Banyak usaha yang menetapkan target penjualan agar bisa meningkatkan kinerja mereka. Penjualan yang bisa mencapai target dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Target penjualan sangat penting untuk diterapkan. Tidak hanya menjadi tolak ukur, namun juga membantu memberikan dorongan moral kepada para pekerja.
<h2 style="text-align: justify;">Beberapa Tips Meningkatkan Target Penjualan</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menetapkan kebutuhan dan mengidentifikasi tantangan yang ada</h3>
</li>
</ul>
Sebelum menentukan target penjualan, pengusaha perlu menetapkan tujuan yang tepat dan realistis. Pengusaha harus melihat bagaimana kondisi produk yang dijual dengan taget penjualan yang akan ditentukan.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menerapkan metode SMART</h3>
</li>
</ul>
SMART merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time bounded.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Specific (Spesifik), target penjualan yang ditentukan harus spesifik yang artinya target harus memiliki dasar pencapaian yang pasti</li>
<li>Measurable (Dapat diukur), target penjualan harus dapat terukur, perusahaan harus bisa mengetahui ukuran ketercapaian dari yang perusahaan tetapkan</li>
<li>Attainable (Dapat diraih), ketika perusahaan menentukan target penjualan, target tersebut harus dapat diraih.</li>
<li>Realistic (Wajar), target penjualan yang ditentukan harus realistis menyesuaikan dengan kemampuan penjualan</li>
<li>Time bounded (Terbatas oleh Waktu), target penjualan yang ditentukan harus memiliki durasi batasan waktu</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menargetkan promosi</h3>
</li>
</ul>
Promosi sangat membantu meningkatkan target penjualan. Pengusaha harus bisa memanfaatkan teknologi dengan se-efektif dan efisien mungkin agar bisa menarik perhatian target pasar sebanyak mungkin.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Menggunakan Social Media</h3>
</li>
</ul>
Saat ini Social Media tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, namun juga bisa sebagai media promosi penjualan. Social Media menjadi media marketing, membantu mempromosikan produk, dan membantu mengidentifikasi lebih banyak potensi customer.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Mencoba Menerapakan Strategi Bisnis yang Berbeda</h3>
</li>
</ul>
Pengusaha harus berani mengambil risiko dan mencoba keluar dari zona nyaman. Mereka harus berani mengambil risiko dengan menggunakan strategi bisnis yang berbeda. Jika mereka tidak mau, maka hasil yang didapatkan akan sama terus-menerus tanpa adanya hasil yang berbeda.

Banyak usaha yang menetapkan target penjualan agar bisa meningkatkan kinerja mereka. Penjualan yang bisa mencapai target dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Target penjualan sangat penting untuk diterapkan. Tidak hanya menjadi tolak ukur, namun juga membantu memberikan dorongan moral kepada para pekerja.

Tips Meningkatkan Target Penjualan

Kehadiran platform digital di masyarakat bukan lagi hal baru, terutama bagi dunia bisnis. Banyak usaha makro,mikro, dan menengah (UMKM) yang sekarang menggunakan platform digital untuk mengembangkan bisnisnya. Sayangnya, tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan sepenuhnya teknologi yang didukung saat ini.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutannya di acara Startup Day BUMN, Senin (26/9), mengatakan, sejauh ini baru 19 juta UMKM yang tergabung dalam platform digital. Padahal, total jumlah UMKM di Indonesia adalah 65,4 juta usaha. Melihat angka tersebut, perusahaan teknologi seed-linked yakin saat ini adalah waktu yang tepat untuk membantu para pelaku UMKM mulai memasuki dunia digital.
Dalam acara tersebut, turut hadir pula Direktur Umum Kadin dan CEO PT. Indika Energy Bpk. Arsjad Rasyid, CEO PT. Amartha Mikro Fintek Andi Taufan Garuda Putra, Direktur Shopee Indonesia Handika Jahja, Ketua Dewan Redaksi Usman Kansong Media Group.
&ldquo;Kami dapat membantu UMKM mendapatkan eksposur yang lebih luas di internet, melalui komentar atau ulasan dari media atau blogger,&rdquo; kata Wakil Presiden Pemasaran Afiliasi Benih A. Desrayen dalam sebuah pernyataan yang diterima.
Desrayen mengatakan melalui platform ini, upaya para anggota UMKM akan terbantu dalam hal meningkatkan awareness atau dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dimungkinkan karena upaya tersebut kemudian dapat ditemukan di mesin pencari atau search engine. &ldquo;Kami adalah perusahaan teknologi di mana pemilik situs web atau blogger berkumpul untuk membantu UMKM muncul di mesin pencari,&rdquo; kata Desrayen.
Pemerintah pun telah lama memahami pentingnya digitalisasi UMKM. Sebelum pandemi, hanya 16% pelaku UMKM yang menggunakan platform e-commerce untuk memasarkan produknya. Sehingga saat pandemi melanda, UMKM berada di garda terdepan sektor yang paling terpukul. Di bidang pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM), Presiden Joko Widodo mencanangkan program nasional literasi digital &ldquo;Indonesia lebih mampu secara digital&rdquo; pada 21 Mei 2021.
Pemerintah juga telah menginisiasi dan melaksanakan pembangunan berbagai infrastruktur digital dan fisik, antara lain pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring, menara BTS, dan internet di zona 3T (Dulu, Daerah Terpencil dan Tertinggal), perluasan daerah 4G, pengembangan sistem 5G, peluncuran satelit, multi fungsi SATRIA, pembangunan beberapa data center nasional, serta fasilitas pelatihan Digital Enterprise dan Digital Talent. Tak kalah penting dari upaya UMKM go digital adalah upaya legalisasi
UMKM telah dilindungi pemerintah dengan menghilangkan berbagai hambatan regulasi dalam ekosistem. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dan peraturan turunannya, yaitu PP No 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan UMKM.

Kehadiran platform digital di masyarakat bukan lagi hal baru, terutama bagi dunia bisnis. Banyak usaha makro,mikro, dan menengah (UMKM) yang sekarang menggunakan platform digital untuk mengembangkan bisnisnya. Sayangnya, tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan sepenuhnya teknologi yang didukung saat ini.

Dorong UMKM Migrasi Digital Agar Populer di Search Engine

Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali mengenai mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak perseroan perseorangan yang menggunakan PPh final UMKM sesuai dengan PP 23/2018.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2a) UU PPh s.t.d.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atas bagian omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh final 0,5%. Perlu dicatat, kebijakan ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi.
Seperti diketahui omzet UMKM yang belum melebihi Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun, dengan berlakunya ketentuan tersebut bukan berarti membebaskan kewajiban perpajakan seseorang. Usahawan dengan kategori omzet tidak lebih dari Rp500 juta tetap wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan melakukan pencatatan atas omzet yang diperoleh tiap bulan.
<h2 style="text-align: justify;">Kaidah Pencatatan</h2>
Dalam melakukan pencatatan wajib pajak perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan;</li>
<li>Di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;</li>
<li>Dalam suatu Tahun Pajak berupa jangka waktu satu tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; dan</li>
<li>Secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto.</li>
</ul>
Pencatatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria tertentu meliputi:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penghasilan bruto yang berasal dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau</li>
<li>Peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan objek pajak dan/atau dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.</li>
</ul>
Selain melakukan pencatatan atas peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto, Wajib Pajak Orang Pribadi harus melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pencatatan dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik.
Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data, wajib disimpan selama sepuluh tahun di Indonesia pada tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak Orang Pribadi.
Dari sisi pajak, pencatatan ini menjadi suatu hal yang sangat krusial karena apa yang dicatat akan menjadi dasar bagi setiap Wajib Pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, pengisian SPT, dan lain sebagainya.
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Laporan SPT Tahunan</h2>
Selain melakukan pencatatan, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM juga diwajibkan melakukan Pelaporan SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
Wajib pajak wajib mengisi Daftar Jumlah Bruto dan pembayaran Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 per Masa Pajak serta dari masing-masing tempat usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran pada masa tersebut.
Pelaporan dapat dilakukan secara online melalui situs web www.pajak.go.id. Untuk masuk ke DJP Online, sambung Elfi, wajib pajak harus terlebih dulu mempunyai Electronic Filing Identification Number (EFIN).
Peloran SPT Tahunan secara juga dapat dilakukan secara manual dengan datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat, kantor pos, jasa ekspedisi tercatat. Dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT Tahunan di antaranya Bukti Potong Pajak Penghasilan (jika ada), Kartu Keluarga, Daftar Harta, Daftar Utang, Catatan omzet per bulan, dan Bukti penyetoran Pajak Penghasilan Final.

Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kembali mengenai mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) untuk wajib pajak perseroan perseorangan yang menggunakan PPh final UMKM sesuai dengan PP 23/2018.

DJP Ingatkan Tetap ada Kewajiban Pelaporan untuk PPh Final UMKM

Setelah sukses terselenggara di tahun 2020, acara Pahlawan Digital UMKM kembali digelar tahun ini di bawah program kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dengan staf khusus oleh Presiden Putri Tanjung. Acara ini bertujuan untuk menemukan inovator digital yang berkomitmen untuk membantu anggota UMKM maju dan lebih berdaya melalui berbagai solusi dan inovasi digital.
Sesaat setelah pendaftaran ditutup, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki dan Putri Tanjung mengumumkan 20 besar peserta acara MSME Digital Hero Kick Off 2022 dengan topik &ldquo;Merayakan ransformasi Digital UMKM di Indonesia".
Sejak pendaftaran dibuka pada 29 Agustus 2022, tidak kurang dari 269 inovator digital juga telah mendaftar untuk menjadi pahlawan digital UMKM pada 2022. Kandidatnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari Jabodetabek hingga daerah lain, dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dari total jumlah inovator digital yang terdaftar, lebih dari 60% berasal dari luar wilayah Jabodetabek.
Dalam acara tersebut, Acara ini juga bertujuan mencari generasi muda yang bisa meningkatkan dan mengembangkan teknologi Hal ini bertujuan untuk mendorong UMKM bergerak ke dalam kelas dengan go digital.
Menteri Teten mengatakan setidaknya 20,24 juta UMKM telah go digital pada Agustus 2022, meningkat 12,24 juta sejak awal pandemi, atau 31,1% dari total populasi UMKM, yaitu 67,4% target 30 juta UMKM terintegrasi ke dalam ekosistem digital oleh 2024. KemenKopUKM melalui acara Digital Hero-nya ingin melindungi UMKM termasuk industri. Bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan agar para penggiat digital ini tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat khususnya UMKM.
MenKopUKM mengatakan, bahwa digitalisasi tidak hanya pasar, tetapi juga social commerce, game commerce, TV commerce, dan tempat-tempat lain yang tidak banyak diatur oleh pemerintah.
Kemudian, Asisten Wirausaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Siti Azizah menyampaikan tiga poin penting yang menjadi latar belakang pentingnya penyelenggaraan UMKM Digital Hero 2022.
Presidential Special Officer dan MSME Digital Hero Initiator Putri Tanjung mengapresiasi banyak inovator digital yang telah mendaftar untuk membantu pelaku UMKM memasuki dunia digital. Hal ini membuktikan bahwa banyak inovator digital tertarik untuk mendorong pertumbuhan transformasi digital UMKM di Indonesia.
Putri juga mengapresiasi para inovator digital yang telah melakukan berbagai inovasi untuk membantu para pelaku UMKM.
Setelah peluncuran Digital Hero MSME 2022, 20 peserta teratas akan mengikuti workshop selama kurang lebih satu bulan. Nantinya dalam workshop ini, peserta akan mendapatkan materi penguatan teknis startup digital dari para ahli dan menyesuaikan program dengan program digitalisasi KemenKopUKM. Selain itu, mereka akan melanjutkan ke sesi terakhir MSME Digital Hero 2022 pada 10 November 2022.
20 peserta teratas yang akan maju ke babak final adalah Mindo, Smeshub, Starchain, Panak.id, Modern farm, Surplus, Ciptani, Djoin, Warjali, Crustea, Dagangan, Onstock, Sandangs, Beliayam.com, Aturkuliner, Iam.id, Manganfoods, Mastani, eFishmart, dan Tumbasin.

Setelah sukses terselenggara di tahun 2020, acara Pahlawan Digital UMKM kembali digelar tahun ini di bawah program kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dengan staf khusus oleh Presiden Putri Tanjung. Acara ini bertujuan untuk menemukan inovator digital yang berkomitmen untuk membantu anggota UMKM maju dan lebih berdaya melalui berbagai solusi dan inovasi digital.

269 Inovator Digital Daftar Untuk Dukung UMKM Go Digital

Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tentu erat kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PKP memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, beberapa diantaranya:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Menjadi pemungut PPN dan PPnBM yang terutang</li>
<li>Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga menyetorkan PPnBM</li>
<li>Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang</li>
</ul>
Selain itu ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan ketika pengusaha ingin memutuskan menjadi PKP, yaitu
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar</li>
<li>Daya saing berkurang karena harga jual otomatis meningkat karenaa harus melakukan pemungutan PPN dari lawan transaksi atas BKP dan/atau JKP</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Keuntungan Menjadi PKP</h2>
Dengan menjadi PKP, pengusaha tentu juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Usaha yang dimiliki akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar lain. Dengan adanya PKP akan memudahkan untuk bertransaksi karena dapat menerbitkan faktur Pajak dan mengkreditkan Faktur Pajak. Berikut beberapa keuntungan lainnya menjadi PKP:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dengan menjadi PKP, pengusaha dianggap memiliki usaha yang legal secara hukum dan tertib membayar pajak</li>
<li>Usaha yang dijalankan akan dianggap besar dan status PKP sangat berpengaruh ketika menjalin kerja sama dengan perusahaan lain</li>
<li>Dapat bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang yang diadakan pemerintah</li>
<li>Efisiensi produk meningkat dikarenakan beban produksi dan investasi BKP/JKP akan ditanggung oleh konsumen akhir.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Menjadi PKP</h2>
Tidak semua pengusaha bisa dikukuhkan menjadi PKP. Sebelum mengajukan permohonan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin dikukuhkan menjadi PKP
<ul style="text-align: justify;">
<li>Omzet dalah satu tahun buku lebih dari Rp 4,8 miliar. Namun, jika pengusaha memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar, pengusaha tetap bisa mengajukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Perlu diperhatikan pengusaha harus siap menanggung konsekuensinya ketika menjadi PKP.</li>
<li>Melewati proses survei yang dilakukan oleh pihak KPP atau tempat WP terdaftar</li>
<li>Melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk pengajuan PKP</li>
</ul>
Setelah pengusaha sudah resmi dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak wajib membuat Pajak Masukan, Pajak Keluaran, e-Faktur pajak dan SPT masa PPN, bayar PPN, dan e-filling PPN. Pengusaha tidak perlu khawatir jika merasa kesulitan karena saat ini sudah banyak aplikasi pendukung untuk menghitung PPN dan membuat faktur dan SPT masa PPN tersebut.

Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Menjadi Pengusaha Kena Pajak dan Fungsinya

Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah telah merilis wacana dalam menerapkan bea meterai sebagai syarat dan ketentuan pada penggunaan platform digital, khususnya e-commerce. Wacana tersebut nantinya akan diterapkan kepada para pelanggan yang belanja di e-commerce, dimana dengan transaksi pembelian di atas Rp. 5 juta maka akan dikenakan bea meterai Rp. 10.000 berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perihal bea meterai.
Kebijakan ini tentunya dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan kas negara, selain itu juga menciptakan level of playing field atau dapat diartikan sebagai kesetaraan dalam berusaha bagi para pelaku usaha digital dengan usaha konvensional. Alih-alih demikian, wacana tesebut justru menjadi ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak, yakni para pelaku usaha UMKM. Pihak pelaku usaha UMKM merasa wacana tersebut sangat bertentangan dengan dukungan pemerintah dalam membangkitkan bisnis para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi, yaitu e-commerce.
Polemik tersebut berhasil menarik perhatian beberapa pihak, salah satunya Yusuf Rendy Manilet selaku Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, dimana beliau menyebutkan bahwa pemerintah harus lebih spesifik atau jelas bagaimana mekanisme mengenai wacana penerapan bea meterai pada e-commerce ini. Hal ini dikarenakan, jika dilihat dari sisi UMKM, justru nasib mereka yang akan dipertaruhkan.
Yusuf kembali menambahkan, dalam konteks UMKM tentunya para pelaku usaha UMKM inilah yang memiliki beban biaya yang cukup banyak dalam menjual produknya kepada konsumen jika melalui platform e-commerce. Apabila wacana tersebut benar-benar dilakukan, maka tentu saja ini akan menjadi disinsentif bagi UMKM yang telah melakukan kegiatan usahanya melalui jasa teknologi seperti e-commerce untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, kebijakan ini juga akan berdampak atau mendistorsi pada pasar digital buatan Indonesia yang sedang tinggi-tingginya saat ini.
Sebagai tambahan, Yusuf maupun para pelaku usaha UMKM berharap kepada pemerintah untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai wacana tersebut, mengingat kebijakan tersebut tidak sejalan dengan dukungan pemerintah dalam mendorong para pelaku usaha UMKM untuk melek digital dengan memanfaatkan e-commerce sebagai pengembangan usaha mengingat e-commerce merupakan salah satu solusi dari pemulihan UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemangku kepentingan/ pemerintah harus lebih mendorong UMKM untuk dapat memanfaatkan serta mengadopsi platform teknologi informasi dalam pemasaran produk atau usahanya.
Yusuf mengatakan, jika tidak menjalankan kebijakan bea meterai untuk e-commerce, maka dapat dilihat tujuan pemerintah dan potensi kebijakannya. Ia juga menilai bahwa kebijakan tersebut tidak selaras dengan upaya pemerintah untuk menggenjot ekonomi digital sebagai alat untuk memajukan perdagangan terutama bagi UMKM.
&ldquo;Saya kira beban dari kenaikan bea masuk ini akan ditambahkan sebagai salah satu komponen dari harga penjualan untuk produk yang dijual melalui e-commerce itu sendiri,&rdquo; tandasnya.
Senada dengan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi yang menilai bahwa kebijakan tersebut juga akan menghambat perkembangan UMKM di Indonesia.
&ldquo;Saran saya kita harus benar fokus untuk dapat membantu UMKM untuk dapat bangkit kembali, jangan malah memberikan hal-hal yang berpotensi menghambat percepatan pemulihan ekonomi nasional disektor riil,&rdquo; ujar Diana kepada Kontan.co.id, Sabtu (19/6).
Menurutnya, banyak hal yang harus pemerintah kaji sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar dapat tepat sasaran dan kapan diberlakukannya. Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan dengan baik secara sistem pada platform, pola pembayaran, hingga kewajiban siapa yang harus menanggung.
&ldquo;Belum lagi apabila kita bicara apabila platform e-commerce ini tidak hanya dapat diakses oleh orang yang berada di dalam Indonesia,&rdquo; jelasnya.
Diana menambahkan, e-commerce merupakan salah satu backbone dari percepatan pemulihan UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19, sehingga Ia berpendapat, seharusnya seluruh pemangku kepentingan dapat lebih mendorong UMKM untuk dapat menggunakan dan mengadopsi platform teknologi informasi dalam pemasaran produk-produknya.

Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah telah merilis wacana dalam menerapkan bea meterai sebagai syarat dan ketentuan pada penggunaan platform digital, khususnya e-commerce. Wacana tersebut nantinya akan diterapkan kepada para pelanggan yang belanja di e-commerce, dimana dengan transaksi pembelian di atas Rp. 5 juta maka akan dikenakan bea meterai Rp. 10.000 berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perihal bea meterai.

E-Commerce Dikenakan Bea Meterai, Bagaimana Nasib UMKM?

Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP.
Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang terdiri dari 13 digit dan menjadi syarat dalam pembuatan e-faktur. NSFP ini dilampirkan bersama dengan kode faktur pajak yang diletakkan pada awal nomor seri. Kode Faktur Pajak terdiri dari dua digit kode transaksi dan satu digit kode khusus. Untuk mendapatkan NSFP ini, PKP dapat mendapatkannya secara offline dan secara online.
<h2>A. Secara Offline</h2>
PKP bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan untuk melakukan pengajuan NSFP. Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh:
<ol style="text-align: justify;">
<li>PKP harus mengajukan surat permohonan untuk kode aktivasi dan password kepada KPP tempat PKP dikukuhkan.</li>
<li>PKP harus telah melapor SPT Masa ppn untuk 3 masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berurutan pada tanggal PKP mengajukan permhonan NSFP</li>
<li>PKP akan diberikan kode aktivasi dan password jika telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Ditjen Pajak No.PER-05/PJ/2012 dan telah diverifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.03/2012. Kode aktivasi dan password akan dikirim melalui email PKP yang tertulis di surat permohonan yang dibuat PKP</li>
<li>Jika sudah menerima kode aktivasi dan password, PKP bisa meminta NSFP dengan formulir yang disediakan oleh KPP</li>
</ol>
<h2>B. Secara Online</h2>
Sekarang PKP juga bisa meminta NSFP secara online, dengan menggunakan aplikasi yang bernama e-Nofa. E-Nofa adalah website yang digunakan untuk melakukan permohonan NSFP secara online. PKP tidak perlu repot-repot datang ke KPP dan mengantri dengan adanya e-Nofa ini. Namun sebelum melakukan pengajuan NSFP di aplikasi e-Nofa, PKP harus persyaratan yang ada:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pengusaha sudah harus terdaftar dan dikukuhkan menjadi PKP</li>
<li>Mempunyai Sertifikat Elektronik Pajak (e-sertifikat). E-sertifikat ini dapat didapatkan dengan mengajukannya ke KPP tempat PKP terdaftar. Masa berlaku e-sertifikat hanya 2 tahun sejak diterbitkan, PKP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan yang baru sebelum masa berlaku habis. Isi dari e-sertifikat itu sendiri adalah identitas resmi WP dari DJP dan tanda tangan digital.</li>
<li>Mempunyai kode aktivasi dan password. Untuk mendapatkan kode aktivasi dan password ini, PKP harus mendatangi KPP dan mengisi formulir permintaan kode aktivasi dan password.</li>
</ul>
Jika PKP sudah memiliki kode aktivasi dan password, selanjutnya PKP harus menginstal sertifikat elektronik terlebih dahulu, berikut langkah-langkahnya:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li>Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;Download Sertifikat Digital&rdquo;</li>
<li>Pada halaman tersebut, akan muncul informasi masa berlaku sertifikat elektronik</li>
<li>Klik &ldquo;Unduh&rdquo; untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang berformat akhiran .p12</li>
</ol>
Jika sudah menginstal sertifikat elektronik, selanjutnya PKP sudah bisa melakukan pengajuan NSFP, berikut tahapannya:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Login akun melalui <a href="efaktur.pajak.go.id/login">efaktur.pajak.go.id/login</a></li>
<li style="text-align: justify;">Setelah masuk ke halaman website, pilih menu &ldquo;Permintaan NSFP&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Masukkan sertifikat elektronik yang sudah diunduh tadi dan klik OK</li>
<li style="text-align: justify;">Jika muncul pemberitahuan Your connection is not private, pilih &ldquo;Advanced&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah itu pilih &ldquo;Proceed to efaktur.pajak.go.id (unsafe)&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Di halaman selanjutnya, PKP mengisi informasi yang dibutuhkan dan jumlah NSFP yang diminta. Kemudian klik &ldquo;Proses&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Akan muncul pemberitahuan jika permohonan NSFP disetujui dan surat dapat diunduh, pilih &ldquo;OK&rdquo; maka browser akan mengunduh otomatis NSFP yang diberikan</li>
</ol>

Dalam pembuatan faktur pajak elektronik (e-faktur), wajib pajak harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP. 

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan Cara Mendapatkannya untuk PKP

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah meluncurkan platform BNI Xpora untuk memperkuat bisnis internasionalnya. Presiden dan Direktur BNI Royke Tumilaar mengatakan, bahwa Xpora berfungsi untuk mendorong pelaku UMKM memasuki pasar internasional yang terhubung dengan jaringan komunitas ekspat.
&nbsp;
&ldquo;Yayasan ini sudah kita bangun dan cukup berhasil, pada semester 1 2022 dengan total portofolio kredit UMKM berorientasi ekspor mencapai Rp 22 triliun. Kami masih melihat banyak peluang, terutama dari jaringan luar negeri kami yang cukup besar,&rdquo; kata Royke, Selasa, 27 September.
&nbsp;
Sementara itu, Direktur Commercial and Enterprise Bank BNI Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa ketahanan UMKM Indonesia telah diuji di masa kritis pandemi Covid-19. Menurutnya, paruh kedua tahun ini merupakan waktu ekspansi bagi pelaku UMKM untuk bisa melaksanakan banyak rencana ekspansi yang tertunda.
&nbsp;
&ldquo;Kita semua tahu bahwa sektor UMKM adalah segmen ekonomi pertama yang mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sebagai agen pembangunan, kami terus memperkuat pembangunan dan menjalin lebih banyak kerjasama. Hal ini dilakukan untuk membantu menghidupkan kembali, mempercepat bahkan memperluas kinerja UMKM untuk Go Global. BNI tentu masih optimistis dengan kelangsungan segmen UMKM di tengah kondisi inflasi yang meningkat,&rdquo; kata Iqbal.
&nbsp;
Iqbal melanjutkan, BNI meyakini potensi pertumbuhan kredit masih cukup baik, meskipun gejolak ekonomi masih belum bisa diprediksi. Terutama di daerah yang banyak menghidupi masyarakat, seperti perdagangan komoditas. &ldquo;Pemberian kredit UMKM BNI ini pun terus tumbuh dengan tingkat yang sangat positif,&rdquo; jelasnya. Ia meyakini bahwa akan bertahan dan terus berkonsolidasi, karena kegiatan ekonomi terus berkembang.
&nbsp;
Iqbal menjelaskan BNI telah berhasil menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM hingga mencapai Rp 100,2 triliun sampai Agustus 2022. Nilai tersebut naik 9,51% year on year dimana sebelumnya Rp 91,5 triliun.
&ldquo;Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit di sektor komersial dan sektor pertanian. Dimana kedua sektor ini berkontribusi lebih dari 50% terhadap struktur kredit UMKM&rdquo; kata Iqbal.
&nbsp;
Sebagai informasi tambahan, portofolio kredit atau portofolio pinjaman dapat dipahami sebagai jumlah aset bank yang terdiri dari pinjaman yang merupakan masalah kebijakan perbankan umum dan merupakan elemen pemandu dari kebijakan pinjaman atau untuk mendapatkan pinjaman.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah meluncurkan platform BNI Xpora untuk memperkuat bisnis internasionalnya. Presiden dan Direktur BNI Royke Tumilaar mengatakan, bahwa Xpora berfungsi untuk mendorong pelaku UMKM memasuki pasar internasional yang terhubung dengan jaringan komunitas ekspat.

BNI Catat Portofolio kredit UMKM Berorientasi Ekspor Capai Rp 22 triliun

Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli online, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.&nbsp; Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.
Retur adalah kegiatan pengembalian barang yang dilakukan oleh konsumen dikarenakan barang yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi, bisa saja barang yang diterima mengalami cacat/kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Tentunya hal ini akan merugikan pihak penjual dikarenakan barang yang diterima harus dikembalikan ke penjual dalam keadaan tidak sempurna sehingga tidak bisa dijual ke pembeli lain. Selain itu, penjual harus menanggung biaya untuk pengiriman atas barang tersebut. Dengan ini penjual perlu belajar untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan packing.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Retur dalam Transaksi Jual-Beli</h2>
Istilah retur dalam kegiatan transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Retur Pembelian</h3>
</li>
</ul>
Retur Pembelian merupakan kegiatan pengembalian barang dari pembeli kepada penjual biasanya disebabkan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai. Dalam retur pembelian, utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang.
<ol style="text-align: justify;">
<li>Retur Pembelian secara kredit, pengembalian barang yang dilakukan dari transaksi penjual kepada pembeli secara kredit dengan cara diangsur dan lunas sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati.</li>
<li>Retur Pembelian secara tunai, pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli secara tunai dan transaksi langsung dicatat di arus kas dengan catatan barang bisa diretur.</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Retur Penjualan</h3>
</li>
</ul>
Retur Penjualan merupakan penerimaan barang oleh penjual yang telah dikembalikan oleh pembeli. Retur penjualan bisa terjadi jika terjadi kesalahan dari penjual dalam mengirim barang, seperti kesalahan spesifikasi barang yang dikirim. Retur penjualan membuat piutang atau tagihan dari pihak penjual kepada pembeli berkurang. Saat pencatatan jurnal retur penjualan, kolom debit diisi dengan akun retur penjualan sedangkan kolom kredit diisi dengan piutang dagang.
Agar tidak ada kesalahan spesifikasi dalam pengiriman, pihak penjual harus lebih berhati-hati dalam memilih spesifikasi barang sebelum dikirim kepada penjual.
Retur penjualan dan retur pembelian ini umum terjadi dalam kegiatan transaksi jual-beli. Namun, jika terdapat unsur kesengajaan dari pihak penjual mengirim barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai maka penjual dapat terjerat hukum. Hal ini tertuang dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kegiatan jual-beli barang, terutama transaksi jual-beli online, pasti ada kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen mengalami kerusakan atau bahkan tidak sesuai dengan pesanan konsumen.  Tentu proses retur atau proses pengembalian barang akan terjadi.

Retur Penjualan dan Retur Pembelian dalam Kegiatan Jual-Beli

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerjasama dengan SMESCO Indonesia memperkenalkan Growpreneur, salah satu roadmap dalam rangkaian BRI UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENEUR 2022, sebuah program untuk mengaktifkan dan memberdayakan usaha menengah dan kecil Indonesia. Growpreneur ini akan menyediakan program aktivasi inkubasi reguler, komunitas, dan skala kecil lainnya.
Program Growpreneur sendiri diluncurkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia, Teten Masduki, di SMESCO Indonesia pada 15 September 2022. Teten mengungkapkan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh UKM sebagai anggota Growpreneur, antara lain ialah speed dating antara penjual dan pembeli, diskusi kelompok, hasil, jejaring, dan kemitraan strategis, showcase merek lokal, pojok kreatif, pendampingan, dan perjodohan bisnis.
Program Growpreneur dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan UMKM Indonesia melalui misinya dalam menginspirasi, berinovasi, dan berjejaring antara UMKM dengan ekosistem startup, industri kreatif, dan infrastruktur digital adaptif. Senada dengan itu, Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budiharto, juga mengatakan bahwa pada masa pemulihan ekonomi ini, usaha kecil, dan menengah harus menunjukkan ketahanan dan mempercepat adopsi teknologi teknis.
&ldquo;Oleh karena itu, BRI melalui Growpreneur menggunakan program yang telah disesuaikan dengan kondisi UMKM saat ini dan akan mampu meningkatkan kapasitas serta kualitas produknya,&rdquo; ujarnya.
&ldquo;Kami berharap program pemberdayaan dan edukasi UMKM seperti Growpreneur dapat terus dilakukan dan kehadiran BRI dapat mendorong UMKM untuk bangkit dan menghidupkan perekonomian Indonesia,&rdquo; ujar Catur.
Selengkapnya, acara peresmian program Growpreneur ini mengusung tema khusus "Ruang Tanpa Isoterm", yang juga menjadi tema bulan pertama Grow Regiur. Hal ini menjadi perhatian SMESCO Indonesia dan BRI, karena hingga 65% Grup Difabel masih berjuang untuk mendapatkan bantuan untuk bisnis atau operasi mereka. Growpreneur mengundang tujuh kolaborator UMKM secara langsung untuk mengikuti rangkaian acara perdana yaitu Cute Monster, Kopi Tuli, Precious One, The Able Art, Ka-Ta (Kartu Disabilitas), Dignityku, Hear Me (App).
Growpreneur merupakan wujud komitmen BRI dalam meningkatkan penciptaan nilai sosial. UMKM peserta program Pengembangan Bisnis dapat memanfaatkan layanan lain yang tersedia, seperti perbankan yang didukung oleh coworking space BRI sebagai tempat kerja atau meeting point bagi usaha kecil dan menengah. Brilianprisur Corner juga menjadi pusat informasi acara signature BRI UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENER.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerjasama dengan SMESCO Indonesia memperkenalkan Growpreneur, salah satu roadmap dalam rangkaian BRI UMKM EXPO (RT) BRILIANPRENEUR 2022, sebuah program untuk mengaktifkan dan memberdayakan usaha menengah dan kecil Indonesia. Growpreneur ini akan menyediakan program aktivasi inkubasi reguler, komunitas, dan skala kecil lainnya.

Lakukan pendampingan UMKM, BRI kolaborasi dengan Smesco Indonesia hadirkan Growpreneur

Seiring berkembang teknologi hampir segala kegiatan dilakukan secara online, salah satunya pajak. Nah dalam melakukan aktifitas pajak secara online ini, kita membutuhkan EFIN.
Electronic Filling Identification Number atau EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak melakukan transaksi elektronik pajak, seperti lapor SPT melalui e-filling dan lain lain. EFIN berbentuk nomor identitas.
Umumnya terdapat 2 jenis EFIN, yaitu EFIN untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Untuk pengajuan EFIN dapat dilakukan secara online dengan mengirimkan email permohonan. Berikut langkah untuk melakukan pendaftaran EFIN secara online untuk wajib pajak orang pribadi dan badan.
<h2 style="text-align: justify;">Cara Melakukan Pendaftaran EFIN</h2>
<h3>1. EFIN Orang Pribadi</h3>
Permohonan EFIN Orang Pribadi tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan. Permohonan harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan menyiapkan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN yang dapat diunduh <a href="https://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin">di sini</a>, nomor NPWP, dan NIK. Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan permohonan EFIN:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Mengisi Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan lengkap (kolom EFIN dikosongkan)</li>
<li>Foto formulir permohonan tersebut</li>
<li>Melakukan selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP asli</li>
<li>Membuat email dengan tujuan kepada KPP dimana wajib pajak bersangkutan terdaftar. Daftar email dapat dicek di pajak.go.id/unit-kerja</li>
<li>Mengisi kolom subjek &ldquo;Permintaan Nomor EFIN&rdquo;</li>
<li>Mengisi badan email dengan:</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Nomor NPWP</li>
<li>Nama lengkap</li>
<li>NIK</li>
<li>Alamat tempat tinggal</li>
<li>Alamat email aktif</li>
<li>Nomor handphone aktif</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Melampirkan foto:</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Foto selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP asli</li>
<li>Foto KTP dan NPWP asli</li>
<li>Formulir Permohonan Aktivasi EFIN yang sudah diisi dan ditandatangani</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Pastikan data yang dimasukkan sudah benar dan tunggu respon dari KPP satu sampai tiga hari. Jika belum ada tanggapan cek lagi data yang dimasukkan dan kirim email tersebut lagi. Jika masih belum ada respon wajib pajak dapat menghubungi Kantor Pajak via telpon atau mengunjungi pajak.go.id</li>
</ul>
<h3>2. EFIN Badan</h3>
Permohonan EFIN badan dapat dilakukan oleh pengurus yang sudah ditunjuk untuk mewakilkan badannya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PER-6/PJ/2019, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namany tercantum dalam akta pendirian WP badan. Dalam pengajuannya pengurus yang ditunjuk harus menyiapkan Form Pengajuan Aktivasi EFIN, KTP, dan NPWP Badan. Berikut beberapa langkah-langkah untuk mengajukan EFIN badan
<ul>
<li style="text-align: justify;">Mengisi Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan lengkap (kolom EFIN dikosongkan)</li>
<li style="text-align: justify;">Foto formulir permohonan tersebut</li>
<li style="text-align: justify;">Melakukan selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP Badan asli</li>
<li style="text-align: justify;">Membuat email dengan tujuan kepada KPP dimana Wajib Pajak Badan terdaftar. Daftar email dapat dicek di pajak.go.id/unit-kerja</li>
<li style="text-align: justify;">Mengisi kolom subjek &ldquo;Permintaan Nomor EFIN&rdquo;</li>
<li style="text-align: justify;">Mengisi badan email dengan:</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Nomor NPWP Badan</li>
<li>Nama lengkap</li>
<li>NIK</li>
<li>Alamat tempat tinggal</li>
<li>Alamat email aktif</li>
<li>Nomor handphone aktif</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Melampirkan foto:</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Foto selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP Badan asli</li>
<li>Foto KTP dan NPWP Badan asli</li>
<li>Formulir Permohonan Aktivasi EFIN yang sudah diisi dan ditandatangani</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Pastikan data yang dimasukkan sudah benar dan tunggu respon dari KPP satu sampai tiga hari. Jika belum ada tanggapan cek lagi data yang dimasukkan dan kirim email tersebut lagi. Jika masih belum ada respon wajib pajak dapat menghubungi Kantor Pajak via telpon atau mengunjungi pajak.go.id</li>
</ul>

Seiring berkembang teknologi hampir segala kegiatan dilakukan secara online, salah satunya pajak. Nah dalam melakukan aktifitas pajak secara online ini, kita membutuhkan EFIN.

Bagaimana Cara Mengajukan EFIN Secara Online

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN resmi membatalkan program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik karena menjaga kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19.
PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik untuk periode Oktober-Desember 2022. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan hal ini bertujuan untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.
Selain itu, PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya akan tetap sama untuk masing-masing golongan.
<h2 style="text-align: justify;">Alasan Pembatalan Menurut Pengamat</h2>
Pengamat energi menilai PT PLN (Persero) sengaja membatalkan program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik karena banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan PLN terpaksa membatalkan rencana konversi LPG 3 kg ke kompor listrik secara masif karena timbul gejolak di masyarakat.
Menurut Mamit, PLN sebenarnya sudah siap untuk mengonversi LPG 3 kg ke kompor listrik. Sebab, perusahaan pelat merah itu telah melakukan uji coba di dua kota, yakni Solo dan Denpasar.
Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sedang melakukan uji coba konversi LPG 3 kg ke kompor listrik. Dadan berujar bahwa uji coba dilakukan untuk melihat penerimaan masyarakat sekaligus mempelajari aspek tekniknya, misalnya berapa kapasitas daya tungku yang cocok

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN resmi membatalkan program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik karena menjaga kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19.

Artikel Sobat Pajak