Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%). Kontribusi UMKM yang cukup besar tentu harus diseimbangi dengan kesadaran pajak pada UMKM, dimana saat ini masih banyak UMKM yang belum sadar pentingnya membayar pajak. Kesadaran akan membayar pajak harus ditanamkan sejak dini kepada para UMKM, agar nantinya saat berkembangnya usaha UMKM tidak perlu takut untuk menghadapi masalah perpajakan.
Saat ini, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur terkait pengenaan Pajak Penghasilan bagi pelaku UMKM, dimana pada peraturan tersebut menyatakan bahwa besaran pajak yang dikenakan pada pelaku UMKM adalah sebesar 0,5% dari omzet yang didapat selama 1 tahun, tetapi dengan syarat bahawa omzet dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8 Milliar. Tetapi, peraturan tersebut tidak sepenuhnya akan memberatkan bagi para pelaku UMKM, dikarenakan dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa, para pelaku UMKM baru akan dikenakan pajak sebesar 0,5%, apabila akumulasi omzetnya sudah melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun. Dan, apabila akumulasi omzet belum melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun, maka UMKM tidak perlu melakukan pembayaran pajak, tetapi WAJIB untuk tetap melakukan pelaporan perpajakannya, apabila UMKM yang tidak melaporkan perpajakannya maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Dengan adanya keringanan tersebut, diharapkan para UMKM tidak perlu takut atau menghindar dari istilah perpajakan.
Kini telah hadir, aplikasi Konsul Pajak. Konsul Pajak merupakan suatu platform atau aplikasi yang mempertemukan antara 2 pengguna yang berperan sebagai &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; dan &ldquo;Sobat Konsul&rdquo;. &ldquo;Sobat Konsul&rdquo; selaku Wajib Pajak dapat melakukan konsultasi secara langsung (via chat) kepada &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; terkait isu-isu perpajakan dan Sobat Konsul atau bisa desebut member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan terkait perpajakan lainnya yang disediakan oleh "Mitra Konsul&rdquo; atau yang disediakan oleh Konsul Pajak. Oleh karena itu, jika para pelaku UMKM memiliki pertanyaan atau masalah terkait perpajakan, silahkan lakukan konsultasi menggunakan aplikasi Konsul Pajak. Dalam aplikasi konsul pajak, selain dapat melakukan konsultasi terkait isu perpajakan, member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan yang telah disediakan pada aplikasi konsul pajak, seperti buku perpajakan, layanan pengisian dan pelaporan SPT, layanan perhitungan Gaji dan pemotongannya, layanan perhitungan pajak PPH 21, pengingat pajak, serta rekomendasi aplikasi perpajakan. Aplikasi Konsul Pajak ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, dengan memberikan konsultasi secara online dan mudah kepada para UMKM, sehingga konsultasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Segera pakai fitur Konsul Pajak di aplikasi Sobat Buku sekarang!

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%).

Konsul Pajak Hadir di Aplikasi Sobat Buku

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau di singkat Kemenkop UKM telah meresmikan beberapa pelaku usaha UMKM lokal sebagai pemasok souvenir resmi pada acara KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G20 yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 mendatang.
UMKM yang terpilih merupakan hasil dari penyeleksian yang dilakukan Kemenkop UKM dengan Smesco terhadap 1.024 UMKM, dimana UMKM tersebut meliputi sektor kerajinan atau ekonomi kreatif, fashion, makanan, kosmetik, hingga wellness.
Melansir dari Siaran Pers NO.09/SP/TKMG20/10/2022 Tim Komunikasi dan Media G20, dimana Faber Instrument Indonesia dan EthneeQ dari PT Lima Menara Sejahtera menjadi dua di antara lainnya yang berhasil terpilih menjadi official merchandise pada acara KTT G20. Kedua produk tersebut sama-sama memiliki kisah yang menarik selama mengikuti proses penyeleksian, mulai dari persiapan hingga pada proses produksinya untuk acara tersebut.
Selain itu, terdapat juga sebanyak 20 UMKM local yang ditunjuk secara resmi menjadi pemasok souvenir dalam acara KTT G20 di Bali. Berbagai macam sektor UMKM yang ikut menjadi bagian dari acara besar tersebut, mulai dari kerajinan tangan, fashion, tas, custom packaging, hingga kuliner. Berikut adalah deretan produk UMKM local yang menjadi pemasok resmi souvenir di KTT G20 Bali:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pandora Mutiara</li>
<li>Kallestory Eyewear</li>
<li>Borobudur Silver</li>
<li>Maharani Craft</li>
<li>Batika</li>
<li>Hape</li>
<li>Pala Nusantara</li>
<li>Wonnow Handcrafted</li>
<li>Suryoart</li>
<li>Hucravindo</li>
<li>Funiwell Calistaprima</li>
<li>Dehealth Supplies</li>
<li>Fragrande Kreasi Alami</li>
<li>Adem Juice &amp; Smoothies</li>
<li>Tri Utami Jaya</li>
<li>Yagi Natural Indonesia</li>
<li>Samsara</li>
<li>Rumah Atsiri</li>
<li>Imagenation</li>
<li>Lewi&rsquo;s Organics</li>
</ul>
Dengan menjadikan produk UMKM local Indonesia menjadi official merchandise atau souvenir resmi di acara KTT G20 di Bali tentunya dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia akan slogan #BanggaBuatanIndonesia dan juga dapat membantu mengenalkan produk-produk lokal Indonesia yang tidak kalah bagus dengan produk-produk luar, sehingga dapat menarik para investor untuk berinvestasi pada UMKM Indonesia.
Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga turut mendukung dan mendorong UMKM di Indonesia. Beliau berharap dengan adanya acara ini, UMKM Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan untuk berpromosi dengan baik. Sebagai tambahan, Menko Luhut juga menyampaikan bahwa UMKM Indonesia telah menjadi backbone atau tulang punggung prekonomian Indonesia dan Beliau yakin target percepatan digitalisasi atas 30 juta UMKM untuk masuk digital dapat tercapai di tahun 2030.&nbsp;

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau di singkat Kemenkop UKM telah meresmikan beberapa pelaku usaha UMKM lokal sebagai pemasok souvenir resmi pada acara KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G20 yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 mendatang.

Bangga Buatan Indonesia! UMKM Lokal Jadi Pemasok Suvenir Resmi KTT G20

Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Upaya mengurangi pajak yang dilakukan disini adalah dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga legal. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.
Tax planning ini dilakukan tentunya dengan tujuan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak agar biaya yang dikeluarkan bisa ditekan</li>
<li>Memperhitungkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku agar tidak ada sanksi yang membuat pengeluaran pajak lebih besar</li>
<li>Mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak melebihi dari yang seharusnya</li>
</ul>
Tax planning bisa berjalan dengan baik jika wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Jika melanggar, maka akan menimbulkan risiko bagi wajib pajak, seperti sanksi dan denda.
<h2 style="text-align: justify;">Strategi Tax Planning</h2>
Umumnya, ada lima strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam membuat perencanaan pajak:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Tax Avoidance</h3>
</li>
</ul>
Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak agar memperkecil biaya PPh 21, seperti mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh 21.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Tax Saving</h3>
</li>
</ul>
Upaya efisiensi pajak dengan memilih alternatif pengenaan pajak yang lebih rendah agar laba perusahaan yang menjadi pengenaan pajak bisa diperkecil, contohnya perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak</h3>
</li>
</ul>
Perusahaan dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menunda terbitnya faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang ditentukan. PPN dapat dilunasi pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP dan/atau JKP.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencegah Terjadinya Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan</h3>
</li>
</ul>
Perusahaan harus menguasai dengan baik aturan pajak yang berlaku agar bisa terhindar dari sanksi yang mungkin timbul, seperti denda, bunga, atau sanksi pidana.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Melakukan Pengkreditan Pajak</h3>
</li>
</ul>
Banyak perusahaan yang kurang mengetahui bahwa mereka bisa melakukan pengkreditan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.
Para pelaku UMKM juga bisa membuat strategi tax planning agar bisa menekan pengeluaran pajak atas usahanya, contohnya seperti mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) agar tidak dikenakan PPh 23, mempertahankan omzet penjualan tidak melebihi Rp4,8 miliar agar tetap dikenakan tarif PPh Final UMKM, dan masih banyak cara lain. Pelaku UMKM harus memahami dengan baik peraturan pajak yang berlaku agar bisa mencari cara agar pengeluaran pajak bisa diminimalisir sekecil mungkin.

Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Upaya mengurangi pajak yang dilakukan disini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga legal. Upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Tax Planning Bantu Meminimalisir Pajak

Banyak lembaga keuangan memprediksi ekonomi global akan berada di ambang resesi tahun depan. Dampak kenaikan suku bunga yang tajam dalam jangka pendek yang disertai dengan kenaikan inflasi melanda banyak sektor perekonomian.
Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan, bahwa ekonomi global menuju penurunan. IMF telah menurunkan perkiraan pertumbuhan globalnya untuk tahun depan, memperingatkan resesi global yang mendalam jika pembuat kebijakan salah dalam memerangi inflasi.
Iskandar Simorankir, Deputi Direktur Koordinasi Makroekonomi dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan strategi menghadapi resesi global tahun depan. Hal ini termasuk penguatan ekonomi domestik mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yaitu lebih dari 275 juta orang. 
Salah satunya adalah promosi Proudly Made in Indonesia (BBI) dan kelanjutan industri hilir berbasis sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Kedua, mengendalikan inflasi, khususnya inflasi bahan makanan, baik di pusat maupun di daerah. Pasalnya, inflasi pangan saat ini menjadi penyebab meningkatnya inflasi di Indonesia.
&ldquo;Inflasi khususnya inflasi bahan makanan yang menjadi penyebab utama inflasi di Indonesia dapat dikendalikan dengan cara menanam pertanian dan perkebunan pangan, meningkatkan produktivitas, mempercepat musim tanam, dan meningkatkan ketersediaan komoditas melalui subsidi kerjasama antar daerah dan transportasi. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi distribusi&rdquo;, kata Iskandar kepada Kontan.co.id, Minggu. 
Terakhir, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi dengan menerapkan secara penuh izin usaha yang terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS). Dengan persiapan tersebut, Iskandar optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5%-5,3% tahun depan. Prakiraan ini juga karena goncangan perang tak berujung antara Rusia dan Ukraina. Inflasi global yang tinggi juga telah menaikkan suku bunga global dan domestik.
Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan kemungkinan akan melambat dari perkiraan 5,3% target UU APBN 2023. IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 menjadi 5%. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 2,7%.

Banyak lembaga keuangan memprediksi ekonomi global akan berada di ambang resesi tahun depan. Dampak kenaikan suku bunga yang tajam dalam jangka pendek yang disertai dengan kenaikan inflasi melanda banyak sektor perekonomian.

Hadapi Ancaman Resesi Global Tahun Depan, Ini yang Disiapkan Pemerintah

Analisis rasio keuangan menjadi metode analisis yang sangat berguna bagi manajemen dan para investor. Melalui analisis ini, pihak manajemen bisa mengetahui keputusan apa yang harus diambil untuk masa depan perusahaannya dan investor bisa mengetahui besar investasi yang akan ditanamkan.
Analisis rasio keuangan (financial ratio analysis) adalah metode analisis mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu.
Metode analisis ini sangat umum digunakan oleh manajemen perusahaan dan investor dalam mengambil keputusan.
<h2 style="text-align: justify;">Fungsi Analisis Rasio Keuangan</h2>
Selain menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pihak pemangku kepentingan (stakeholder), analisis rasio keuangan juga memiliki manfaat lainnya, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mengukur seberapa efektif strategi perusahaan yang diterapkan agar bisa membangun keunggulan kompetitif</li>
<li>Sebagai bahan analisis kekuatan perusahaan dan kemampuan daya saing dengan kompetitor</li>
<li>Sebagai bahan referensi audit internal yang terjadi pada perusahaan</li>
<li>Menilai tingkat kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu</li>
<li>Menentukan nilai kewajaran keuntungan perusahaan</li>
<li>Sebagai keputusan pendukung bagi investor dalam memilih perusahaan untuk diinvestasikan</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis &ndash; Jenis Rasio Keuangan</h2>
Umumnya terdapat empat jenis rasio yang digunakan. Berikut jenis-jenis rasio tersebut adalah:
<h3>1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)</h3>
Rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya melunasi hutang jangka pendek. Rasio likuiditas ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Rasio lancar (Current Ratio) untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancarnya.</li>
<li>Rasio cepat (Quick Ratio) untuk memprediksi seberapa cepat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.</li>
<li>Kas ratio (Cash Ratio) digunakan sebagai perbandingan antar kas dan aktiva lancar dengan kewajiban lancar</li>
</ul>
<h3>2. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)</h3>
Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnisnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Margin laba kotor (Gross Profit Margin) untuk mengukur persentase antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keadaan keuangan perusahaan.</li>
<li>Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) untuk mengetahui rasio perbandingan laba bersih setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran terhadap penjualan.</li>
<li>Operating Income Ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui kegiatan operasional sebelum bunga dan pajak dari penjualan.</li>
<li>Return on Investment (ROI) untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang dilakukan.</li>
<li>Return on Equity, berguna untuk mengukur kemampuan perusahaaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas.</li>
</ul>
<h3>3. Rasio Solvabilitas (Solvability Ratio)</h3>
Rasio solvabilitas berguna untuk mengukur bagaimana tingkat pengelolaan sumber dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua jenis untuk rasio ini, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Rasio Utang terhadap Aktiva (Total Debt to Asset Ratio), rasio ini untuk menghitung sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva perusahaan. Semakin kecil angkanya maka semakin aman.</li>
<li>Rasio Utang terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio), rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah hutang dengan perbandingan modal usaha. Disarankan besar hutang tidak melebihi nilai modal itu sendiri. Semakin kecil perhitungan rasio ini, maka semakin sehat keadaan keuangan perusahaan.</li>
</ul>
<h3>4. Rasio Aktivitas (Activity Ratio)</h3>
Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Perputaran Persediaan (Inventory Turnover), rasio ini berfungsi untuk mengukur kualitas dan efisiensi perusahaan mengelola persediaan untuk menghasilkan penjualan dalam satu periode</li>
<li>Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Asset Turnover), rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan penjualan dari pemanfaatan aktiva tetap, seperti bangunan, peralatan, dan lain-lain.</li>
<li>Perputaran Piutang (Receivable Turnover), digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola piutang. Angka ini menunjukkan berapa kali perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya dalam suatu periode tertentu.</li>
<li>Perputaran Aktiva Total (Total Asset Turnover), rasio untuk mengukur seberapa baik perusahaan memanfaatkan semua aktivanya untuk menghasilkan penjualan.</li>
</ul>
Dengan memanfaatkan analisis rasio keuangan ini dalam berbisinis, perusahaan bisa mengetahui seberapa baik kinerjanya dalam berbisnis. Perusahaan juga bisa mengetahui dimana letak permasalahan keuangan yang mereka hadapi dengan analisis rasio ini.

Analisis rasio keuangan menjadi metode analisis yang sangat berguna bagi manajemen dan para investor. Melalui analisis ini, pihak manajemen bisa mengetahui keputusan apa yang harus diambil untuk masa depan perusahaannya dan investor bisa mengetahui besar investasi yang akan ditanamkan.

Analisis Usaha Menggunakan Rasio Keuangan

Membangun hubungan dengan mitra dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan sangat penting dalam berbisnis. Mitra dapat memfasilitasi pengembangan bisnis dan peningkatan pendapatan.
Oleh karena itu, bahkan usaha kecil dan menengah (UMKM) pun perlu memahami strategi untuk menjaga hubungan dengan mitra dan pelanggan. Jadi strategi apa yang bisa diterapkan oleh usaha kecil? Simak ulasannya di bawah ini.
<h2 style="text-align: justify;">Memilih Mitra Setelah Memulai Bisnis</h2>
Beberapa orang mungkin merasa tidak cukup percaya diri untuk memulai bisnis mereka sendiri, sehingga mereka membutuhkan mitra. Mitra bisnis termasuk mitra, vendor, dan pemasok. Memilih partner bisnis yang tepat sangat penting dalam berbisnis. Oleh karena itu, pengusaha harus berhati-hati dalam memilih mitra, bahkan jika mereka adalah anggota keluarga atau teman.
Pertama, pertimbangkan rekam jejak calon mitra. Jika calon mitra terlibat dalam kasus yang dapat merugikan perusahaan, seperti penggelapan atau korupsi, sebaiknya dihindari. Carilah mitra berkualitas yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Anda dan melengkapi bisnis Anda.
Koki Selebriti Mama Rita, menjelaskan bahwa mencari mitra bisnis yang tepat itu sulit dan mudah. Mama Rita juga pemilik perusahaan katering Tudun Saji dan Hijab Underwear.
Mama Rita mengaku hanya difasilitasi pada pertemuan pertama untuk membantu membangun kepercayaan diri dalam memulai usaha. Selain itu, proses mencari mitra bisnis kurang lebih sama. Menurutnya, tidak semua orang cocok menjadi mitra bisnis, sehingga butuh waktu untuk mengenal dan mempercayai calon mitra.
Salah satu pertimbangan Mama Rita dalam memilih mitra adalah memiliki kepribadian yang dapat menyeimbangkan sikap tegas dengan yang cukup tangguh. Selain itu, mitra harus profesional dan selaras dengan tujuan bisnis.
<h2 style="text-align: justify;">Membangun Hubungan dengan Mitra dan Pelanggan</h2>
Setelah Anda menemukan mitra bisnis yang tepat, jangan lupa untuk membangun hubungan yang baik untuk menjaga kelangsungan bisnis Anda. Mentor Expert Business Road Map Redia Frisna Rista mengatakan, menjaga hubungan dengan pebisnis lain bisa dimulai dengan cara sederhana menepati janji.
Misalnya, jika Anda memiliki pasangan yang mengizinkan Anda membayar sesuatu, pastikan Anda melakukannya tepat waktu. Contoh lain, jika Anda menyewa ruang komersial, cobalah untuk menjaga kepercayaan pemilik bangunan dengan menghormati dan menjalankan ketentuan kontrak.
Selain itu, menjaga hubungan dengan pelanggan juga merupakan poin penting yang tidak bisa diabaikan. Bahkan UKM perlu memahami manajemen hubungan pelanggan (CRM) atau manajemen hubungan pelanggan.
Untuk menjaga loyalitas pelanggan, Anda harus menjaga karakteristik produk atau jasa yang Anda tawarkan. Pahami kebutuhan pelanggan Anda dari semua sudut, sehingga Anda dapat menjaga hubungan dengan mereka.
Jika bisnis Anda bergerak di bidang jasa, pastikan Anda memilih front liner yang terlihat rapi, bersih dan ramah. Sederhanakan layanan pelanggan yang cepat dan membantu agar pelanggan tidak beralih tempat.

Membangun hubungan dengan mitra dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan sangat penting dalam berbisnis. Mitra dapat memfasilitasi pengembangan bisnis dan peningkatan pendapatan.

Pentingnya Membangun Hubungan Baik dengan Pelanggan Bagi Pengusaha UMKM

Sejauh ini, mungkin masih ada beberapa wajib pajak yang belum paham sepenuhnya tentang koreksi fiskal dalam perpajakan. Wajib pajak badan diwajibkan membayar kewajiban pajaknya dan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan yang disebut laporan fiskal. Jika ada data yang tidak sesuai, maka WP perlu melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian penghasilan WP dan pajak yang harus dikeluarkan agar tidak ada kesalahan.
Pada dasarnya, koreksi fiskal itu sendiri adalah kegiatan pencatatan, pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan wajib pajak. Koreksi fiskal ini harus mengikuti kebijakan fiskal yang ada dan pelaporannya akan disampaikan kepada DJP.
Koreksi fiskal itu sendiri bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.
<h2 style="text-align: justify;">Tujuan Koreksi Fiskal</h2>
Berikut tujuan melakukan rekonsiliasi fiskal:
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Sebagai alat untuk memenuhi rancangan laporan keuangan</h3>
</li>
</ol>
Kementerian Keuangan RI mengeluarkan aturan dan regulasi untuk WP. Agar laporan fiskal yang dibuat untuk DJP bisa terpenuhi dengan baik, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal agar tidak ada kekeliruan pada laporan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>
<h3>Mengurangi kesalahan dalam menghitung pajak</h3>
</li>
</ol>
Perhitungan pada koreksi fiskal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak. Jika perusahaan melakukan kesalahan dalam membuat perhitungan, hal ini dapat mempengaruhi laporan keuangan dan merugikan perusahaan.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Koreksi Fiskal</h2>
Terdapat dua jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaanya secara komersial dan fiskal, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Perbedaan beda tetap</h3>
</li>
</ul>
Beda tetap dikarenakan biaya dan penghasilan yang diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak, contohnya sumbangan, sanksi perpajakan, hibah, pajak penghasilan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Perbedaan beda waktu</h3>
</li>
</ul>
Beda waktu dikarenakan adanya faktor perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, pengakuan penghasilan pada akuntansi komersial diterima setelah lebih dari satu tahun, sedangkan menurut undang-undang perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui pada saat yang diterima sekaligus, contohnya seperti biaya sewa, biaya penyusutan, pendapatan lebih selisih kurs.
<h2 style="text-align: justify;">Koreksi Positif dan Koreksi Negatif</h2>
Dalam rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Koreksi Positif</h3>
</li>
</ul>
Koreksi positif ini dapat terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak yang diatur dalam UU PPh Pasal 9. Sehingga koreksi fiskal positif ini menambah laba komersial. Koreksi ini dapat menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya yang seharusnya diakui secara fiskal.
Beberapa penyebab dari terjadinya koreksi positif adalah sebagai berikut:
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.</li>
<li>Dana cadangan.</li>
<li>Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.</li>
<li>Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.</li>
<li>Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.</li>
<li>Pajak penghasilan.</li>
<li>Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.</li>
<li>Sanksi administrasi.</li>
<li>Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal.</li>
<li>Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.</li>
<li>Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Koreksi Negatif</h3>
</li>
</ul>
Sebaliknya dari koreksi positif, koreksi negatif ini menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Koreksi negatif ini muncul dikarenakan pendapatan komersial lebih tinggi dari pendapatan fiskal dan biaya komersial lebih kecil dari biaya fiskal.
Beberapa penyebab terjadinya koreksi negatif:
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.</li>
<li style="text-align: justify;">Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.</li>
<li style="text-align: justify;">Penyesuaian fiskal negatif lainnya</li>
</ul>
</li>
</ul>

Sejauh ini, mungkin masih ada beberapa wajib pajak yang belum paham sepenuhnya tentang koreksi fiskal dalam perpajakan. Wajib pajak badan diwajibkan membayar kewajiban pajaknya dan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan yang disebut laporan fiskal. Jika ada data yang tidak sesuai, maka WP perlu melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian penghasilan WP dan pajak yang harus dikeluarkan agar tidak ada kesalahan.

Koreksi Fiskal dalam Perpajakan

Pertamina melobi Gernas BBI (Gerakan Kebanggaan Nasional Buatan Indonesia) dengan menggelar sejumlah kegiatan, seperti talk show dan upgrade ke GBBI Corner di Terminal 3 Soekarno Hatta dan live exhibition line.
Fajriyah Usman, Vice President CSR dan SMEPP Pertamina mengatakan, Pertamina mendukung secara komprehensif gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan memanfaatkan tenaga kerja anak tanah air, khususnya produk lokal dari UMKM.
Ia menambahkan, Pertamina selalu mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program berbasis ESG (Environment, Society and Governance) di seluruh wilayah operasional tambang. Hal ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang bertujuan untuk mencapai manfaat ekonomi di masyarakat.
Melalui program pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) dan semangat Energize Your Future, lanjut Fajriyah, Pertamina tetap ingin menyediakan energi yang dapat menggerakkan perekonomian. Ia mengatakan, Pertamina juga berusaha untuk terus mendorong setiap mitra unggulan menjadi UMK untuk menaikkan level dan menjangkau secara global.
Sebelumnya, digelar pentas seni budaya Maluku untuk memeriahkan Jakarta Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (9 Oktober). Program ini merupakan hasil kerjasama Pertamina, Himpunan Keluarga Maluku Utara (HIKMU), dan Kementerian PDTT Desa.
Program pertunjukan seni budaya Maluku ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan persiapan Gerakan Nasional Kebanggaan Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2022. Sedangkan, Ternate, Maluku Utara akan menjadi tuan rumah event unggulan Gernas BBI pada 13-16 Oktober 2022.
Acara seni dan hiburan budaya Maluku Utara dimeriahkan dengan tarian kedelai, wahana gila bambu, jungkat-jungkit Tobelo dan Gala, serta musik dari band Filonga yang memeriahkan acara di sekitar hotel Indonesia. Selain itu, berbagai produk lokal hasil karya anak-anak lokal dan makanan khas Maluku Utara juga dipamerkan.

Pertamina melobi Gernas BBI (Gerakan Kebanggaan Nasional Buatan Indonesia) dengan menggelar sejumlah kegiatan, seperti talk show dan upgrade ke GBBI Corner di Terminal 3 Soekarno Hatta dan live exhibition line.

Pertamina Mendukung Produk-Produk Buatan UMKM Lokal

Dalam menjalani kegiatan berbisnis, setiap perusahaan ataupun organisasi memiliki SOP mereka sendiri. SOP ini sangat berguna sebagai panduan untuk organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.
Standar Operasional Prosedur (SOP) itu sendiri adalah panduan kerja yang dibuat agar memudahkan dan menertibkan pekerjaan. Bagaimanapun jenis dan bentuk format SOP ini, setiap perusahaan tentu membutuhkan panduan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi dari setiap unit perusahaan.
Panduan mengenai SOP ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 35 Tahun 2012.
<h2 style="text-align: justify;">Manfaat Standar Operasional Prosedur</h2>
Berikut manfaat SOP secara umum untuk organisasi menurut Permenpan No. 35 Tahun 2012 adalah:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Sebagai standar para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian.</li>
<li>Membantu karyawan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap manajemen, sehingga mengurangi keterlibatan pimpinan dalam proses kerja.</li>
<li>Meningkatkan akuntanbilitas dengan mendokumentasikan dalam pelaksanaan tugas.</li>
<li>Menciptakan standar ukuran kerja untuk karyawan.</li>
<li>Menciptakan bahan training yang bisa membantu karyawan baru dalam melaksanakan tugasnya.</li>
<li>Menunjukkan kinerja perusahaan yang dikelola efisien dan dikelola dengan baik.</li>
<li>Menjadi pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan setiap harinya.</li>
<li>Mencegah adanya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan.</li>
<li>Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan sehingga menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi</li>
</ol>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Membuat Standar Operasional Prosedur</h2>
Berdasarkan aturan Permenpan, SOP harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam pembuatannya, yaitu kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi kepada pengguna, kepatuhan terhadap hukum, dan kepastian hukum. Dengan memperhatikan asas-asas tersebut, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pengusaha dalam membuat SOP:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pihak manager perlu membicarakan dengan bawahannya dalam menentukan apa yang perlu dibahas dalam membuat SOP.</li>
<li>Dalam pembuatan SOP, perusahaan perlu menentukan format yang ingin digunakan, kemudian membuat template, serta menetapkan alur proses dalam SOP tersebut.</li>
<li>Pihak perusahaan perlu melakukan wawancara kepada setiap bagian unit karyawan agar mengetahui apa saja pekerjaan sehari-hari mereka dan mengetahui bagaimana proses kerjanya.</li>
<li>Setelah melakukan wawancara, pihak pembuat SOP harus mensosialisasikan dengan pihak-pihak yang terkait agar tidak ada kesenjangan peraturan antar pegawai.</li>
<li>Jika SOP sudah disepakati, maka perlu dilakukan pelatihan agar mengetahui SOP yang sudah dibuat berjalan sebagaimana semestinya.</li>
<li>SOP yang dibuat harus dievaluasi setidaknya setahun sekali agar mengetahui apa yang perlu ditambahkan atau dihilangkan. Dengan melakukan evaluasi, SOP yang dibuat akan jauh lebih efektif.</li>
</ol>
Dengan membuat SOP yang tepat dan memenuhi asas yang sudah disebutkan tadi, SOP bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Tanpa memperhatikan jenis usaha, SOP perlu diterapkan di segala jenis usaha agar usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya dan kesalahan dalam menjalankan bisnis bisa terhindari.

Dalam menjalani kegiatan berbisnis, setiap perusahaan ataupun organisasi memiliki SOP mereka sendiri. SOP ini sangat berguna sebagai panduan untuk organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Berbisnis

Saat ini, pencairan BLT UMKM ditemukan masih banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum bisa menerima atau gagal menerima dana BLT UMKM senilai Rp 1,2 juta.
Perlu diketahui, BLT UMKM sendiri merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperkirakan dampak inflasi kenaikan harga BBM. Mulai Oktober hingga Desember 2022, Anda bisa membayar Bantuan Langsung Tunai atau (BLT) UMKM.
Apabila ada pelaku usaha yang mendapatkan dana BLT UMKM 1,2 juta, hal ini dimungkinkan karena pelaku ekonomi tidak memenuhi persyaratan penerima manfaat UMKM-BLT. Adapun, beberapa penyebab pelaku usaha belum menerima BLT 2022 UMKM, sebagai berikut:
<h3 style="text-align: justify;">Penyebab BLT UMKM Tidak Bisa Cair</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pelaku UMKM bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk atau e-KTP</li>
<li>Tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM.</li>
<li>Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi anggota Polri atau TNI, Pegawai BUMN atau pegawai BUMD</li>
<li>Seorang pelaku usaha yang dinyatakan sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) ataupun pembiayaan dari perbankan.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Adapun untuk terdaftar sebagai penerima BLT UMKM, maka pelaku usaha mikro, kecil dan menengah harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain: </h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Warga Negara Indonesia (WNI)</li>
<li>Memiliki Kartu Tanda Penduduk Tetap atau e-KTP</li>
<li>Menjadi pemangku kepentingan usaha mikro, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pemohon BPUM penerima aplikasi dari pemrakarsa BPUM dengan lampirannya tidak terpisahkan</li>
<li>Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) termasuk anggota Polri atau TNI, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD</li>
<li>Tidak sedang menerima kredit atau pendanaan dari bank dan KUR</li>
<li>Pelaku UMKM dengan KTP dan lokasi usaha lain dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).</li>
<li>Mendaftar ke Dinas UKM dan Koperasi setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi dengan melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), KTP, dan Pekerjaan. Setelah itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan memproses dan memverifikasi dokumen yang diserahkan.</li>
<li>Calon peserta selanjutnya dapat memantau secara berkala status aplikasi BLT MPME di https: //eform.bri.co.id/bpum.</li>
</ol>
Demikian syarat dan penyebab gagalnya pencairan dana BLT UMKM, Anda dapat menghindari penyebabnya dan memenuhi persyaratannya untuk dapat mencairkan dana BLT UMKM.

Saat ini, pencairan BLT UMKM ditemukan masih banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum bisa menerima atau gagal menerima dana BLT UMKM senilai Rp 1,2 juta.

Penyebab Pelaku UMKM Gagal Mendapatkan BLT UMKM Rp1,2 Juta

Dalam perpajakan, terdapat istilah deductible expense (DE). Deductible expense ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Deductible expense ini diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6.
Terdapat tiga prinsip untuk menentukan apakah biaya tersebut termasuk ke dalam kategori deductible expense atau tidak, berikut prinsip tersebut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha.</li>
<li>Biaya tersebut diberlakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak.</li>
<li>Biaya tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang.</li>
</ul>
Berikut jenis-jenis biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha</li>
<li>Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.</li>
<li>Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.</li>
<li>Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.</li>
<li>Kerugian selisih kurs mata uang asing.</li>
<li>Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.</li>
<li>Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.</li>
<li>Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang berlaku</li>
<li>Sumbangan penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam PMK No.76 Tahun 2011.</li>
<li>Sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.</li>
<li>Sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial.</li>
<li>Sumbangan fasilitas pendidikan.</li>
<li>Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Non Deductible Expense</h2>
Disamping itu, terdapat juga non deductible expense (NDE), yaitu biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori NDE ini diatur dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Jadi, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan, tidak semua biaya termasuk ke dalam deductible expense.
Salah satu contoh biaya yang termasuk ke dalam NDE, adalah premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja &amp; dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak dan biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang pada dasarnya merupakan kegiatan termasuk ke dalam natura, sehingga dikenakan non deductible expense.

Dalam perpajakan, terdapat istilah deductible expense (DE). Deductible expense ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Deductible expense ini diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6.

Apa itu Deductible Expense dan Non-Deductible Expense?

SGT Handels GmbH, perusahaan ekspor-impor yang berbasis di Bern, Swiss, bersama Perhimpunan Alumni Bumi (PBA), memperkenalkan produk UMKM alumni Indonesia ke pasar Eropa melalui Swiss Market Access.
Winitiro Ramadhani, CEO SGT Handels GmbH, menjelaskan pihaknya berharap akses pasar di Swiss juga akan membuka pasar Eropa. Ia dan timnya melihat marketplace yang dibangun oleh komunitas alumni UMKM PBA dan melihat potensinya sebagai galeri online yang dapat diakses oleh konsumen luar negeri.
&ldquo;Oleh karena itu, disarankan untuk membuat payment gateway agar konsumen di luar negeri dapat melakukan transaksi,&rdquo; ujarnya, Minggu (16/10/2022). Sementara itu, Ary Zulfikar (Azoo), presiden Ikatan Alumni Bumi, mengatakan hal ini tidak lepas dari perkembangan Persatuan Alumni Bumi (PBA) yang membutuhkan terobosan dalam pengembangan pasar produk UMKM Go International.&nbsp;
PBA sebelumnya menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan Korea pada peringatan PBA pertama, Prime Global Network Co. GmbH. Azoo juga menekankan bahwa di era transformasi digital ini, pasar menjadi kekuatan utama untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar global.
Muhammad Yudi Umari, CEO dan Founder Joint Dreams Movement, optimistis UMKM Indonesia dapat bangkit dan berdaya saing global jika memahami kebutuhan pasar global Dia mengatakan, salah satu tantangan dalam mengekspor produk Indonesia, terutama untuk usaha kecil, adalah kurasi, kontrol kualitas, dan pembiayaan.
Mengkurasi dan memilih produk yang dibutuhkan di pasar global ini bukanlah tugas yang mudah karena kami memiliki kriteria dan preferensi sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan konsentrasi untuk menangkap peluang yang ada di depan Anda.&nbsp;
Sebagai akselerator khusus untuk UMKM dan UMKM berorientasi ekspor dengan produk yang berdaya saing global, Movement of Dreams Together melakukan survei industri dan bertemu dengan berbagai pelaku pasar untuk mengembangkan ekspor Kami telah mengidentifikasi 9 produk hebat untuk diprioritaskan.
produk unggulan tersebut yaitu Sarang burung walet, ikan patin, rumput laut alternatif minyak sawit, gula kelapa dan gula aren, air kelapa kemasan, kayu manis, kayu olahan untuk dekorasi rumah; dan minyak asiri.

SGT Handels GmbH, perusahaan ekspor-impor yang berbasis di Bern, Swiss, bersama Perhimpunan Alumni Bumi (PBA), memperkenalkan produk UMKM alumni Indonesia ke pasar Eropa melalui Swiss Market Access.

Artikel Sobat Pajak