Tanah dan Bangunan merupakan asset potensial yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat. Masyakarat yang memiliki asset, berupa tanah dan/atau bangunan akan memberikan citra kelas sosial yang tinggi di lingkungan sekitarnya, apabila dibandingkan dengan seseorang tanpa kepemilikan akan tanah dan/atau bangunan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi pemilik tanah/bangunan untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dengan menyetorkan sebagian kenikmatannya dalam bentuk Pajak Bumi Dan Bangunan kepada pemerintah.
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan</h2>
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Serta diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah masing-masing.
<h2 style="text-align: justify;">Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</h2>
Bumi, yang dimaksud bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, bisa berupa daratan atau perairan.
Bangunan, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang menempel atau dilekatkan pada tanah dan/atau perairan.
<h2 style="text-align: justify;">Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</h2>
Orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan. Apabila suatu objek pajak tidak diketahui dengan pasti siapa yang memilikinya, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai orang yang wajib membayar pajak.
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak Bumi dan Bangunan</h2>
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dengan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP dapat ditentukan dari nilai pasar, nilai produk yang dihasilkan, atau nilai dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat objek tersebut.
Besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan. Pengecualian untuk daerah tertentu besaran nilai jual objek pajak akan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan daerah.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP adalah batasan NJOP yang tidak dikenai pajak. Besarnya NJOPTKP ditetapkan oleh Undang-Undang daerah masing-masing.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP inilah yang menjadi Dasar Perhitungan PBB, yang berdasarkan Undang-Undang PBB ditetapkan minimal 20% dan maksimal 100%.
<h2 style="text-align: justify;">Rumus PBB</h2>
PBB terutang = 0,5% x NJKP (NJKP = NJOP &ndash; NJOPTKP)&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ilustrasi Perhitungan</h2>
Nilai jual suatu objek pajak (tanah Pak Haru) adalah Rp. 40.000.000 dan persentase nilai jualnya ditetapkan 20%. Sementara NJOPTKP di wilayah tersebut sebesar Rp 12.000.000. Hitunglah PBB terutang atas tanah Pak Haru tersebut!
NJOP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40.000.000
NJOP TKP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.000.000
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28.000.000
NJKP (20% x 18.000.000)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 5.600.000
PBB Terutang&nbsp; (0,5% x 5.600.000)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 28.000
Nah, itu dia informasi seputar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), semoga dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kalian ya Sobat.
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Tanah dan Bangunan merupakan asset potensial yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat. Masyakarat yang memiliki asset, berupa tanah dan/atau bangunan akan memberikan citra kelas sosial yang tinggi di lingkungan sekitarnya, apabila dibandingkan dengan seseorang tanpa kepemilikan akan tanah dan/atau bangunan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi pemilik tanah/bangunan untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dengan menyetorkan sebagian kenikmatannya dalam bentuk Pajak Bumi Dan Bangunan kepada pemerintah.

Sobat Belajar: Pajak Bumi dan Bangunan 

Dalam bidang perpajakan, restitusi pajak merupakan permohonan pengembalian pembayran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dasar hukum tentang restitusi pajak ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Terdapat 2 kondisi dimana restitusi pajak bisa diajukan:
<h3>1. Mengalami lebih bayar pajak penghasilan (PPh), PPN, dan/atau PPnBM</h3>
Restitusi bisa diajukan jika jumlah pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau yang seharusnya dibayarkan, misalkan Pak Rudi terutang PPN sebesar Rp2.500.000, namun ia menyetor sebesar Rp4.000.000, ia bisa mengajukan restitusi atas kelebihan PPN yang ia setor.
<h3>2. Melakukan Pembayaran Pajak yang Seharusnya tidak Terutang</h3>
Restitusi juga bisa diajukan jika wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada pajak yang seharusnya tidak terutang pajak, contohnya Pak Rudi mempunyai penghasilan 40 juta dalam tahun 2021, namun ia menyetor pajak atas penghasilan. Padahal seharusny Pak Rudi tidak memiliki pajak terutang yang harus dibayar. Dengan begitu, Pak Rudi bisa mengajukan restitusi atas hal tersebut.
Tujuan dari adanya restitusi pajak ini tentunya bertujuan untuk melindungi hak wajib pajak karena pelaporan kelebihan pembayaran paja ini juga sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak
<h2>Ketentuan Restitusi</h2>
<ol>
<li>
<h3>Mengalami lebih bayar pajak penghasilan (PPh), PPN, dan/atau PPnBM</h3>
</li>
</ol>
Dalam hal pengajuan pengembalian kelebihan bayar atau restitusi PPN, PKP bisa memilih untuk dilakukan proses pengembalian pendahuluan atau proses restitusi biasa. Tapi, proses pengembalian pendahuluan lebih cepat hanya dapat dilakukan untuk PKP tertentu. Berdasarkan Pasal 17D UU KUP dan PMK No. 39/PMK.03/2018, salah satu syarat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN wajib pajak tertentu adalah:
<ul>
<li>WP Badan</li>
</ul>
Nilai restitusi atau jumlah lebih bayar PPN paling banyak Rp1 miliar
<ul>
<li>WP pribadi</li>
</ul>
Nilai restitusi kelebihan pembayaran pajak paling banyak Rp100 juta
Dengan keluarnya aturan terbaru PMK No. 39/PMK.03/2018, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak hingga Rp5 miliar.
Ketentuan restitusi untuk PPN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut langkah-langkahnya:
<ul>
<li>Melakukan pengajuan restitusi pajak yang akan dilanjutkan dengan penelitian oleh DJP</li>
<li>DJP kemudian akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dan permohonan pengembalian pendahuluan PPN ini paling lama 1 bulan.</li>
<li>Untuk proses restitusi biasa, proses pengembalian dilakukan melalui pemeriksaan.</li>
<li>Jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima dalam kondisi lengkap.</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>
<h3>Melakukan Pembayaran Pajak yang Seharusnya tidak Terutang</h3>
</li>
</ol>
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan, ketentuan dan syarat pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya Tidak Terutang dipisahkan berdasarkan hal yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran tersebut.
Setidaknya, ada 3 jenis restitusi dari penyebab terjadi kelebihan bayar pajak yang seharusnya Tidak Terutang, di antaranya:
<h3>1. Restitusi Pajak atas Pembayaran Pajak oleh Pembayar</h3>
Ketentuan dan syarat restitusi lebih bayar pajak yang seharusnya Tidak Terutang karena pembayaran pajak oleh pihak pembayar ini harus memenuhi syarat:
<ul>
<li>Pengajuan restitusi pajak secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia</li>
<li>Permohonan pengembalian pajak harus ditandatangani oleh pembayar / melampirkan surat kuasa jika pengajuan restitusi tidak dilakukan oleh pembayar sendiri</li>
<li>Harus melampirkan dokumen bukti asli pembayaran berupa SSP (Surat Setoran Pajak), penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan pengajuan restitusi</li>
<li>Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau KPP wilayah kerjanya</li>
<li>Pengajuan restitusi juga bisa melalui pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat permohonan</li>
</ul>
<h3>2. Restitusi Pajak atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan</h3>
Syarat pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak adalaht:
<ul>
<li>Diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia</li>
<li>Harus ditandatangani oleh WP atau pihak lain dengan membuat surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</li>
</ul>
<h3>3. Restitusi Pajak dalam Rangka Impor</h3>
Syarat pengajuan restitusi pajak atas kelebihan pembayaran pajak dalam rangka impor adalah:
<ul>
<li>Diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia</li>
<li>Permohonan restitusi harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau bila diwakilkan pihak lain, melampirkan surat kuasa</li>
<li>Melampirkan dokumen seperti fotokopi surat setoran pabean cukai dan pajak atau yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak, fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen berisi pembatalan impor, fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, penghitunagn pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan pengajuan restitusi</li>
<li>Diserahkan langsung ke KPP tempat WP terdaftar</li>
<li>Pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui pos atau jasa ekspedisi /jasa kurir</li>
<li>Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat</li>
</ul>

Dalam bidang perpajakan, restitusi pajak merupakan permohonan pengembalian pembayran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dasar hukum tentang restitusi pajak ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Apa itu Restitusi Pajak?

Hai para Sobat Pajak! Pada artikel ini kita akan membahas mengenai perbedaan Subjek Pajak dan Non Subjek Pajak serta hubungan istimewa pada Wajib Pajak orang pribadi. Yuk simak sampai akhir!
<h2>&nbsp;</h2>
<h2>Subjek Pajak</h2>
Yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi, warisan belum terbagi atau <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642e3a9799fb81039b3e5f29/Sobat%20Belajar%3A%20Subjek%20dan%20Objek%20PPh%20Badan">badan</a> termasuk juga bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar negeri yang secara hukum perpajakan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jenis-jenis Subjek Pajak tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:
<h3>Subjek Pajak Dalam Negeri</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Orang Pribadi</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Badan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Warisan yang Belum Terbagi</li>
</ul>
&nbsp;
<h3>Subjek Pajak Luar Negeri</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Orang pribadi non-BUT</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Badan non-BUT</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">BUT</li>
</ul>
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Subjek Pajak Dalam Negeri</h3>
</li>
</ul>
Subjek Pajak Dalam Negeri merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar negeri, melalui atau tanpa melalui BUT di luar negeri dan warisan yang belum terbagi. Berdasarkan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=e0eb5486d470b761JmltdHM9MTY4NDg4NjQwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3NQ&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+36+tahun+2008+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzc2NTQvVVUvMzYlMjBUQUhVTiUyMDIwMDg&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008</a> sebagaimana telah diubah terakhir dengan <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=f61080dff51f6912JmltdHM9MTY4NDg4NjQwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE5Nw&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+Nomor+7+Tahun+2021+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzEyMzY4L1VVLzclMjBUQUhVTiUyMDIwMjE&amp;ntb=1">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang termasuk dalam kategori Subjek Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:
1. Orang Pribadi yang memenuhi kriteria berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tinggal di Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu setahun</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memiliki niat tinggal di Indonesia</li>
</ul>
2. Badan, dengan syarat berdiri atau memiliki tempat kedudukan di Indonesia
3. Warisan yang belum terbagi, adalah warisan yang belum dibagikan ke ahli waris, sebagai subjek pajak pengganti yang menggantikan yang berhak.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Subjek Pajak Luar Negeri</h3>
</li>
</ul>
Subjek Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Tidak bertempat tinggal di Indonesia
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam kurun waktu setahun
3. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau menerima penghasilan lain tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
&nbsp;
<h2>Non Subjek Pajak</h2>
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam kriteria subjek pajak adalah:
1. Kantor-kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
3. Organisasi internasional (dimana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut &amp; organisasi tersebut tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota)
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional (dengan syarat bukan WNI &amp; tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia)
&nbsp;
<h2>Hubungan Istimewa Wajib Pajak Orang Pribadi</h2>
<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6454bf2599fb81039b3e61e2/Sobat%20Belajar%3A%20Mengenal%20Hubungan%20Istimewa%20Dalam%20Pajak">Hubungan istimewa</a> adalah suatu kaitan antar Wajib Pajak yang dapat menyebabkan terjadinya transaksi tidak normal diantara Wajib Pajak tersebut. Hubungan istimewa secara umum dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:
1. Hubungan Kepemilikan, bisa berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Hubungan Penguasaan, bisa terjadi karena penguasaan manajemen atau teknologi. Misalnya, Mr. Y adalah direktur utama PT Sobat dan juga PT Pajak, maka PT Sobat dan PT Pajak dianggap memiliki hubungan istimewa.
3. Hubungan Darah, Wajib Pajak dianggap memiliki hubungan darah apabila terdapat hubungan kekeluargaan baik sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat.
-Sedarah lurus 1 derajat : ayah, ibu anak
-Sedarah ke samping 1 derajat : kakak atau adik kandung
-Semenda lurus 1 derajat : mertua-menantu, orang tua-anak tiri
-Semenda ke samping 1 derajat : ipar
-Suami-istri yang memiliki perjanjian pisah harta juga dianggap memiliki hubungan istimewa.
<h2 style="text-align: justify;"> Latihan Soal Subjek Pajak</h2>
Nah, untuk mengukur pengetahuan Sobat mengenai subjek pajak dan non-subjek pajak. Yuk coba selesaikan latihan soal dibawah ini! Eitss, tenang aja! ada jawaban nya kok dibawah!
Coba klasifikasikan subjek di bawah ini, apakah termasuk subjek pajak luar negeri, dalam negeri atau non-subjek pajak?
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Nyomah lahir dan tinggal selama hidupnya di Indonesia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mr. Hendrick melakukan perjalanan Amerika-Indonesia selama 1 tahun. Waktu Mr. Hendrick di Indonesia adalah selama 1-20 hari setiap bulannya.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mr.Wang mulai bekerja di Indonesia pada bulan Desember 2022, tetapi berniat untuk menetap di Indonesia.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tuan Bagas meninggal dan meninggalkan warisan berupa UD Jaya yang akan diwariskan pada anaknya Bagus. Siapakah subjek pajaknya?</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mr. Becker kebangsaan Amerika dan tinggal di Indonesia, beliau adalah pejabat di Kantor Kedutaan Besar Amerika. Pada hari Sabtu Mr. Becker bekerja sebagai tutor kursus bahasa inggris di salah satu universitas di Indonesia sebagai pegawai tetap.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Arsana WNI bekerja sebagai chef di kapal pesiar Caribbean Cruise. Arsana berlayar dari bulan Januari 2014 dan kembali ke Indonesia pada bulan September 2014.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Made WNI bekerja pada PT Newmont Bali. Pada bulan April-Desember 2014 Made ditugaskan pada PT Newmont di New York.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kyoko WNA Jepang yang sering datang ke Bali untuk tujuan wisata sekaligus bisnis. Setiap bulan dalam waktu 1 tahun, Kyoko menghabiskan waktu 3 minggu di Bali untuk mencari produk yang akan dijual di jepang.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mark adalah turis Australia yang berlibur di Bali. Karena kecintaannya pada pulau Dewata, Mark berkeinginan untuk tinggal di Bali. Karena urusan keluarga dalam sebulan Mark hanya seminggu di Bali.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mr. Wong, WNA Taiwan bekerja pada PT Indo Jaya sebagai manajer pemasaran&nbsp; dengan kontrak kerja selama 2 tahun sejak 1 April 2019.</li>
</ol>
Jawaban
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">SPDN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">SPDN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">SPDN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">UD JAYA</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">SPDN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">SPDN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">SPDN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">SPDN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">SPLN</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">SPDN</li>
</ol>
&nbsp;
Nah, itu tadi penjelasan mengenai Subjek Pajak, Non Subjek Pajak serta Hubungan Istimewa pada Wajib Pajak. Belajar pajak makin menyenangkan bersama Sobat Pajak, bukan? Yuk nantikan terus artikel lainnya dari Sobat Pajak.&nbsp;
Urusan Pajak serahkan ke Sobat Pajak!
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.
&nbsp;

Hai para Sobat Pajak! Pada artikel ini kita akan membahas mengenai perbedaan Subjek Pajak dan Non Subjek Pajak serta hubungan istimewa pada Wajib Pajak orang pribadi. Yuk simak sampai akhir!

Sobat Belajar: Pengertian Subjek Pajak, Non Subjek Pajak, dan Hubungan Istimewa

Bisnis Sobat masih tergolong sebagai UMKM? Tapi ingin mencoba untuk ekspansi ke luar negeri? Tenang saja! Nyatanya saat ini melakukan ekspor dan impor sudah sangat memungkinkan.&nbsp;&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Ekspor Kendang Jimbe Blitar Dengan Omzet Rp 5 Miliar per Bulan&nbsp;</h2>
Anik Sriati, seorang eksportir kendang jimbe yang berhasil menembus pasar global. Berawal dari menjadi marketing <a href="https://www.sobatpajak.com/article/642aaf5899fb81039b3e5eba/Banyak%20Peminat!%205%20Freelance%20Ini%20Mudah%20Dilakukan%20">freelance</a>, Anik berhasil melihat peluang terhadap barang kerajinan sehingga pada awalnya Anik meminjam PT rekan nya yang bergerak di bidang forwarder untuk melakukan ekspor hingga saat ini berhasil membangun badan hukumnya sendiri, berupa CV yang bergerak dibidang ekspor dan impor. Dikutip dari kompas.com, saat ini Anik bisa mengirimkan empat ribu kendang jimbe yang dikemas dalam satu kontainer setiap minggunya. Konsumen nya pun paling banyak dari negara tirai bambu, yaitu China. Anik juga mengaku berhasil meraup omzet hingga Rp 3-5 Miliar setiap bulannya.&nbsp;
Tertarik untuk memperluas bisnis hingga pasar global? Berikut Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ekspor dan impor.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Syarat menjadi Eksportir diantaranya :&nbsp;&nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Berbadan hukum, bisa dalam bentuk:&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">CV (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/6433d60199fb81039b3e5f69/Sobat%20Mau%20Mendirikan%20PT%20dan%20CV%3F%20Yuk%20Ketahui%20Cara%20Pembuatannya!%20">Commanditaire Vennotschap</a>)&nbsp;</li>
<li>PT (Perseroan Terbatas)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Firma&nbsp;</li>
<li>Koperasi&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Persero (Perusahaan Perseroan)&nbsp;</li>
<li>Perum (Perusahaan Umum)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="7" data-aria-level="1">Perjam (Perusahaan Jawatan)&nbsp;</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP)&nbsp;</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Memiliki Surat Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah, bisa berupa:&nbsp;</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian&nbsp;</li>
<li>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perdagangan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="%1." data-font="Calibri" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:0,&quot;335559684&quot;:-1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769242&quot;:[65533,0],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;%1.&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)&nbsp;</li>
</ol>
Eksportir ini juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="10" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Eksportir Produsen, dengan syarat:&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li> Memiliki Izin Usaha Industri&nbsp;</li>
<li> Memiliki <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6426aebb99fb81039b3e5e8a/Ketahui%20Cara%20dan%20Syarat%20Pengaktifan%20NPWP%20Non-Efektif%20">NPWP</a></li>
<li>Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi dan Industri teknis yang terikait&nbsp;</li>
<li> Memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi dan pejabat yang ditunjuk dan telah disahkan oleh bank devisa dengan melampirkan surat pernyantaan seperti: tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="14" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">&nbsp;Eksportir Bukan Produsen, dengan syarat:&nbsp;</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;">
<li> Mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi dan Industri teknis yang terikait</li>
<li> Memiliki NPWP</li>
<li> Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan</li>
</ol>
&nbsp;
Selain itu, ternyata dengan melakukan kegiatan Ekspor, Sobat juga bisa membantu negara lho! Dengan melakukan kegiatan ekspor, maka cadangan devisa negara akan meningkat karena negara menerima pasokan dalam bentuk valuta asing. Sehingga berdampak positif terhadap devisa negara.&nbsp;&nbsp;
Kegiatan ekspor juga dinilai dapat membantu memperbaiki ekonomi negara. Hal ini disebabkan karena peluang usaha yang terbuka bagi para pengusaha golongan manapun terbuka lebar untuk mengembangkan bisnis nya ke dunia internasional. Selain itu, produk lokal juga lebih dikenal oleh mancanegara. Menjadi kebanggaan tersendiri bukan?&nbsp;&nbsp;
Nggak hanya itu, dengan melakukan ekspor, kita juga membantu menekan inflasi mata uang. Negara kita juga bisa mempererat hubungan kerjasama dengan banyak negara, yang mana akan sangat menguntungkan bagi negara kita.&nbsp;
&nbsp;
Nah, bagaimana? Tertarik untuk menjadi eksportir?&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.&nbsp;

Bisnis Sobat masih tergolong sebagai UMKM? Tapi ingin mencoba untuk ekspansi ke luar negeri? Tenang saja! Nyatanya saat ini melakukan ekspor dan impor sudah sangat memungkinkan.  

UMKM Juga Bisa! Ini Dia Beberapa Syarat Jika Ingin Melakukan Ekspor

Sobat pasti sadar kan sekarang ini sistem pembayaran sudah serba cashless, bahkan beberapa toko sudah tidak menerapkan pembayaran secara tunai. &nbsp;Begitu pula dengan para pelanggan yang seringkali tidak menyediakan atau membawa uang tunai. Sistem pembayaran cashless saat ini sudah menjadi sistem pembayaran yang paling efisien. Seluruh bisnis, baik offline maupun online harus memiliki QRIS dalam metode pembayaran nya. Sobat &ndash; sobat semua tahu kan sistem pembayaran menggunakan QRIS? Kalau belum, sini sini biar Mimin Sopa jelasin. Disimak sampai akhir ya!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</h2>
QRIS merupakan standar kode QR Nasional yang berlaku untuk proses pembayaran melalui sistem kode QR di Indonesia yang telah dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada tahun 2019 lalu.
QRIS sudah menjadi metode pembayaran yang diterapkan hampir seluruh pelaku usaha karena proses transaksi nya yang jauh lebih mudah, cepat dan terjaga juga keamanannya. Paket lengkap deh pokoknya! Ditambah QRIS bisa digunakan melalui seluruh aplikasi pembayaran, dari bank maupun non-bank. Jadi mudah banget untuk diakses!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tipe &ndash; tipe Pembayaran yang Menggunakan QRIS</h2>
Dalam menggunakan QRIS sebagai proses pembayaran, ternyata ada beberapa jenis pembayaran yang berbeda, diantaranya:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Merchant Presented Mode (MPM) Statis</h3>
</li>
</ol>
Tipe pembayaran QRIS ini yang paling sering digunakan orang &ndash; orang. Biasanya sering ditemui di toko atau merchant yang memasang kode QRIS yang nantinya akan di scan oleh pelanggan. Proses pembayaran nya pun mudah, pelanggan hanya perlu melakukan scan QRIS, dan secara mandiri memasukkan nominal uang yang harus dibayarkan dan memasukan pin sebagai proses akhirnya. Dengan otomatis toko atau merchant akan mendapatkan notifikasi keberhasilan proses pembayaran tersebut. Tipe ini cocok banget untuk para pelaku usaha kecil dan menengah.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Merchant presented Mode (MPM) Dinamis</h3>
</li>
</ol>
Mirip dengan tipe statis sebelumnya, kode QRIS pada tipe ini juga disediakan oleh pihak toko atau merchant yang biasanya diperoleh dari <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6311dcf3dc605704039a8f20/Mengenal%20Metode%20Pembayaran%20dengan%20Mesin%20EDC">mesin EDC </a>atau smartphone. Bedanya, pada tipe dinamis ini pelanggan tidak perlu memasukan nominal pembayaran secara mandiri jadi cukup memasukan &nbsp;pin saja dan pembayaran akan otomatis berhasil. Tipe ini cocok untuk pelaku usaha dengan usaha menengah dan besar yang sudah memiliki volume pembayaran yang tinggi.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Customer Presented Mode (CPM)</h3>
</li>
</ol>
Cukup berbeda dari poin &ndash; poin sebelumnya, pada tipe ini pelanggan yang akan menampilkan kode QRIS yang tersedia dari aplikasi pembayaran dan nantinya akan di scan oleh toko atau merchant tersebut. Biasanya tipe ini digunakan untuk transaksi yang memerlukan kecepatan tinggi. Seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Keunggulan menggunakan QRIS</h2>
Selain kemudahan yang ditawarkan, penggunaan QRIS juga memberikan beberapa manfaat lho! Nggak hanya untuk pelanggan saja, pelaku bisnis pun juga mendapatkan imbas nya. Berikut beberapa keunggulan dalam penggunaan QRIS.
Bagi pelanggan, pembayaran menggunakan QRIS tentunya akan memberikan kecepatan dalam proses pembayaran. Pelanggan juga tidak perlu repot untuk membawa uang tunai dan nggak merasa khawatir memikiran QR siapa yang terpasang. Pembayaran melalui QRIS juga terjamin keamanannya sehingga pelanggan akan merasa terlindungi karena semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) QRIS sudah mempunyai izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.
Bagi pelaku usaha, pembayaran menggunakan QRIS ini dapat membantu mengoptimalkan penjualan, karena pelanggan suka segalanya praktis dan kekinian. Pelaku usaha juga akan terhindar dari uang palsu dan nggak perlu pusing menyediakan uang kembalian. Setiap transaksi nya akan secara otomatis tercatat dan bisa diakses kapan saja, sehingga biaya untuk pengelolaan kas pun berkurang.
Bisa dibilang QRIS sudah jadi sistem pembayaran zaman now yang kekinian. Jadi, apakah Sobat tertarik menggunakan QRIS untuk bisnis Sobat? Berikut cara pembuatan nya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Langkah Pembuatan QRIS</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Registrasi</h3>
</li>
</ol>
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pendaftaran melalui laman QRIS (<a href="https://registrasi.qris.id/m/register/now.php?idir=pages/registration.php">qris.id/register</a>). Dan melakukan proses pendaftaran.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Isi Formulir Pendaftaran</h3>
</li>
</ol>
Sobat akan diminta untuk melengkapi formulir pendaftaran. Pastikan semua data terisi lengkap dan tidak ada persyaratan yang terlewatkan. Pastikan juga jenis bisnis yang Sobat pilih sesuai dengan bidang bisnis Sobat saat ini.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>
<h3>Membayar Biaya Pendaftaran</h3>
</li>
</ol>
Setelah formulir tersebut berhasil terisi, selanjutnya Sobat akan diarahkan untuk melakukan pembayaran QRIS yang bisa menggunakan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6396eba0c6df9c22701df625/E-Money%20VS%20E-Wallet%2C%20Emang%20Ada%20Bedanya%20ya%3F">e-wallet</a>. Pembayaran tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah pengisian formulir. Jika terlambat, maka formulir akan terulang kembali dan Sobat harus mengisi formulir kembali.
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>
<h3>Masuk ke Akun QRIS</h3>
</li>
</ol>
Jika proses pembayaran berhasil, maka Sobat akan mendapatkan username dan password yang dikirimkan melalui email. Username dan password tersebut digunakan untuk log in ke dashboard QRIS
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>
<h3>Lengkapi Data</h3>
</li>
</ol>
Setelah berhasil masuk ke dashboard QRIS, Sobat bisa melengkapi data lanjutan seperti foto KTP pemilik, detail informasi bisnis, informasi akun bank hingga file produk usaha sesuai dengan nama badan usaha, untuk mendapatkan QRIS usaha.
Setelah selesai, maka Sobat akan mendapatkan QRIS dan bisnis Sobat berhasil terdaftar sebagai merchant QRIS. QRIS tersebut dapat Sobat unduh dalam format PDF dengan ukuran A5 dan bisa dicetak untuk dipajang di toko sebagai salah satu metode pembayaran.
Sistem pembayaran jadi lebih aman dan praktis deh, yuk di coba!
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.
&nbsp;

Sobat pasti sadar kan sekarang ini sistem pembayaran sudah serba cashless, bahkan beberapa toko sudah tidak menerapkan pembayaran secara tunai.  Begitu pula dengan para pelanggan yang seringkali tidak menyediakan atau membawa uang tunai. Sistem pembayaran cashless saat ini sudah menjadi sistem pembayaran yang paling efisien. Seluruh bisnis, baik offline maupun online harus memiliki QRIS dalam metode pembayaran nya. Sobat – sobat semua tahu kan sistem pembayaran menggunakan QRIS? Kalau belum, sini sini biar Mimin Sopa jelasin. Disimak sampai akhir ya! 

Pembayaran Lebih Mudah, Saatnya Sobat Beralih ke QRIS!

Untuk mengelola sebuah negara, pemerintah membutuhkan dana yang banyak. Maka dari itu, pemerintah membutuhkan pendapatan. Dari pendapatan ini, negara dapat membuat sebuah anggaran untuk menjalankan negara, angaran ini biasanya disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Seperti yang sudah diketahui bahwa salah satu pendapatan utama negara adalah berasal dari Pajak. Karena sifat pajak yang mengikat, maka seluruh warga negara yang sudah memiliki kewajiban perpajakan, wajib untuk menyelesaikan kewajiban administrasi perpajakannya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Contoh dari pajak itu sendiri ada Pajak Penghasilan (<a href="https://www.sobatbuku.com/article/6459fb52a0055bd9d7574c13/PPh%20Final%20dan%20Non-Final%20Bedanya%20Apa%3F">PPh</a>), Pajak Pertambahan Nilai (<a href="https://www.sobatbuku.com/article/63d3a8ed2eaf429b8e96d884/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPn</a>), Pajak Bumi dan Bangunan (<a href="https://www.sobatpajak.com/article/63a2da58c6df9c22701df700/Sobat%20Belajar%3A%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan%20">PBB</a>), dan pajak lainnya. Namun, pendapatan negara tidak hanya dari hasil pemungutan pajak saja, tetapi ada pendapatan lain dengan sumber yang bukan berasal dari pajak atau yang disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur di dalam <a href="https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=8b725d000e731f1cJmltdHM9MTY4NDg4NjQwMCZpZ3VpZD0zM2Y1YjM1Mi0xOTczLTZhYzEtMDVhYy1hMWU5MTgyNTZiNTkmaW5zaWQ9NTE3NA&amp;ptn=3&amp;hsh=3&amp;fclid=33f5b352-1973-6ac1-05ac-a1e918256b59&amp;psq=Undang-Undang+No+20+tahun+1997+pajakku&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucGFqYWtrdS5jb20vdGF4LWd1aWRlLzIzOTUvVVUvMjAlMjBUQUhVTiUyMDE5OTc&amp;ntb=1">Undang-Undang No 20 tahun 1997</a>. Berikut adalah jenis beserta contoh Penerimaan Negara Bukan Pajak:&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">1. Penerimaan negara yang bersumber dari dana pengelolaan pemerintah&nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Sisa dari suatu anggaran belanja negara</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="8" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Penerimaan dari jasa giro&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">2. Penerimaan dari hasil pemanfaatan sumber daya alam negara&nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pendapatan BUMN dari hasil tambang (Pertamina)&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="7" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Pembagian Dividen dari hasil tambang&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">3. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan&nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Hasil penjualan saham/surat berharga/sertifikat&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">4. Penerimaan dari pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah&nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pemberian Hak Cipta&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="9" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Pembuatan Paspor 1 hari jadi&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">5. Penerimaan dari hasil denda administrasi yang berdasarkan hasil putusan pengadilan &nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="10" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Denda administrasi&nbsp;</li>
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="10" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Hasil lelang barang sitaan&nbsp;</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">6. Pengeloalan Barang Milik Negara&nbsp;</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="11" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:1440,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Pembelian, pemanfaatan, pemindahtanganan seluruh barang yang dibeli atau didapat dari anggaran belanja negara&nbsp;</li>
</ul>
Penerimaan negara bukan pajak ini bisa didapat dari dalam negeri ataupun luar negeri, baik bersifat pribadi maupun badan.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Penerimaan Negara Bukan Pajak ini tidak memiliki tarif yang tetap untuk setiap jenisnya. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak ditentukan oleh jenis kegiatan usaha, dampak pengenaan terhadap masyarakat, aspek keadilan terhadap pengenaan beban kepada masyarakat, biaya dalam penyelenggaran kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan bukan pajak. Untuk jumlahnya dapat ditentukan oleh instansi pemerintah atau dapat dihitung sendiri oleh Wajib bayar.&nbsp;
Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang wajib dibayar secara tunai oleh Wajib Bayar, baik pribadi maupun badan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;&nbsp;
Untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk Menteri Keuangan. Tempat-tempat yang telah ditunjuk Menteri Keuangan wajib untuk menyetorkan langsung hasil pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara. Saat ini, untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3). Selain menggunakan MPN G3, untuk penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak juga dapat dilakukan melalui ATM, Bank, atau Internet Banking.&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat selama ini mengetahui bahwa negara mendapat pemasukan hanya dari pajak itu kurang tepat ya, ada beberapa jenis pendapatan negara namun bukan pajak yang telah Mimin Sopa sampaikan diatas. Semoga Sobat semua paham apa saja jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ya.&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> </a><a href="http://sobatbuku.com/">Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> </a><a href="http://sobatpajak.com/">Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> </a><a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/">Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> </a><a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id">Facebook</a>.&nbsp;

Untuk mengelola sebuah negara, pemerintah membutuhkan dana yang banyak. Maka dari itu, pemerintah membutuhkan pendapatan. Dari pendapatan ini, negara dapat membuat sebuah anggaran untuk menjalankan negara, angaran ini biasanya disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Seperti yang sudah diketahui bahwa salah satu pendapatan utama negara adalah berasal dari Pajak. Karena sifat pajak yang mengikat, maka seluruh warga negara yang sudah memiliki kewajiban perpajakan, wajib untuk menyelesaikan kewajiban administrasi perpajakannya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Sobat Belajar: Mengenal Apa Itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Setiap perusahaan seringkali melakukan kegiatan pelatihan kerja guna memaksimalkan karyawan dari perusahaan tersebut. Tentunya kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam operasional perusahaan. Dalam artikel ini akan dibahas lebih lengkap mengenai pentingnya pelatihan kerja.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengertian Pelatihan Kerja</h2>
Pelatihan kerja merupakan proses dalam meningkatkan kompetensi dari karyawan suatu perusahaan guna mencapai visi serta misi dari perusahaan tersebut. Dalam pelatihan kerja ini, tentunya menggunakan prosedur yang sistematis serta terorganisir. Pengembangaan kerja ini tentunya dilaksanakan guna mencapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, serta sikap karyawan maupun anggota organisasi.&nbsp;
Pelatihan kerja ini dilakukan mengenai keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang dimaksud adalah berbagai keterampilan fundamental yang bahkan tidak dimiliki oleh pejabat perusahaan tersebut.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan Pelatihan Kerja</h2>
Tujuan dari dilakukannya pelatihan kerja adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, hingga sikap karyawan, baik itu secara umum maupun spesifik dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Beberapa tujuan dari pelatihan kerja adalah sebagai berikut :
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Meningkatkan produktivitas kerja</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Meningkatkan ketetapan dari Sumber Daya Manusia (SDM)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mempertahankan dan meningkatkan sikap moral serta semangat kerja</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Meningkatkan rasa keinginan karyawan untuk berprestasi secara maksimal</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Meningkatkan kesehatan serta keselamatan kerja</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Meningkatkan kualitas kerja</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Meningkatkan<a href="https://www.sobatpajak.com/article/645dfb4099fb81039b3e62fb/Strategi%20Mengelola%20Karyawan%20Ala%20Netflix%20"> perkembangan pegawai</a></li>
</ol>
&nbsp;
Selain hal diatas, terdapat 3 tujuan dari adanya pelatihan kerja adalah sebagai berikut :
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Ilmu Pengetahuan (Knowledge) : melalui pelatihan kerja, diharapkan karyawan mendapatkan ilmu pengetahuan guna untuk memaksimalkan pekerjaan yang diberikan.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kemampuan (SkillI) :&nbsp; melalui pelatihan kerja, karyawan dilatih untuk dapat melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan proses dan prosedur perusahaan.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penentuan Sikap (Attitude) :&nbsp; hal yang tak kalah penting dalam sebuah pelatihan kerja adalah karyawan dapat memiliki minat serta kesadaran atas pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan.&nbsp;</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Pelatihan Kerja</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Meningkatkan Kemandirian Karyawan</h3>
</li>
</ul>
Melalui pelatihan kerja, maka karyawan akan memiliki keterampilan di bidang nya masing-masing. Karyawan akan lebih mandiri dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya dan tidak memerlukan bantuan atasan terus menerus.
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Meningkatkan Motivasi Karyawan&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Melalui pelatihan kerja, karyawan akan memiliki <a href="https://www.sobatpajak.com/article/645cb54399fb81039b3e62d4/Konsep%20IKIGAI%20dalam%20berbisnis%2C%20Apa%20Itu%3F%20">motivasi kerja</a> yang lebih dikarenakan karyawan telah menguasai keterampilan di bidang nya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal. Selain itu, karyawan akan merasa bahwa mereka adalah bagian dari perusahaan untuk mencapai tujuan bersama.&nbsp;
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Menumbuhkan Rasa Memiliki</h3>
</li>
</ul>
Dengan rasa bahwa mereka memiliki kontribusi terhadap perusahaan tersebut maka tentu akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bagi karyawan tersebut terhadap masa depan serta eksistensi perusahaan kedepannya.&nbsp;
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Meningkatkan Rasa Kenyamanan Karyawan</h3>
</li>
</ul>
Kenyamanan adalah faktor penting untuk karyawan berada pada lingkungan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kenyamanan datang ketika karyawan merasa dihargai dan diakui keberadaannya oleh perusahaan.&nbsp;
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Meningkatkan Keuntungan bagi Perusahaan</h3>
</li>
</ul>
Karyawan dengan keterampilan yang memadai akan mengakibatkan keuntungan bagi perusahaan karena dengan keterampilan yang dimiliki tentu akan meningkatkan proses produksi barang maupun jasa sehingga akan menjadi efek bagi pendapatan perusahaan.&nbsp;
Pelatihan kerja sangat penting bukan dalam sebuah perusahaan? Itulah beberapa informasi mengenai pelatihan kerja yang Sobat perlu ketahui. Untuk informasi lainnya, Sobat dapat kunjungi sosial media Sobat Pajak dan Sobat Buku agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya yang tentunya bermanfaat.&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.
&nbsp;

Setiap perusahaan seringkali melakukan kegiatan pelatihan kerja guna memaksimalkan karyawan dari perusahaan tersebut. Tentunya kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam operasional perusahaan. Dalam artikel ini akan dibahas lebih lengkap mengenai pentingnya pelatihan kerja. 

Pelatihan Kerja Itu Penting? Ini Dia Manfaat dan Tujuan Nya!

Tax planning atau perencanaan pajak merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk manajemen perpajakan, dengan menentukan jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan dalam hal ini, namun tetap dilakukan dengan legal. Terdapat beberapa jenis tax planning. Namun, pada artikel ini akan dibahas mengenai tax planning PPN. Tax Planning PPN merupakan perencanaan pajak guna meminimalkan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63d3a8ed2eaf429b8e96d884/PPN%20dan%20Cara%20Menghitungnya">PPN</a> (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang dengan catatan tetap menggunakan strategi yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Strategi Tax Planning PPN</h2>
Setiap perusahaan tentunya ingin mengeluarkan biaya sekecil mungkin. Dalam hal ini salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk manajemen pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Memaksimalkan Pajak Masukan</h3>
</li>
</ul>
Strategi pertama yang dapat dilakukan untuk tax planning PPN adalah dengan memaksimalkan pajak masukan. Dalam hal ini perusahaan disarankan untuk memperoleh dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik itu Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini dilakukan guna untuk mengkreditkan pajak masukan. Mekanisme pengkreditan PPN sederhana dengan catatan bahwa mengetahui cara menghitung PPN masukan dan keluaran. Perusahaan diharapkan untuk tetap teliti dalam melihat apakah pajak masukan sudah dikreditkan atau belum. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/6450dc4499fb81039b3e617d/Sobat%20Belajar%3A%20Pajak%20Apa%20Saja%20yang%20Dapat%20Dikreditkan%20oleh%20Orang%20Pribadi%3F">kredit pajak</a> adalah dengan meningkatkan jumlah ekspor, karena tidak dikenakan tarif. Dengan demikian maka pajak masukan akan lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran. Kelebihan pembayaran pajak ini dapat dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya atau restitusi (diminta kembali).&nbsp;
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Melakukan Impor Inden Pada Importir yang Memiliki NPWP</h3>
</li>
</ul>
Impor inden merupakan kegiatan dengan memasukkan barang ke dalam pabean dengan mengatasnamakan nama pemesan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan impor yang dilakukan oleh importir. Dalam perjanjian ini dengan segala biaya impor termasuk Letter of Credit (L/C), bea, pajak, serta biaya lainnya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya akan menjadi beban indentor. Selain itu atas jasa yang diberikan maka importir memperoleh komisi dari indentor.&nbsp;
Dari perjanjian tersebut maka barang yang masuk tersebut tidak terutang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), sedangkan yang dapat dikreditkan adalah komisi dari indentor kepada importir. Dengan ketentuan tersebut maka perusahaan diuntungkan atas penambahan PPN terutang dan perusahaan tetap dapat mengkreditkan komisi yang telah didapatkan.&nbsp;
&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">
<h3>Membuat dan Melaporkan Faktur Pajak Secara Lengkap dan Tepat Waktu</h3>
</li>
</ul>
Faktur pajak merupakan salah satu syarat pajak masukan dapat dikreditkan. Jika perusahaan telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) maka perusahaan secara wajib untuk membuat <a href="https://www.sobatbuku.com/article/6335630c60d23703c4ee8e69/Apa%20itu%20Faktur%20Pajak%3F">faktur pajak</a> serta harus melaporkannya dengan tepat waktu. Faktur pajak juga harus dibuat dengan sebenar-benarnya. Sanksi yang dikenakan jika tidak membuat faktur pajak dan melaporkan tidak tepat waktu adalah berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).&nbsp;
&nbsp;
Segala biaya yang dikeluarkan perusahaan akan berdampak pada laba yang akan diterima oleh perusahaan. Dengan demikian, Sobat harus mengelola perusahaan dengan baik untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran biaya yang berlebih. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Sobat adalah dengan melakukan manajemen pajak yaitu berupa perencanaan pajak, seperti perencanaan pajak PPN contohnya. Untuk mengetahui informasi lengkap lainnya yang tentunya bermanfaat bagi para sobat simak terus sosial media dari Sobat Pajak.&nbsp;
&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.
&nbsp;

Tax planning atau perencanaan pajak merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk manajemen perpajakan, dengan menentukan jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan dalam hal ini, namun tetap dilakukan dengan legal. Terdapat beberapa jenis tax planning. Namun, pada artikel ini akan dibahas mengenai tax planning PPN. Tax Planning PPN merupakan perencanaan pajak guna meminimalkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang dengan catatan tetap menggunakan strategi yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 

Sobat Belajar:  Tax Planning PPN

Apakah Sobat memiliki produk hasil ciptaan Sobat sendiri? Jika iya, maka Sobat perlu mendaftarkan produk tersebut ke Lembaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM untuk mendapatkan HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual. HAKI diperlukan sebagai perlindungan hukum untuk pencipta atas karya ciptaannya, sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, seperti pencurian atau pemalsuan produk yang sudah Sobat buat.

Produk Sobat Belum Terdaftar HAKI? Berikut Caranya! 

Seiring perkembangan zaman, hampir semua aspek dijalankan secara online. Begitu juga dengan berbisnis, walaupun tren bisnis online sangat berkembang pesat, nyatanya bisnis offline juga masih banyak peminatnya. Dengan berbisnis <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63e3823c2eaf429b8e97152e/Belanja%20Di%20Online%20Store%20atau%20Offiline%20Store%20ya%3F">offline</a>, konsumen dapat melihat secara langsung kondisi barang sebelum melakukan transaksi. Saat ini, masih banyak juga pelanggan yang lebih memilih untuk melakukan transaksi secara langsung. Dan, masih banyak calon konsumen yang lebih memilih mencari produk di internet tetapi tetap akan mengunjungi toko offline untuk memastikan apakah produk yang ada di internet sesuai dengan ekspetasi. Berikut beberapa tips yang bisa membantu bisnis offline Sobat ramai pembeli.&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:5,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">
<h3>Multichannel Strategy&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Strategi ini memanfaatkan lebih dari satu saluran komunikasi. Strategi ini bisa membantu pelaku usaha dalam memaksimalkan hubungan dengan pelanggan. Selain memiliki toko offline (offline store), pelaku usaha bisa memanfaatkan website hingga mobile app. Jika calon pelanggan menggunakan semua channel yang disediakan, maka akan semakin besar pendapatan yang didapatkan pelaku usaha, hal ini dikarenakan jangkauan pemasaran yang lebih luas. Singkatnya, Multichannel ini berperan untuk menghubungkan bisnis Sobat dengan konsumen dari beberapa channel sekaligus. Sobat bisa membuat sebuah website, sehingga konsumen bisa melihat produk dan membaca ulasan di internet. Setelah itu, arahkan konsumen untuk berbelanja secara langsung melalui toko offline.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:5,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">
<h3>Branding&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Branding dapat membantu bisnis mendapatkan reputasinya, dengan brand image yang kuat, maka akan membantu konsumen mengenali brand Sobat atau bahkan mengingat sampai merekomendasikannya ke orang &ndash; orang sekitar. Secara tidak langsung, branding yang tepat dapat membantu dalam melakukan pemasaran. Dengan <a href="https://www.sobatpajak.com/article/63749c84c6df9c22701df49d/Ini%20Dia%20Cara%20Branding%20Produk%20untuk%20UMKM%20yang%20Menarik%20dan%20Efektif.">branding</a>, maka loyalitas pelanggan juga dengan mudah terbentuk dan pada akhirnya modal untuk promosi dapat lebih kecil dibandingkan biasanya. Maka itu, strategi branding yang tepat sangat dibutuhkan.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:5,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">
<h3>Ikut Bazar&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Jika bisnis Sobat memiliki offline store, maka mengikuti bazar akan mendatangkan keuntungan bagi Sobat. Seperti mengikuti bazar di mall, hal ini cukup efektif mendatangkan pelanggan baru karena mall adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat luas. Tidak hanya di Mall saja, masih banyak tempat &ndash; tempat ramai yang sering membuka bazar untuk memeriahkan sebuah acara atau festival. Hal ini bisa menjadi peluang bagi para Sobat UMKM untuk mempromosikan produk ke calon pelanggan yang lebih luas lagi. Tapi, pastikan jika acara atau festival yang diikuti sesuai dengan kategori produk ya, sebagai contoh jika bisnis Sobat merupakan bisnis yang menjual produk kecantikan, maka Sobat bisa mengikuti berbagai beauty festival. Selain itu memberikan promo juga bisa membantu mendatangkan exposure lebih untuk bisnis Sobat.&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:5,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">
<h3>Media Sosisal (Social Media)&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Tidak bisa dipungkiri bahwa semua bisnis offline pun harus memiliki akun media sosial. Media sosial sudah menjadi hal penting bagi para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan penjualan. Penggunaan <a href="https://www.sobatbuku.com/article/63dce6902eaf429b8e96f502/Manfaat%20Media%20Sosial%20untuk%20Berbisnis">media sosial</a> saat ini sangat tinggi. Dilansir dari suara.com, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191.4 Juta per 2022. Orang &ndash; orang umumnya menggunakan media sosial untuk mencari informasi maupun hiburan, sehingga media sosial bisa menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual. Jika bisnis produk Sobat hanya bisa dibeli secara langsung atau offline, maka media sosial bisa Sobat gunakan sebagai sarana promosi untuk mendatangkan konsumen ke toko fisik Sobat.&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335551671&quot;:5,&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559684&quot;:-2,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">
<h3>Desain Toko&nbsp;</h3>
</li>
</ul>
Pastikan toko Sobat terlihat menarik, sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi bisnis Sobat. Estetika dan kenyamanan sangat diperlukan, karena hal ini mempengaruhi pengalaman berbelanja konsumen. Sebagai contoh, jika Sobat mengelola sebuah kafe, maka dengan desain yang aesthetic (estetik) dapat menarik konsumen. Saat ini, banyak konsumen yang senang dengan pengalaman yang didapatkan dari sebuah tempat. Tapi, tetap sesuaikan tema toko dengan target pasar, sebagai contoh jika target pasar yang dituju adalah anak muda, maka Sobat bisa membuat toko terlihat instagramable. Semakin banyak yang berfoto dan mengunggahnya ke media sosial, maka semakin banyak pula yang mengenal bisnis Sobat. Bisa dikatakan sebagai promosi secara gratis bukan?&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Itulah beberapa tips yang bisa Sobat terapkan untuk mengembangkan bisnis secara offline. Walaupun saat ini hampir semua bisnis diterapkan secara online, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bisnis offline bisa berpeluang besar untuk mendatangkan keuntungan dan memenangkan pasar bukan?&nbsp;
Nah, kalau Sobat lebih pilih yang mana? Bisnis online atau offline?&nbsp;
Jika Sobat ingin mencari informasi lainnya terkait UMKM, perpajakan, dan berita terkini, silahkan kunjungi website kami di<a href="http://sobatbuku.com/"> Sobat Buku</a> dan<a href="http://sobatpajak.com/"> Sobat Pajak,</a> atau melalui media sosial kami di<a href="https://instagram.com/sobatpajak.id/"> Instragram</a> dan<a href="https://www.facebook.com/sobatpajak.id"> Facebook</a>.&nbsp;&nbsp;

Seiring perkembangan zaman, hampir semua aspek dijalankan secara online. Begitu juga dengan berbisnis, walaupun tren bisnis online sangat berkembang pesat, nyatanya bisnis offline juga masih banyak peminatnya. Dengan berbisnis offline, konsumen dapat melihat secara langsung kondisi barang sebelum melakukan transaksi. Saat ini, masih banyak juga pelanggan yang lebih memilih untuk melakukan transaksi secara langsung. Dan, masih banyak calon konsumen yang lebih memilih mencari produk di internet tetapi tetap akan mengunjungi toko offline untuk memastikan apakah produk yang ada di internet sesuai dengan ekspetasi. Berikut beberapa tips yang bisa membantu bisnis offline Sobat ramai pembeli

5 Tips Agar Jualan Secara Offline Laris Manis  

Belakangan ini sedang ramai akan diadakannya konser Coldplay yang akan diadakan di Jakarta pada November nanti. Pihak promotor pun sudah merilis harga tiket konser dengan harga paling rendah Rp 800.000 dan paling mahal Rp 11.000.000. Namun, harga tiket tersebut belum termasuk pajak hiburan atau biaya lainnya yang nantinya akan dipungut oleh penyelenggara hiburan. Atas pajak hiburan yang dipungut tersebut wajib disetorkan penyelenggara hiburan kepada Pemerintah Daerah.  

Sobat Belajar: Mengenal Apa Itu Pajak Hiburan 

Sudah bukan rahasia lagi, band legendaris asal inggris, Coldplay sudah dipastikan akan menggelar konser di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November 2023 mendatang. Siapa nih yang sudah menanti – nantikan band satu ini menggelar konser nya di Indonesia?  

Artikel Sobat Pajak