijumpai. Tidak hanya pada perusahaan-perusahaan rintisan saja, bahkan perusahaan besar, seperti Shopee, GOTO hingga Indosat juga melakukan PHK terhadap karyawan &ndash; karyawannya. Tentunya hal ini bukan peristiwa yang menyenangkan bagi pihak perusahaan maupun karyawan, akan tetapi peristiwa seperti ini harus dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Shopee dan GOTO PHK Ratusan Karyawan&nbsp;</h3>
Dikutip dari bisnis.com, diketahui Shopee melakukan PHK sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, sedangkan GOTO mengatakan bahwa PHK karyawan ini dilakukan agar sumber daya perusahaan dapat difokuskan pada kegiatan yang bisa memberikan dampak lebih besar.&nbsp;&nbsp;
Nah, dari kasus-kasus perusahaan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan terbesar perusahaan melakukan PHK adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi gaji para karyawan sehingga dilakukan PHK untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Berikut beberapa tips yang bisa perusahaan lakukan untuk meminimilasir peluang PHK.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
1. Melakukan Efisiensi Biaya Produk &nbsp;
Setiap perusahaan tentunya memiliki biaya produksi, baik berupa biaya tenaga kerja, bahan baku hingga perlengkapan atau peralatan. Dengan melakukan optimalisasi dalam melakukan pembelian dan pemanfaatan bahan baku, perusahaan akan terhindar dari pemborosan. Hal ini dapat membantu mengurangi pengeluaran perusahaan.&nbsp;&nbsp;
2. Pengelolaan Administrasi Karyawan&nbsp;
Dalam menentukan besarnya gaji karyawan, biasanya ditentukan dengan memperhitungkan absensi, jam kerja, hingga jam lembur. Tidak sedikit juga perusahaan yang memberikan gaji tambahan dari jam lembur. Untuk meminimalisir pengeluaran perusahaan, maka perusahaan bisa membatasi jam kerja lembur setiap karyawan atau membuatkan shift untuk setiap karyawan. Dengan berkurangnya jam kerja, maka pengeluaran perusahaan untuk menggaji karyawan juga berkurang.&nbsp;&nbsp;
3. Gunakan Fasilitas Secara Optimal&nbsp;
Banyak perusahaan yang menawarkan beragam fasilitas untuk karyawannya selama dikantor, akan tetapi hal tersebut juga bisa menjadi penyebab pengeluaran perusahaan mengalami pembengkakan. Seperti pemberian snack atau makan siang secara cuma-cuma atau tempat bermain untuk karyawan. Untuk menghindari pengeluaran yang terlalu berlebih, perusahaan bisa mengurangi pengeluaran dengan mengurangi fasilitas kantor dan berikan fasilitas yang memang dibutuhkan oleh para karyawan.&nbsp;
4. Beri Gaji Sesuai Kemampuan&nbsp;
Pada awal melakukan kerjasama antara perusahaan dan karyawan, tentunya terdapat kontrak yang mengikat kedua pihak. Dalam kontrak tersebut juga akan disepakati besaran dalam pembayaran gaji karyawan tersebut. Pastikan perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam memberikan gaji para karyawannya dengan memperhatikan bonus atau pengeluaran lainnya&nbsp; yang nantinya juga akan diberikan ke karyawan.&nbsp;&nbsp;
5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu &nbsp;
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau pegawai kontrak adalah pegawai yang bekerja dalam kurun waktu tertentu di sebuah perusahaan dengan terikat perjanjian kontrak. Untuk mengurangi peluang PHK secara massal, perusahaan bisa mengatur prioritas penggunaan pegawai sesuai kebutuhan. Perusahaan dapat mengurangi pegawai kontrak dan mengehentikan penerimaan pegawai kontrak untuk mengurangi pengeluaran. Perusahaan bisa optimalkan pegawai tetap.&nbsp;
6. Pensiun Dini&nbsp;
Cara ini juga dapat membantu perusahaan dalam menghindari PHK massal. Jika perusahaan dalam kondisi kurang optimal, pensiun dini dapat menjadi jalan tengahnya. Perusahaan bisa membuka kesempatan bagi para pekerjanya untuk melakukan pensiun sehingga PHK Massal dapat terhindari.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Nah, itu dia beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari PHK secara massal. Jadi, jangan sampai hal tersebut terjadi pada perusahaan Sobat juga ya!&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;

Akhir-akhir ini fenomena PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja sering dijumpai. Tidak hanya pada perusahaan-perusahaan rintisan saja, bahkan perusahaan besar, seperti Shopee, GOTO hingga Indosat juga melakukan PHK terhadap karyawan – karyawannya. Tentunya hal ini bukan peristiwa yang menyenangkan bagi pihak perusahaan maupun karyawan, akan tetapi peristiwa seperti ini harus dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan.  

Jangan Sampai PHK Karyawan, Lebih Baik Lakukan Hal Ini!

<h3 style="text-align: justify;">Definisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)&nbsp;</h3>
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah dan dilakukan oleh produsen atau atas kegiatan impor barang mewah. Dalam arti lain, PPnBM ini dikenakan oleh pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli yang besar, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan pajak.&nbsp;
Adapun, PPnBM hanya dikenakan untuk 1 (satu) kali pemungutan, yaitu saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPnBM yang sudah dibayar pada saat perolehan ataupun impor tidak dapat dikreditkan dengan PPN.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)&nbsp;</h3>
1. Produsen atau pabrik (PKP) yang melakukan penyerahan barang tergolong mewah&nbsp;
2. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan impor barang tergolong mewah&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)&nbsp;</h3>
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan terhadap:&nbsp;
1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah dan dilakukan oleh produsen atau pabrikan yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya&nbsp;
2. Impor BKP yang tergolong mewah&nbsp;
Berikut ini merupakan ciri-ciri BKP yang tergolong mewah:&nbsp;
1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok&nbsp;
2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu&nbsp;
3. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi&nbsp;
4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukan status kelas sosial&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)&nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah diberlakukan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen)&nbsp;&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="5" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Ekspor BKP yang tergolong mewah ditetapkan tarif pajak sebesar 0% (nol persen)&nbsp;</li>
</ul>
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Perhitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)&nbsp;</h3>
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dihitung sebesar tarif PPnBM dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak). Berikut ini merupakan rumus perhitungan PPnBM yang terutang:&nbsp;
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.054%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 97.6567%; text-align: center;">PPnBM = Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
<h4 style="text-align: justify;">Contoh Soal 1:&nbsp;</h4>
Pabrik X melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah (tarif 25%) dengan harga Rp150.000.000. Hitunglah PPnBM yang terutangnya!&nbsp;
PPnBM = 25% x Rp150.000.000&nbsp;= Rp37.500.000&nbsp;
&nbsp;
<h4 style="text-align: justify;">Contoh Soal 2:&nbsp;</h4>
Produsen Y melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah (tarif 30%) dengan harga Rp282.000.000 (dalam harga tersebut termasuk PPN dan PPnBM). Hitunglah PPnBM yang terutangnya!&nbsp;
DPP = <span data-mathml="&lt;math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot; display=&quot;block&quot;&gt;&lt;mfrac&gt;&lt;mrow&gt;&lt;mn&gt;100&lt;/mn&gt;&lt;/mrow&gt;&lt;mrow&gt;&lt;mo fence=&quot;false&quot;&gt;(&lt;/mo&gt;&lt;mn&gt;111&lt;/mn&gt;&lt;mo&gt;+&lt;/mo&gt;&lt;mi&gt;t&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;a&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;r&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;i&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;f&lt;/mi&gt;&lt;mo&gt;&amp;#xA0;&lt;/mo&gt;&lt;mi&gt;P&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;P&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;n&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;B&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;M&lt;/mi&gt;&lt;mo fence=&quot;false&quot;&gt;)&lt;/mo&gt;&lt;/mrow&gt;&lt;/mfrac&gt;&lt;/math&gt;">100/(111+tarif PPnBM) x Harga Jual
<span data-mathml="&lt;math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot; display=&quot;block&quot;&gt;&lt;mfrac&gt;&lt;mrow&gt;&lt;mn&gt;100&lt;/mn&gt;&lt;/mrow&gt;&lt;mrow&gt;&lt;mo fence=&quot;false&quot;&gt;(&lt;/mo&gt;&lt;mn&gt;111&lt;/mn&gt;&lt;mo&gt;+&lt;/mo&gt;&lt;mi&gt;t&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;a&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;r&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;i&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;f&lt;/mi&gt;&lt;mo&gt;&amp;#xA0;&lt;/mo&gt;&lt;mi&gt;P&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;P&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;n&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;B&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;M&lt;/mi&gt;&lt;mo fence=&quot;false&quot;&gt;)&lt;/mo&gt;&lt;/mrow&gt;&lt;/mfrac&gt;&lt;/math&gt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 100/(111+30) x Rp282.000.000
<span data-mathml="&lt;math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot; display=&quot;block&quot;&gt;&lt;mfrac&gt;&lt;mrow&gt;&lt;mn&gt;100&lt;/mn&gt;&lt;/mrow&gt;&lt;mrow&gt;&lt;mo fence=&quot;false&quot;&gt;(&lt;/mo&gt;&lt;mn&gt;111&lt;/mn&gt;&lt;mo&gt;+&lt;/mo&gt;&lt;mi&gt;t&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;a&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;r&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;i&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;f&lt;/mi&gt;&lt;mo&gt;&amp;#xA0;&lt;/mo&gt;&lt;mi&gt;P&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;P&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;n&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;B&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;M&lt;/mi&gt;&lt;mo fence=&quot;false&quot;&gt;)&lt;/mo&gt;&lt;/mrow&gt;&lt;/mfrac&gt;&lt;/math&gt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 100/141 x Rp282.000.000
<span data-mathml="&lt;math xmlns=&quot;http://www.w3.org/1998/Math/MathML&quot; display=&quot;block&quot;&gt;&lt;mfrac&gt;&lt;mrow&gt;&lt;mn&gt;100&lt;/mn&gt;&lt;/mrow&gt;&lt;mrow&gt;&lt;mo fence=&quot;false&quot;&gt;(&lt;/mo&gt;&lt;mn&gt;111&lt;/mn&gt;&lt;mo&gt;+&lt;/mo&gt;&lt;mi&gt;t&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;a&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;r&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;i&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;f&lt;/mi&gt;&lt;mo&gt;&amp;#xA0;&lt;/mo&gt;&lt;mi&gt;P&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;P&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;n&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;B&lt;/mi&gt;&lt;mi&gt;M&lt;/mi&gt;&lt;mo fence=&quot;false&quot;&gt;)&lt;/mo&gt;&lt;/mrow&gt;&lt;/mfrac&gt;&lt;/math&gt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= Rp200.000.000
PPnBM = 30% x Rp200.000.000&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= Rp60.000.000 &nbsp;
&nbsp;
Itu dia penjelasan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau yang biasa dikenal dengan PPnBM, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;
&nbsp;

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah dan dilakukan oleh produsen atau atas kegiatan impor barang mewah. Dalam arti lain, PPnBM ini dikenakan oleh pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat yang memiliki kemampuan daya beli yang besar, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan pajak. 

Sobat Belajar:  Mari Mengenal Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil diwajibkan untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan.&nbsp;&nbsp;
Dalam Islam terdapat dua jenis zakat yang wajib ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. 
Zakat Fitrah wajib ditunaikan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. 
Zakat Mal merupakan zakat harta yang wajib ditunaikan bagi muslim ketika sudah mencapai jumlah tertentu (nisab) dalam satu tahun (haul).&nbsp;
Sobat sudah tahu belum bahwa zakat yang dibayarkan selama satu tahun dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto? Dalam ketentuan perpajakan, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengurangkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib untuk perhitungan pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.03/2010 dan Pasal 9 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Kriteria Zakat Pengurang Pajak&nbsp;</h3>
Berdasarkan Pasal 22 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat yang dikurangkan dari penghasilan bruto ialah zakat yang dibayarkan oleh seseorang&nbsp;kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan oleh pemerintah. &nbsp;Seseorang yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat (muzaki). Dalam Pasal 23 juga disebutkan bahwa&nbsp;BAZNAS atau LAZ, wajib memberikan bukti setoran/pembayaran untuk nantinya digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto bagi Wajib Pajak (pemberi zakat).&nbsp;
Adapun daftar badan atau lembaga amil zakat tersebut dapat dilihat pada lampiran <a href="https://pajak.go.id/sites/default/files/lampiran/Lampiran_PER-15-PJ-2022.pdf">Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2022</a> tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 tentang Badan atau Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.&nbsp;
Namun, bagi Wajib Pajak yang membayarkan zakatnya kepada lembaga yang belum disahkan oleh pemerintah, maka zakatnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.&nbsp;
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Cara Pelaporan Zakat Pengurang Pajak&nbsp;</h3>
Mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, menyatakan bahwa &ldquo;Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.&rdquo;<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
Bukti pembayaran yang dimaksud dapat berupa bukti penyetoran secara langsung, melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ataupun transfer, dengan sedikitnya berisikan:<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
1. Nama lengkap<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
2. NPWP pembayar<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
3. Jumlah pembayaran<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
4. Tanggal pembayaran<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
5. Nama badan atau lembaga amil zakat yang telah disahkan pemerintah<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
6. Jika pembayaran dilakukan secara langsung, maka diperlukan tanda tangan petugas badan atau lembaga amil zakat terkait<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
7. Jika pembayaran melalui transfer, maka diperlukan validasi petugas bank pada bukti pembayaran<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
&nbsp;
Dengan demikian, bukti pembayaran tersebut dapat langsung dilampirkan pada saat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam tahun pajak saat dibayarkan zakat tersebut. Apabila bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan diatas maka zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559685&quot;:0,&quot;335559737&quot;:0,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:257}">&nbsp;

Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil diwajibkan untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan.  

Sobat Belajar: Ketahui! Penghasilan Bruto Berkurang Dengan Zakat

QRIS (Quick Response Indonesian Standard) adalah kode QR yang dibuat dan diatur secara khusus oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa tunai atau cashless. Tentunya sistem pembayaran ini menjadi lebih aman dan praktis karena pelanggan hanya perlu memindai kode QRIS, lalu ponsel akan membuka halaman pembayaran. Sejauh ini, ada dua jenis QRIS, yaitu QRIS statis dan QRIS dinamis. Sekilas, keduanya tampak sama. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik dalam fungsi maupun penggunaannya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">QRIS Statis</h2>
Jenis QRIS Statis ini merupakan QRIS yang sudah merchant sediakan sendiri untuk sistem pembayaran mereka. Karena bersifat statis, maka jika ada perubahan link pada sistem QRIS tersebut, merchant harus mengganti QRIS yang tertera di merchant mereka dengan QRIS yang baru. Selain itu, QRIS statis belum mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar, sehingga pelanggan perlu menginput jumlah nominal pembayaran terlebih dahulu.
Contoh dari pemakaian kode QRIS statis ini bisa dilihat di toko-toko yang menampilkan banner kode QRIS yang sama untuk semua pelanggan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">QRIS Dinamis</h2>
Berbeda dengan QRIS statis yang bersifat tetap, link yang tertaut pada QRIS dinamis ini bisa diubah. QRIS dinamis ini tidak terpaku pada satu link yang sama untuk dipakai berkali-kali. QRIS dinamis sifatnya tidak memiliki keterbatasan dalam membuat link baru untuk setiap pelanggan atau transaksi.
Di beberapa toko swalayan, petugas kasir akan mencetak struk dengan QRIS dinamis khusus untuk belanjaan pelanggan. Jadi, pemilik usaha bisa melacak dan mendata setiap transaksi yang masuk setiap harinya. Oleh karena itu, QRIS dinamis ini lebih disarankan untuk pemilik bisnis.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan QRIS Statis dengan Dinamis</h2>
Setelah mengetahui QRIS statis dan dinamis, biasanya para pengusaha akan lebih menyukai kode QRIS dinamis dikarenakan hemat waktu dan biaya. Misalkan, pelaku usaha ingin mengubah link tautan QRIS dinamis, maka tidak perlu repot mencetak ulang kode yang berbeda, hanya perlu mengganti link di server. Berikut beberapa manfaat penggunaan QRIS dinamis untuk usaha:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melihat statistik penjualan</h3>
</li>
</ul>
Salah satu manfaat tersembunyi dari penggunaan QRIS dinamis adalah kemudahan untuk melacak data transaksi. Misalnya pelaku usaha ingin melakukan rekapitulasi jurnal atau sekadar ingin melakukan pembukuan sederhana, data yang tersimpan dalam sistem QRIS dinamis akan membantu memberikan data waktu, lokasi, dan nominal transaksi. Tentunya meminimalisir risiko uang hilang karena transaksi yang tidak tercatat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menghemat waktu dan biaya</h3>
</li>
</ul>
Menggunakan QR dinamis jauh lebih menghemat biaya operasional daripada statis. Ini karena kalian tidak harus mencetak ulang banner dan brosur QR code untuk memperbarui QR code toko kalian. Dengan QRIS dinamis, kalian hanya perlu melakukan pembaruan melalui server saja.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Lebih cepat dan aman</h3>
</li>
</ul>
Perbedaan QRIS statis dan dinamis selanjutnya terletak pada penggunaan URL. QRIS dinamis menggunakan URL yang lebih pendek daripada QRIS statis. Karena itu, scan kode QRIS dinamis juga jadi lebih cepat. Pembeli juga tidak perlu memasukkan nominal harga sendiri, hanya penjual saja yang bisa memasukkan nominal harga lewat POS yang kemudian dijadikan kode QRIS dinamis. Selain mempercepat proses pembayaran di kasir, kelebihan ini juga mencegah nominal harga yang dibayar tidak sesuai dengan pesanan.
&nbsp;
Itu dia perbedaan - perbedaan mengenai QRIS statis dan dinamis. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan Sobat - sobat sekalian ya!
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

QRIS (Quick Response Indonesian Standard) adalah kode QR yang dibuat dan diatur secara khusus oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa tunai atau cashless. Tentunya sistem pembayaran ini menjadi lebih aman dan praktis karena pelanggan hanya perlu memindai kode QRIS, lalu ponsel akan membuka halaman pembayaran. Sejauh ini, ada dua jenis QRIS, yaitu QRIS statis dan QRIS dinamis. Sekilas, keduanya tampak sama. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik dalam fungsi maupun penggunaannya.

Membedakan QRIS Statis dengan Dinamis

Pelayanan prima atau juga dikenal dengan excellent service adalah upaya sebuah organisasi atau usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Tujuan dari pelayanan ini hanyalah satu, yaitu membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan aspek lainnya seperti penjualan, profit, dan lainnya.
Pelayanan prima menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan usaha juga. Percuma saja kalau barang atau jasa yang Anda jual sudah memiliki kualitas yang baik, tetapi pelayanannya kurang. Pelanggan pun akan enggan untuk membeli.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Konsep dan Tindakan Pelayanan Prima</h2>
Konsep pelayanan prima sendiri didasari dengan konsep triple A yaitu: attitude, attention, dan action. Akan tetapi, konsep excellent service yang baik sebenarnya didasari dengan 6A + S yang diyakini menjadi konsep lengkap dimana tujuan dan implementasi pelayanan prima atau excellent service dapat tercapai:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Attitude (Sikap)</h3>
</li>
</ul>
Hal pertama yang harus dimiliki untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima adalah sikap yang baik. Bagaimana sikap dan pelayanan dari karyawan perusahaan, akan menggambarkan dan memberi citra perusahaan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Setiap karyawan suatu perusahaan seharusnya memiliki sikap yang ramah dan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya serta memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Ability (Kemampuan)</h3>
</li>
</ul>
Sikap yang ramah tidaklah cukup untuk memberikan pelayanan yang terbaik, namun juga dibutuhkan kemampuan yang baik. Karyawan harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen misalnya komunikasi, kemampuan menjual (selling), kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, hingga hal-hal yang lebih praktis misalnya pemanfaatan teknologi informasi.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Attention (Perhatian)</h3>
</li>
</ul>
Attention (perhatian) adalah prinsip pelayanan prima berikutnya yang wajib dimiliki semua karyawan, terutama mereka yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Para pelanggan akan senang jika mendapatkan perhatian dari para pegawai. Oleh karena itu, ketika ada pelanggan datang, berikanlah perhatian kecil seperti memberikan sapaan hangat dan senyuman. Bentuk perhatian kecil seperti ini akan membuat pelanggan diperhatikan dan diterima dengan hangat.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Action (Tindakan)</h3>
</li>
</ul>
Konsep ini berhubungan dengan dua konsep sebelumnya, dimana sikap dan perhatian harus ditunjukkan dalam bentuk tindakan nyata. Salah satu contoh simple tindakan yang menunjukkan sikap baik serta perhatian kepada pelanggan adalah membukakan pintu ketika ada pelanggan ingin masuk atau keluar, jangan lupa untuk mengucapkan termakasih, dan tanyakan apa bila masih ada hal lain yang bisa dibantu.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Accountability (Tanggung Jawab)</h3>
</li>
</ul>
Konsep pelayanan prima berikutnya adalah accountability atau tanggung jawab, yaitu Setiap pegawai harus memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Ketika pegawai bertanggung jawab, maka tugas yang dijalankan akan berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Appearance (Penampilan)</h3>
</li>
</ul>
Pelayanan yang baik tidak hanya bisa ditunjukkan melalui sikap namun juga bisa dari penampilan. Penampilan karyawan baik secara fisik maupun non-fisik merefleksikan kredibilitas perusahaan, maka dari itu penting untuk selalu menjaga penampilan ini. Standar penampilan harus dibuat oleh perusahaan, dan setiap karyawan harus menjalankannya, apalagi saat bertemu dengan pelanggan atau tamu.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sympathy (Simpati)</h3>
</li>
</ul>
Hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah rasa simpati. Simpati sendiri adalah sikap dimana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain.
&nbsp;
Pelayanan prima menjadi hal yang wajib diperhatikan sebagai penunjang usaha, sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan tetap tinggi. Jika sudah berhasil menjaga kepercayaan pelanggan, secara otomatis loyalitas terhadap perusahaan akan terbentuk, hal ini bisa membuat mereka menjadi pelanggan tetap. Tidak hanya itu, pelanggan lama berpotensi jadi media promosi paling efektif untuk mendatangkan pelanggan baru.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a class="Hyperlink SCXW109317236 BCX8" href="http://sobatbuku.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Sobat Buku</a> dan<a class="Hyperlink SCXW109317236 BCX8" href="http://sobatpajak.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a class="Hyperlink SCXW109317236 BCX8" href="https://instagram.com/sobatpajak.id/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Instragram</a> dan<a class="Hyperlink SCXW109317236 BCX8" href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Facebook</a>.<span class="EOP SCXW109317236 BCX8" data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:false,&quot;134233118&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559738&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:257}">&nbsp;

Pelayanan prima atau juga dikenal dengan excellent service adalah upaya sebuah organisasi atau usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Tujuan dari pelayanan ini hanyalah satu, yaitu membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan aspek lainnya seperti penjualan, profit, dan lainnya.

Tips dalam Memberikan Pelayanan Prima kepada Pelanggan

Untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang, maka Wajib Pajak Badan perlu mengetahui seberapa besar penghasilan neto pada suatu tahun pajak. Penghasilan neto dapat diketahui dengan cara yaitu penghasilan bruto suatu usaha dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan bruto.
Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak Badan yang boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto yang mana diperuntukkan dalam menghitung besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak). Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang telah dikenakan dari Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 31 E UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh).
Beban yang diperkenankan sebagai pengurang dari penghasilan bruto dibagi menjadi dua golongan, yaitu beban yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari satu tahun dan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Lalu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Daftar Biaya yang Diperkenankan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto:</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Biaya yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan suatu kegiatan usaha yang dijalankan, meliputi :</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Biaya yang diperuntukkan untuk pembelian bahan.</li>
<li>Biaya yang diperuntukkan dalam pekerjaan atau jasa meliputi upah, honorarium, gaji, bonus, tunjangan, serta gratifikasi yang diberikan dalam bentuk uang.</li>
<li>Biaya Bunga.</li>
<li>Biaya Sewa.</li>
<li>Biaya Royalti.</li>
<li>Biaya Premi Asuransi.</li>
<li>Biaya Perjalanan.</li>
<li>Biaya Untuk Pengolahan Limbah.</li>
<li>Biaya iklan atau promosi serta penjualan yang telah diatur dengan atau berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Wajib Pajak perlu melampirkan daftar untuk nominatif biaya dari promosi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh dalam membebankan suatu biaya promosi.</li>
<li>Biaya atas administrasi.</li>
<li>Biaya Pajak yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan. Biaya Pajak yaitu meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Bea Materai (BM), yang dapat dibebankan sebagai biaya.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Biaya atas penyusutan dari pengeluaran untuk memperoleh suatu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun sesuai dengan Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh).</li>
<li>Biaya atas amortisasi dari pengeluaran dalam memperoleh suatu hak atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun sesuai dengan Pasal 11 UU No, 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh).</li>
<li>Biaya penelitian serta pengembangan suatu perusahaan yang dilakukan di Indonesia yang dikategorikan dalam jumlah yang wajar dalam menemukan teknologi atau sistem baru untuk suatu pengembangan perusahaan yang dapat dibebankan sebagai biaya suatu perusahaan.</li>
<li>Kerugian atas penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan dipergunakan dalam suatu perusahaan atau yang telah dimiliki yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara suatu penghasilan.</li>
<li>Biaya beasiswa, pelatihan, dan magang. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) diperlukan suatu pengadaan beasiswa, pelatihan, hingga magang, dimana atas biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan tetap memperhatikan batas kewajaran, termasuk atas beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, atau pihak lain yang memang diperlukan.</li>
<li>Kerugian selisih kurs mata uang asing. Kerugian yang diakibatkan atas fluktuasi kurs dari mata uang asing diakui dari sistem pembukuan yang dilakukan serta dianut secara taat asas yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.</li>
<li>Piutang yang tidak dapat ditagih. Karena tidak semua piutang yang macet dapat dibiarkan. Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan piutang yang timbul atas transaksi bisnis yang dikatakan wajar sesuai dengan bidang dari usahanya.</li>
<li>Biaya sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional serta kegiatan penelitian serta pengembangan yang dilakukan di wilayah Indonesia dengan ketentuan yang telah diatur pada suatu Peraturan Pemerintah.</li>
<li>Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah.</li>
<li>Biaya sumbangan atas fasilitas pendidikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah.</li>
</ol>
&nbsp;
Nah, itu dia informasi terkait biaya-biaya yang dapat dijadikan pengurang bruto bagi Wajib Pajak Badan, semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.

Untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang, maka Wajib Pajak Badan perlu mengetahui seberapa besar penghasilan neto pada suatu tahun pajak. Penghasilan neto dapat diketahui dengan cara yaitu penghasilan bruto suatu usaha dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan bruto. 

Artikel Sobat Pajak