Saat ini Dunia sedang dilanda musibah dengan adanya penyebaran Virus Corona (COVID-19), termasuk Negara Indonesia, banyak masalah-masalah yang terjadi akibat dari penyebaran virus COVID-19 seperti aktivitas seluruh masyarakat menjadi dihentikan, seluruh sekolah melakukan pembelajaran dari rumah dan perekonomian melemah. Pemerintah sudah mengupayakan cara-cara untuk mengatasi penyebaran virus ini namun upaya yang dilakukan Pemerintah ini juga perlu dana yang tidak sedikit.Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan Negara terbesar didapatkan dari Pajak, namun karena kondisi saat ini pendapatan Negara juga menjadi berkurang. Pemerintah memberikan Insentif untuk wajib Pajak yang terkena dampak Virus Corona ini, Insentif ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020. Dalam peraturan tersebut ada beberapa insentif yang dapat digunakan wajib Pajak untuk meringankan kewajiban perpajakannya.&nbsp;Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan Surat Pers bahwa untuk pelaporan SPT Masa Februari 2020 dan SPT Tahunan Orang Pribadi diperpanjang sampai akhir bulan April 2020, namun walaupun sudah dilakukan perpanjangan pelaporan oleh DJP masih banyak wajib Pajak yang belum melaporkan SPTnya terlebih lagi untuk wajib Pajak Orang pribadi. Apa sanksi yang didapat apabila wajib Pajak Orang pribadi telat melaporkan SPT Tahunan pribadinya?Wajib Pajak orang Pribadi melaporkan SPT tahunannya paling lambat 3 bulan setelah tahun Pajak berakhir atau tanggal 30 Maret setiap tahun, apabila telat melakukan pelaporan akan dikenakan denda atas telat lapor sebesar 100.000, sanksi ini tercantum pada Undang-undang no.28 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 7.&nbsp;Bagaimana cara membayar denda atas telat lapor tersebut? Denda tersebut dapat dibayarkan apabila Kantor Pajak telah mengeluarkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan pelaporan. Surat Tagihan Pajak ini akan dikirim ke alamat wajib Pajak. Setelah menerima surat tagihan Pajak dari KPP Wajib Pajak orang pribadi wajib membayar denda tersebut ke kantor pos atau bank persepsi dengan membawa Surat setoran Pajak yang berisi Id billing yang sudah dibuat sebelumnya, surat setoran Pajak dibuat terlebih dahulu dengan jenis setoran 411125 untuk jenis Pajak PPh 25 orang pribadi dan kode jenis setoran 300 untuk Surat tagihan Pajak (STP) Orang Pribadi.Apabila sudah membayar dan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara, Wajib Pajak berhak menyimpan atau membackup bukti pembayaran tersebut untuk digunakan sewaktu-waktu pada saat dilakukannya pemeriksaan dari Kantor Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi juga bisa melakukan konfirmasi ke Account representative atas Surat tagihan Pajak yang telah dibayarkan. Namun tidak perlu dilaporkan kembali karena sudah masuk pada system DJP atas pembayaran denda atas telat lapor tersebut. Jika wajib Pajak tidak membayar denda telat lapor tersebut dalam jangka waktu 1 bulan dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, Kantor Pajak akan mengeluarkan Surat Teguran atas STP yang belum dibayarkan. Setelah jika wajib Pajak juga tidak membayar atas STP tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kantor Pajak akan mengeluarkan Surat Paksa yaitu&nbsp;surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Namun banyak wajib Pajak yang tidak menerima Surat tagihan Pajak namun langsung menerima Surat Paksa, atas kasus ini wajib Pajak berhak menanyakan ke Kantor Pajak terdaftar mengenai dasar atas dikeluarkannya Surat Paksa tersebut karena Wajib Pajak belum menerima Surat Tagihan Pajak sebelumnya.Jadi agar terhindar dari denda telat lapor, Wajib Pajak diharapkan melaporkan SPT tahunan pribadinya tepat waktu, pelaporan saat ini juga sangat dipermudah dengan adanya pelaporan melalui online dan tidak perlu datang ke KPP lagi.

Wajib Pajak orang Pribadi melaporkan SPT tahunannya paling lambat 3 bulan setelah tahun Pajak berakhir atau tanggal 30 Maret setiap tahun, apabila telat melakukan pelaporan akan dikenakan denda atas telat lapor sebesar 100.000, sanksi ini tercantum pada Undang-undang no.28 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 7. 

Telat lapor SPT tahunan Pribadi, apa sanksinya?

Apa kalian tahu arti bea materai? Bea materai merupakan pemajakan atas dokumen. Jenis dokumen yang dimaksud adalah dokumen perdata dan dokumen yang digunakan untuk pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai hanya membahas dokumen tertulis. Dokumen digital tidak dibahas dalam Undang-Undang tersebut.Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 untuk mengatur pemajakan dokumen terkini. Pada Undang-Undang tersebut telah ditambahkan peraturan baru seputar pemajakan dokumen digital. Tidak hanya itu, tetapi Undang-Undang tersebut juga membahas penegasan hukum dalam jenis dokumen, hingga sanksi hukum pemalsuan, penggandaan, pemakaian materai bekas terkait bea materai.Seperti yang kita ketahui, materai yang kita gunakan hingga kini adalah meterai dengan tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000. Tetapi, adanya perubahan tersebut membuat pemerintah untuk merubah tarif bea materai menjadi Rp 10.000.Materai Rp 10.000 ini hanya berlaku untuk dokumen yang kurang dari atau senilai dengan Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Dokumen yang memiliki nilai di atas Rp 5.000.000 wajib dikenakan pajak bea materai. Kebijakan pada perubahan pemajakan ini tentunya sangat menguntungkan dan meringankan beban Usaha Kecil dan Menengah, loh!Menurut peraturan sebelumnya, dokumen yang memiliki nilai di atas Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) diwajibkan untuk membayar bea materai. Peraturan ini tentunya dapat menyulitkan pihak UKM dan UMKM atau masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19. Dengan demikian, dibuatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai guna meringankan beban masyarakat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan dokumen terkini.Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Cukai, yaitu : <ol><li class="ql-align-justify">Melakukan optimalisasi pada penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional.</li><li class="ql-align-justify">Kepastian hukum dalam pemajakan bea materai.</li><li class="ql-align-justify">Menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li><li class="ql-align-justify">Keadilan perpajakan bea materai.</li><li class="ql-align-justify">Menyesuaikan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</li></ol> Lalu, Bagaimana dengan sanksi terkait bea materai? Pada bab IX Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 membahas dan menegaskan ketentuan pidana pada bea materai. Pada Pasal 24 membahas ketentuan pidana berupa memalsukan, meniru materai tempel atau materai elektronik. Pihak yang melakukan hal-hal tersebut akan dipenjara selama tujuh tahun atau denda Rp 500.000.000.Pada Pasal 25 membahas ketentuan pidana berupa pihak yang memanfaatkan dengan memakai, menjual, menyerahkan, bahkan menawarkan atau memiliki persediaan untuk dijual kembali dapat dipenjara selama tujuh tahun atau denda Rp 500.000.000.Sementara itu, pada Pasal 26 membahas ketentuan pidana berupa bagi pihak yang menghilangkan tanda atau ciri-ciri pada materai, bahkan memperjualbelikan materai bekas akan dipenjara selama 3 tahun atau denda Rp 200.000.000.

Materai Rp 10.000 ini hanya berlaku untuk dokumen yang kurang dari atau senilai dengan Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Dokumen yang memiliki nilai di atas Rp 5.000.000 wajib dikenakan pajak bea materai. Kebijakan pada perubahan pemajakan ini tentunya sangat menguntungkan dan meringankan beban Usaha Kecil dan Menengah, loh!

Apa Saja Yang Perlu Diketahui Dalam Materai Rp 10.000 ?

Gaji/upah semua orang tau betul merupakan hasil jerih payah yang diterima setelah lelah melakukan aktivitas pekerjaan yang diwajibkan kepada kita dalam wujud uang. Apa sih arti gaji tersebut? Menurut Wikipedia, gaji merupakan suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang&nbsp;majikan&nbsp;pada&nbsp;karyawannya&nbsp;yang dinyatakan dalam suatu&nbsp;kontrak kerja.Namun kali ini kita akan membahas bagaimana nasib gaji karyawan di tengah pandemic Covid-19 seperti sekarang ini. Seperti diketahui bersama, adanya Wabah Pandemi Covid-19 telah merubah keadaan global terutama dari segi ekonomi, yang mana paling terdampak atas hal tersebut. Dikutip dari DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-202o) bertajuk ‘Global Tax Policy Responses to Covid-19 Crisis’ Pemerintah mencatat akibat pandemi ini pertumbuhan ekonomi tahun ini minus di angka 0.4% karena IMF menyatakan implikasi penyebaran Covid-19 berpengaruh besar terhadap perekenomian dunia dibandingkan ketika krisis keuangan 2007-2008. Selain itu berbagai institusi internasional juga memprediksi terjadinya kontraksi ekonomi dari sebesar 1,1% hingga 2,9%.Jika dilihat lebih dalam, yang sangat merasakan dampak terbesar dari pandemi ini adalah masyarakat kecil dan para pegawai yang menggantungkan nasibnya kepada perusahaan. Sebagian besar pemberitaan menayangkan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya ataupun terpaksa mem-PHK mereka karena tidak adanya pemasukan. Mengutip dari kompas.com melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha. Dalam edaran tersebut mengatur kebijakan hak perlindungan dan pengupahan bagi buruh yang harus dijaga oleh para pelaku usaha..Adapun isi Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 terkait perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait adanya Pandemi Covid-19 dituangkan kedalam empat butir aturan, yaitu sebagai berikut :<ol><li class="ql-align-justify">Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (OOP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh</li><li class="ql-align-justify">Bagi pekerja/buruh yang masuk katagori kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, atas upahnya dibayarkan secara penuh selama masa karantina/isolasi</li><li class="ql-align-justify">Bagi pekerja/buruh yang tidak kerja disebabkan sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan</li><li class="ql-align-justify">Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah wilayah masing-masing perusahaan, sehingga sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai kesepakatan antar pengusaha dengan pekerja/buruh</li></ol> Disamping perlindungan terhadap upah pekerja, adapun upaya pencegahan penyebaran dan penangganan Covid-19 di lingkungan kerja perlu diterapkan dengan cara sebagai berikut:<ol><li class="ql-align-justify">Membina dan mengawasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</li><li class="ql-align-justify">Memberikan informasi ke semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasannya.</li><li class="ql-align-justify">Mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap kasus/ yang patut diduga kasus COVID-19 yang berada di tempat kerja</li><li class="ql-align-justify">Menginformasikan Pimpinan Perusahaan untuk antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh</li><li class="ql-align-justify">Mendorong setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan terhadap pandemi COVID-19 untuk memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha</li><li class="ql-align-justify">Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.</li></ol> Melalui aturan tersebut diharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat yang berstatus pegawai untuk dapat menerima haknya secara adil dan bagi pengusaha dapat menjalankan kewajiban kepada pekerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku karena pemerintah telah memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha membayarkan hak karyawannya sesuai surat edaran untuk menjaga masalah besaran upah sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerjanya.

Dampak perkonomian yang disebabkan oleh corona membuat banyak pengusaha dan perusahaan kebingungan bagaimana dapat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan upah para karyawan, simak peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk meringankan beban perusahaan.

Bagaimana Pembayaran Upah Para Karyawan Ditengah Covid-19?

Usaha properti masih laris diminati oleh masyarakat, seperti jual beli tanah, sewa ruko, apartemen, rumah, ataupun rumah kost. Bagi mereka yang memang telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan, pilihan yang paling sering diambil adalah membuat rumah kost. Di perkotaan sendiri rumah kost adalah hunian yang paling diminati. Selain karena biaya yang lebih murah dibandingkan jika harus membeli rumah atau menyewa rumah atau apartemen, permintaan akan hunian sementara juga sangat tinggi. Peminat rumah kost biasanya perantau yang melanjutkan pendidikan dan bekerja di kota lain.Harga tiap kamar kost biasanya berbeda antara satu dengan lainnya. Faktor yang memengaruhi harga kamar kost yaitu lokasi serta fasilitas kamar yang diberikan. Lokasi kost yang dekat dengan akses jalan raya, ataupun dengan sekolah, kampus, perkantoran, dan pusat perbelanjaan biasanya lebih mahal daripada kost yang aksesnya terbatas. Sedangkan untuk fasilitas kamar kost biasanya variatif, ada yang menyewakan kamar tanpa furniture hingga lengkap dengan berbagai furniture dan elektronik. Harga kost juga bervariasi tergantung harga sewa tanah saat itu.Pendapatan dari sewa kost juga tetap, tergantung kebijakan pemilik. Ada yang menerapkan pembayaran kost sekali selama setahun dan sekali sebulan. Ada juga yang menambahkan pembayaran jaminan diawal dan akan dikembalikan saat penyewa kost sudah tidak tinggal lagi. Penghasilan dari penyewaan kost tersebut jika ditelaah lagi merupakan objek pajak atas penyewaan kamar. Berapa tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari usaha kost-kostan?Jika melihat aturan untuk penyewaan, maka ada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 yang telah mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Namun pada PP tersebut juga diterangkan bahwa penghasilan yang tidak termasuk adalah penghasilan dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Dalam penjelasan diterangkan bahwa yang termasuk jasa pelayanan penginapan antara lain asrama untuk pelajar, pondok, dan rumah kost. Dengan kata lain penghasilan dari sewa menyewa kost tidak termasuk dalam objek pajak PP No 34 Tahun 2017.Namun telah terbit aturan terbaru yaitu PP No. 46 tahun 2013 yang telah diperbaharui menjadi PP No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa bagi wajib pajak pribadi maupun badan&nbsp;yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenai tarif 0,5% dari peredaran bruto. Jadi para pemilik kost dapat menggunakan tarif ini untuk membayar pajaknya.Namun tidak semua pendapatan usaha kost dapat menggunakan aturan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dijelaskan bahwa pajak yang dikenakan pada usaha hotel menjadi pemasukan bagi kabupaten atau kota tempat hotel tersebut beroperasi. Diterangkan kembali bahwa yang dimaksud dengan hotel antara lain motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Jadi apabila pemilik rumah kost memiliki kamar yang berjumlah lebih dari 10 kamar, maka dipastikan akan dikenakan pajak daerah dengan tarif 10%.Untuk pembayaran PPh final 0,5%, pembayaran paling lambat dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.Kalian dapat membuat SSP PPh Final pada ebilling Pajakku di laman ebilling.pajakku.com. Tidak hanya untuk satu, tapi kalian juga bisa membuat billing dengan lebih dari satu NPWP. Kalau masih belum paham mengenai PPN KMS, silahkan langsung saja hubungi support Pajakku via telepon atau email.

Pendapatan dari sewa kost juga tetap, tergantung kebijakan pemilik. Ada yang menerapkan pembayaran kost sekali selama setahun dan sekali sebulan. Ada juga yang menambahkan pembayaran jaminan diawal dan akan dikembalikan saat penyewa kost sudah tidak tinggal lagi. Penghasilan dari penyewaan kost tersebut jika ditelaah lagi merupakan objek pajak atas penyewaan kamar. Berapa tarif yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari usaha kost-kostan?

Kost-kostan Wajib Bayar Pajak?

Jika pada artikel sebelumnya dibahas terkait aturan mengenai perlakuan gaji yang diterima oleh karyawan ditengah Pandemi Covid-19 yang telah di atur dalam Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 terkait perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh. Pada bahasan kali ini kita bahas tatacara perhitungan dan ketentuan terkait status kepegawainnya. Kali ini kita akan membahas salah satu katagori dari jenis pegawai yaitu pegawai tidak tetap. APA ITU PEGAWAI TIDAK TETAP?Dari pengertiannya menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui PER 16/PJ/2016 dapat diartikan bahwa pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan jika bekerja yang dihitung berdasarkan jumlah hari dan besarnya jumlah unit maupun penyelesaian akan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Bentuk penghasilan yang diterima biasa disebut dengan upah baik satuan, harian, mingguan maupaun borongan yang umumnya dibayarkan mengunakan system bulanan. KETENTUAN TERKAIT PEGAWAI TIDAK TETAPTerkait pemotongan pajak antaar pegawai tidak tetap dengan pegawai tetap terdapat perbedaan dalam perhitungan pph 21nya, berikut dapat dijabarkan terkait ketentuan khusus tersebut: <ol><li class="ql-align-justify">Jika penghasilannya belum melebihi 300.000 maka tidak terdapat pemotongan pajak pph 21 namun jika melebihi 450.000 dalam sehari maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto</li><li class="ql-align-justify">Jika mendapatkan penghasilan kumulatif dalam sebulan (1 bulan kalender) melebihi 4.500.000 maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto</li><li class="ql-align-justify">Penghasilan yang diterima biasanya disebut upah yang pembayarannya dapat mingguan, satuan atau borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan</li><li class="ql-align-justify">PTKP dalam seharinya di hitung dari PTKP pertahun 54.000.000 di bagi dengan 360 hari</li><li class="ql-align-justify">Jika menerima tunjangan berupa JHT maka iuran yang dibayarkan sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto</li></ol> CONTOH PERHITUNGAN PEGAWAI TIDAK TETAPBapak Bagus bekerja pada perusahaan elektronik Sepatu dan hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari yang diterima adalah Rp 200.000. Bapak Bagus menikah tetapi belum memiliki anak.Penghitungan PPh Pasal 21Upah Januari 2020 = 20 x Rp250.000 = Rp 5.000.000Penghasilan neto setahun = 12 x Rp5.000.000 = Rp 60.000.000PTKP (K/-) adalah sebesar- Untuk WP sendiri = Rp 54.000.000- tambahan karena menikah = Rp 4.500.000Total = Rp 58.500.000Penghasilan Kena Pajak = Rp 1.500.000PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:5% x Rp 1.500.000 = Rp 75.0000PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:Rp 75.000 : 12 = Rp&nbsp;6.250Jadi besarnya pajak terutang dari Bapak Bagus adalah Rp 6.250.Dari perhitungan tersebut dapat dikatakan jika pegawai tidak tetap akan menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilakukan. APLIKASI PENGOLAHAN GAJI DAN PAJAK KARYAWANSebagai perusahan yang baik sudah seharusnya taat akan hukum dan salah satunya taat melaporkan pajak karyawannya dengan menyetorkan tepat waktu ke pemerintah. Namun terkadang HR dari perusahaan tersebut merasa pengolahan pajak itu rumit karena mereka sudah sibuk mengitung gaji karyawannya dan harus melaporkan besarnya pajak terutang karyawannya. Pajakku memberikan solusi atas permasalahan yang diterima oleh perusahaan dalam megngelola gaji hingga melaporkan pajak dari pegawainya, salah satunya melalui aplikasi sobat gaji, dimana perusahaan dapat menginput data karyawan hingga mendapatkan besarnya nilai take home pay bahkan melaporkan pajak karyawannya hanya dengan satu aplikasi saja dan aplikasi tersebut dapat didownload melalui play store bagi pengguna android.

Disini kami akan mengulas bagaimana cara melakukan perhitungan pegawai tidak tetap dari seorang pegawai, serta ketentuan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh wajib pajak tersebut

Hitung dan Ketentuan Terkait Pegawai Tidak Tetap

Siapa sih yang tidak pernah mendengar bisnis rumahan atau usaha kecil-kecilan ? Kegiatan tersebut atau usaha tersebut termasuk dalam UMKM loh jenis usaha ini juga di harapkan menjadi usaha bisnis yang akan menjadi penopang perekonomian di saat ekonomi sedang turun seperti contohnya saat krisis moneter pada tahun 1997.Tapi, ada beberapa orang yang masih belum mengetahui apa itu UMKM dan apa saja jenisnya ya. UMKM ialah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah, jadi pada UMKM ini ada 3 jenis usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.Usaha Mikro yang dimaksud merupakan usaha dengan Aset paling banyak Rp 50 Juta dan Omset maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil dengan Aset Rp 50 juta - Rp 500 juta dan Omset sebesar Rp 300 juta - Rp 2,5 M. Usaha menengah dengan Aset sebesar Rp 500 juta - Rp 10 M dan Omset sebesar Rp 2,5 M - Rp 50 M Lalu, apakah ada ciri-ciri usaha yang termasuk dalam UMKM itu ?Untuk ciri-ciri nya yang termasuk dalam UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yaitu :<ol><li class="ql-align-justify">Jenis komiditi/ barang tidak tetap pada usahanya sewaktu-waktu.</li><li class="ql-align-justify">Tempat usaha nya juga bisa berpindah sewaktu-waktu</li><li class="ql-align-justify">Manajemen keuangannya belum tersusun rapi atau uang usaha dan uang pribadi masih dijadikan satu.</li><li class="ql-align-justify">Sumber daya manusia (SDM) tergolong rendah</li><li class="ql-align-justify">Pada umumnya pelaku usaha UMKM sulit mengakses perbankan namun sebagian ada juga yang sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank</li><li class="ql-align-justify">Biasanya belum mempunyai izin usaha termasuk NPWP</li><li class="ql-align-justify">SDMnya belum mempunyai jiwa wirausaha</li></ol> Setelah membahas ciri-cirinya, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis usahanya seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 yaitu sebagai kegiatan rakyat dalam skala kecil yang harus dilindungi dan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat.Jenis-jenis usahanya yaitu, sebagai berikut :<ul><li class="ql-align-justify">Usaha Kuliner</li></ul>Dimana usaha yang berhubungan dengan makanan yang merupakan usaha yang paling sering di minati oleh para UMKM dan banyak juga pembelinya, seperti warung makan, café, dan juga jualan cemilan<ul><li class="ql-align-justify">Usaha Fashion</li></ul>Dalam dunia usaha ini pun juga, menjadi perbincangan hangat karena banyka orang yang suka mengikuti tren fashion terbaru, seperti usaha butik, toko seragam sekolah dan baju muslim.<ul><li class="ql-align-justify">Usaha Pertanian</li></ul>Dalam perkarangan rumah yang bisa di rubah menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan seperti jual bibit buah-buahan, jual bibit sayuran dan sebagainya.<ul><li class="ql-align-justify">Usaha Elektronik</li></ul>Dalam bidang ini misalnya seperti menjual peralatan lampu dan kabel atau perlengkapan music.<ul><li class="ql-align-justify">Usaha Furniture</li></ul>Dalam bidang ini seperti menjual perlengkapan dapur, lukis-lukisan dan material bangunan.<ul><li class="ql-align-justify">Usaha Bidang Jasa</li></ul>Pada bidang ini seperti tukang potong rambut, fotografer dan service laptop. Berbagai macam jenis usaha yang merupakan termasuk UMKM loh, untuk pajak yang dikenakan kepada pengusaha akan dikenakan PPh Final. PPh Final adalah nama lain dari PPh Pasal 4 Ayat 2 dan ada berbagai macam objek PPh final seperti sewa bangunan dan juga pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha.Menurut peraturan nomor 46 Tahun 2013, PPh final untuk pajak UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang di terima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Apapun jenis usahanya jadi tetap membayar atau menyetor PPh Final sebesar 0,5% dan untuk pembayarannya Pajakku sebagai salah satu ASP resmi DJP menyediakan e-biling sehingga tidak perlu antri lagi untuk membayar pajak.

berikut penjelasan terkait kategori dari UMKM serta kewajiban dalam melaksanakan perpajakannya, keuntungan serta hak perlu dipenuhi agar dapat fasilitas dari pemerintah

Apapun Usaha Jualannya, Setengah Persen Pajaknya

Saat ini kita hidup di dunia serba digital dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat. Inovasi yang muncul dari para penggiat teknologi memungkinkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita menjadi hal yang menarik dan menyenangkan. Salah satu teknologi yang paling terasa menghibur dan menyenangkan tentunya adalah permainan virtual atau game. Saat ini game sudah bukan permainan yang hanya dimainkan dikala waktu senggang saja atau hanya sebatas hobi, namun game sudah dijadikan sebagai suatu rutinitas bahkan dijadikan sebagai suatu profesi yang menjanjikan. Bahkan saat ini sudah ada kompetisi akbar yang diadakan baik di level nasional maupun internasional yang lebih dikenal dengan kompetisi e-sport. Kompetisi e-sport tentunya terdiri dari berbagai jenis game yang diperlombakan, dari jenis game FPS, mobile game, ataupun jenis game lainnya. Dalam suatu kompetisi biasanya diikuti oleh peserta yang bermain secara team dan juga single player (sendiri). Hingga saat ini e-sport juga sudah dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga yang diakui setara dengan cabang olahraga jenis lainnya, terbukti dengan dengan dimasukkannya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di ASEAN Games dan ASIAN games beberapa waktu yang lalu. Dengan semua hal tersebut tentunta e-sport menjadi salah satu cabang olahraga baru yang saat ini digemari oleh kaum milenial, dimana dari hari ke hari jumlah peminatnya selalu mengalami peningkatan.Mari kita flashback kembali ke masa lalu, diantara kita pastinya pernah memiliki paradigma bahwa bermain game secara terus menurus merupakan kegiatan yang membuang waktu dan mempengaruhi produktivitas harian kita. Hal tersebut juga tentunya dirasakan oleh orang tua, dimana mereka akan selalu menegur anaknya jika terlalu lama bermain game karena dirasa tidak ada manfaatnya. Semenjak adanya e-sport tentunya paradigma akan hal tersebut perlahan mulai sirna, para orang tua mulai menyadari bahwa bermain game adalah suatu bakat, profesi, kebanggan, dan bisa menghasilkan profit bagi siapapun yang menekuninya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa suatu kompetisi e-sport selalu menawarkan jumlah hadiah yang sangat fantastis, sebut saja kompetisi e-sport untuk Piala Presiden 2019 yang menawarkan hadiah sebesar Rp 1.500.000.000. Jumlah itu tentunya bukan jumlah yang sedikit untuk ukuran kompetisi games virtual, lalu terkait hadiah tersebut apakah dikenakan pajak? Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan yang berasal dari hadiah undian, perlombaan, atau kegiatan serupa lainnya merupakan objek PPh&nbsp;Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Tarif pajak yang dikenakan atas hadiah tergantung pada jenis hadiah yang diperoleh. Jika hadiah tersebut berhubungan dengan undian, maka tarif yang digunakan adalah sebesar 25% baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Untuk hadiah sehubungan dengan kegiatan, maka tarif yang dikenakan yaitu :a. Jika penerima penghasilan adalah orang pribadi (wajib pajak dalam negeri), maka potongan yang dikenakan didasarkan pada tarif Pasal 17. b. Jika penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto c. Jika penerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan brutoJadi sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut maka para gamers ataupun pemenang kompetisi e-sport tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana pajak yang dibayarkan tersebut juga nantinya bisa dijadikan sumber pendapatan bagi negara untuk membangun fasilitas e-sport yang lebih baik dan bisa lebih memperkenalkan e-sport ke semua kalangan masyarakat.

Saat ini kita hidup di dunia serba digital dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat.

Pajak Untuk Para Gamers

Salah satu aspek terpenting dalam mendirikan suatu perusahaan adalah Tempat atau bangunan Perusahaan itu nantinya berada. Ini juga tergantung dari kesepakan antara pemegang saham dan pengurus, apakan nantinya bangunan tersebut akan dibangun dari tanah kosong, memilih untuk menyewa tempat untuk dijadikan kantor atau&nbsp;merenovasi bangunan yang sudah ada. Namun perusahaan harus memperhatikan bahwa ketiganya merupakan objek Pajak yang pajaknya harus disetor ke Negara.Apabila perusahaan memilih untuk membangun bangunan baru dan menggunakan jasa konstruksi, ada yang perlu diperhatikan untuk kewajiban perpajakannya. Biasanya antara Perusahaan dengan Kontraktor akan membuat surat perjanjian atas pembangunan tersebut. Dari deadline pengerjaan sampai ke termin pembayaran akan ada pada perjanjian yang dibuat. Perusahaan harus meminta surat Ijin Usaha Jasa konstruksi ke Kontraktor yang nantinya akan digunakan untuk pelpaoran Pajak. Surat Ijin Usaha jasa Kontruksi adalah surat yang dikeluarakan untuk ijin di bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. SIUJK ini nantinya akan memberikan informasi mengenai jenis kualifikasi dari usaha kontruksi, informasi ini menjadi acuan dalam pemotongan Pajak Penghasilan final atau Jasa konstruksi selain SIUJK surat yang perlu dilampirkan juga SBU atau Surat Badan Usaha yang menyatakan besar dan kecilnya kualifikasi suatu Kontraktor.Perusahaan yang menggunakan jasa konstruksi wajib memotong PPh Final atas penghasilan yang diberikan ke Kontraktor. Sesuai Undang – Undang Pajak Penghasilan ada beberapa tariff yang dikenakan untuk Jasa Kontruksi berdasarkan kualifikasi usahanya. Berikut kualifikasi usaha beserta tariff sesuai dengan peraturan : <ol><li class="ql-align-justify">Kualifikasi Usaha Jasa konstruksi sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain Jasa Perencana Konstruksi, Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi</li><li class="ql-align-justify">&nbsp;Tarif Pajak Konstruksi dilihat dari sertifikat jasa konstruksi</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Dikenakan Tarif 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha yang berkualifikasi kecil kemudian Dikenakan Tarif 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh penguasaha yang berkualifikasi menengah atau besar dan yang terahir dengan tarif 4% untuk jasa perencanaaan maupun pengawasan yang berlaku baik untukpengusaha berkualifikasi kecil, menegah atau besar).</li><li class="ql-align-justify">Apabila tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 4%&nbsp;untuk jasa Pelaksana Konstruksi dan Tarif 6 % untuk jasa perencana dan pengawasan</li></ol> Wajib Pajak akan menentukan tariff sesuai dengan kualifikasi usaha yang diberikan oleh Kontraktor, Pajak atas jasa konstruksi ini terhutang sejak perjanjian di tandatangani atau diterbitkannya faktur. Wajib Pajak yang dimana Perusahaan harus membayar Pajak atas PPh Final yang telah dipotong paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 4(2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.Apabila Surat Pemberitahuan Masa sudah dilaporkan, wajib Pajak memberikan bukti Potong tersebut ke kontraktor yang nantinya akan dilaporkan ke SPT PPh badan si Kontraktor, sedangkan Kontraktor akan memberikan Faktur Pajak ke pemberi penghasilan dan bisa dijadikan sebagai kredit Pajak pada Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai jika si Pemberi penghasilan merupakan Pengusaha Kena Pajak.Apabila perusahaan tidak memilih membangun bangunan menggunakan kontraktor melainkan membangun sendiri, Perusahaan memiliki kewajiban Perpajakan membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan membangun sendiri, untuk Kegiatan membangun sendiri juga diperlukan perjanjian antara perusahaan dengan mandor atau tukang. Tarif Pajak yang dikenakan jika memilih membangun sendiri&nbsp;sebesar 2%. Dan untuk mencari DPP adalah 20% dikali total biaya yang dikeluarkan atas kegiatan membangun sendiri tersebut. Pajak tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan untuk Pelaporannya tidak diwajibkan karena membayar sudah dianggap sebagai pelaporan apabila wajib Pajak Non PKP dan apabila wajib Pajak PKP atas kegiatan membangun sendiri wajib dilaporkan melalui SPT Pertambahan Nilai.

Salah satu aspek terpenting dalam mendirikan suatu perusahaan adalah Tempat atau bangunan Perusahaan itu nantinya berada. Ini juga tergantung dari kesepakan antara pemegang saham dan pengurus, apakan nantinya bangunan tersebut akan dibangun dari tanah kosong, memilih untuk menyewa tempat untuk dijadikan kantor atau merenovasi bangunan yang sudah ada. Namun perusahaan harus memperhatikan bahwa ketiganya merupakan objek Pajak yang pajaknya harus disetor ke Negara.

Kontraktor Kena Pajak

Apakah itu UMKM?Diantara kita semua tentunya semua pernah mendengar tentang UMKM, dimana UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sesuai dengan namanya UMKM merujuk kepada usaha&nbsp;ekonomi&nbsp;produktif yang dimiliki perorangan maupun&nbsp;badan usaha&nbsp;sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Untuk pelaku bisnis UMKM adalah masyarakat atau pengusaha yang bisa dikatakan baru (newbie) dalam memulai bisnisnya, sehingga dari sisi asset dan pendapatan yang dimilki belum terlalu tinggi. Keberadaan UMKM juga dirasa penting dan menguntungkan bagi masyarakat, selain menguntungkan untuk pemiliknya tentunya juga akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena UMKM dapat menyerap atau menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.Saat ini masih sering terjadi dilema diantara para pelaku bisnis UMKM terkait pajak yang dikenakan atas usaha yang dimilikinya. Para pelaku bisnis UMKM tidak semua mengerti tentang bagaimana proses pengenaan pajak atas usahanya, sehingga banyak diantara mereka memilih untuk diam dan tidak memproses pelaporan pajak atas usaha yang dimilikinya. Hal itu tentunya bisa menjadi permasalahan yang mengglobal jika terus dibiarkan, maka perlu segera dicarikan solusi agar para pelaku bisnis UMKM bisa dipermudah dalam menyampaikan SPT atau pelaporan pajaknya.Terkait pajak untuk UMKM pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tarif sebesar 1%. Namun peraturan tersebut sudah diperbaharui kembali oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan perubahan tarif menjadi 0,5%.Tujuan pemerintah menurunkan tarif tersebut adalah dengan harapan dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku bisnis UMKM dan juga untuk menjaga arus kas yang dimiliki agar dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk melanjutkan usaha. Berdasarkan perubahan peraturan dan tujuan tersebut sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk para pelaku bisnis UMKM untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan penurunan tarif sebesar 0,5% diharapkan dapat merevolusi mental dari para pelaku bisnis untuk lebih disiplin dalam melaporkan pajak atas usaha yang dimilikinya, denga tarif yang bisa dikatakan cukup rendah seharusnya semua pelaku bisnis tidak memanfaatkan hal tersebut untuk menunggak atau malah membuat laporan fiktif atas peredaran bruto yang dimilikinya, malah seharusnya para pelaku bisnis menjadikannya sebagai kesempatan yang bagus untuk melaporkan pajaknya secara jujur dan sesuai peraturan.Seperti yang kita ketahui terkait perhitungan pajak pada UMKM tentunya didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihasilkan atau diterima, dan usaha tersebut juga sebelumnya sudah diurus persyaratan administrasinya salah satunya adalah pengurusan NPWP.&nbsp;Persyaratan yang diperlukan saat mendaftar NPWP bagi para pelaku bisnis UMKM antara lain Fotokopi KTP, Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU), Fotokopi Kartu Keluarga, selain itu dilengkapi juga dengan cara melengkapi formulir pernyataan usaha ditandantangani dan dilengkapi materai Rp. 6000, dan juga mengisi formulir pendaftaran NPWP dengan dilengkapi tanda tangan dari pemohon.&nbsp;Jika pemohon sudah mendapatkan NPWP, maka kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak usahawan tentunya adalah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Untuk pembayaran dapat dilakukan di setiap bulannya dengan memperhitungkan nilai omzet yang diperoleh pada bulan yang bersangkutan atau yang sedang dilaporkan. Kemudian omzet tersebut dikalikan dengan tarif 0,5% berdasarkan tariff terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah atau dalam hal ini DJP.Omzet yang dilaporkan tidak harus selalu sama pada setiap bulannya, karena pada jumlah omzet akan selalu mengalami fluktuasi. Pembayaran dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya. Hal ini dilakukan agar pada akhir bulan para pelaku bisnis dapat memperhitungkan terlebih dahulu berapa omzet yang didapat pada bulan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.Pembayaran dapat dilakukan secar online maupun offline. Secara online dapat melalui m-banking ataupun melalui aplikasi marketplace agar lebih menghemat waktu. Selain online pembayaran juga dapat juga dibayarkan di bank langsung melalui teller, dan juga kantor pos. Setelah melakukan pembayaran, tentunya yang terakhir dilakukan adalah melakukan pelaporan SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan ini dapat dilakukan secara online melalui situs DJP online ataupun melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang bermitra resmi dengan pihak DJP.Jadi bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai newbie di bisnis UMKM ayo segera lengkapi administrasi perpajakan anda dan segeralah membayar dan melaporkan SPT anda. Jangan takut bayar pajak karena pajak tidak akan membuat usaha anda bangkrut.&nbsp;

Diantara kita semua tentunya semua pernah mendengar tentang UMKM, dimana UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sesuai dengan namanya UMKM merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Untuk pelaku bisnis UMKM adalah masyarakat atau pengusaha yang bisa dikatakan baru (newbie) dalam memulai bisnisnya, sehingga dari sisi asset dan pendapatan yang dimilki belum terlalu tinggi. Keberadaan UMKM juga dirasa penting dan menguntungkan bagi masyarakat, selain menguntungkan untuk pemiliknya tentunya juga akan menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena UMKM dapat menyerap atau menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Pajak UMKM untuk Para Newbie

Jika kalian pernah mendengar kata bisnis rumahan dan bisnis lainnya mungkin sudah tidak asing lagi namun, pernahkan kalian mendengar tentang UMKM ?UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah) merupakan kegiatan perdagangan yang dikelola oleh badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Jenis bisnis ini adalah bisnis yang paling menjadi harapan Negara Indonesia dan juga sebagai penopang perekomian.Lantas perbedaan Usaha Mikro, kecil dan menengah itu apa ?Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 ada beberapa kriteria yang dapat digunakan ialah sebagai berikut :1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Usaha MikroUsaha yang dimiliki perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang di atur dalam undang-undang yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Usaha KecilUsaha yang berdiri sendiri dan dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan yang dimiliki oleh usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil yang di atur dalam undang-undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga 500.000.000 dan mempunyai penjualan tahunan paling lebih dari 300.000.000 hingga 2.500.000.000.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Usaha MenengahUsaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak dari perusahaan yang dimiliki dari usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha kecil yang di atur dalam undang-undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000 hingga 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 hingga 50.000.000.000 ﻿Peran UMKM bagi perekonomianSelain sebagai penyedia lapangan kerja dimana dengan adanya UMKM ini maka banyak membutuhkan SDM untuk menjalankan usahanya, sehingga banyak yang berminat untuk masuk ke dalam sector ini dan juga untuk menjalankan UMKM ini tidak ada syarat yang sangat ribet untuk mengurusnya seperti dalam usaha besar, dengan adanya UMKM ini juga menciptakan pasar baru karena didalamnya sangat beragam usaha yang dijalankan sehingga melatih krativitas juga dan menemukan produk yang unik. Selain itu UMKM juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional juga.Lalu bagaimana dampak yang dirasakan oleh UMKM terhadap adanya corona saat ini?Wabah corona yang telah melanda seluruh dunia telah menghantam berbagai aspek perekonomian karena dengan adanya virus ini seluruh aktivitas manusia di batasi salah satunya dengan melakukan sosail distancing (jarak social) sehingga akan berdampak pada keterlambatan perekonomian. Salah satunya yaitu Usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sector yang mendapatkan perhatian karena peran UMKM itu sendiri sebagai penopang perekonomian di Indonesia terutama yang berkaitan dengan makanan, minuman dan usaha kerajinan kayu ataupun rota.Dengan adanya wabah ini maka menjadikan adanya penurunan omset penjualan serta mengalami kesulitan distribusi barang dan juga penurunan produksi secara drastis, oleh karena itu pemerintah pun juga membuat mekanisme pemberian kemudahan dan juga relaksasi dalam kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan konvensional hingga fintech. Pemberian bantuan pemerintah kepada UMKM&nbsp;yaitu sebagai berikut : <ol><li class="ql-align-justify">Pemberian akses kredit yang mudah dan cepat kepada UMKM terdampak corona dilakukan oleh Bank Mandiri dan juga perpanjangan masa pinjamanan hingga penyesuaian suku bunga bagi UMKM,</li><li class="ql-align-justify">Langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikan program bantuan khusus sebagai pasar baru bagi UMKM, dalam situasi seperti ini perlu mencari banyak refrensi kebijakan UMKM dari pengalaman negara lain juga yang menghadapi kasus seperti Indonesia.</li><li class="ql-align-justify">Pemerintah membuat alternative dengan melakukan kemitraan bersama UMKM konveksi melalui produksi alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kerja kesehatan dalam menangani pasien virus corona.</li></ol>

Selama masa pandemi ini pemerintah mengambil sikap untuk melindungi UMKM dari dampak perekonomian akibat wabah corona simak informasinya

Langkah Pemerintah untuk UMKM Saat Wabah Corona

Untuk pengusaha yang sudah berstatus sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) tentunya sudah tidak asing lagi mendengar tentang aplikasi e-Faktur pastinya. Aplikasi e-faktur adalah aplikasi untuk penerbitan faktur pajak yang disediakan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak).&nbsp;Lalu apa itu faktur pajak ?Faktur pajak ialah bukti pungutan PPN oleh PKP yang melakukan peneyerahan BKP (Barang Kena Pajak) ataupun penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) sehingga faktur pajak tersebut menjadi tanda bukti bahwa seseorang telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang ataupun jasa mereka. Sedangkan untuk pihak pembeli dengan menerima faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan PPN yang harus di bayar dalam satu masa yang sama.Dalam penerbitan faktur pajak diperlukannya informasi yang harus dilengkapi sebagai berikut :<ul><li class="ql-align-justify">Identitas lawan transaksi (PKP Pembeli)</li><li class="ql-align-justify">Nama BKP atau JKP yang di transaksikan</li><li class="ql-align-justify">Harga jual</li></ul> Dalam penerapan penggunaan faktur pajak elektronik ada juga tanpa NPWP pembeli, maka adanya pertanyaan timbul apakah pengusaha kena pajak di izinkan untuk tetap menerbitkan faktur pajak tanpa adanya NPWP pembeli ?NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ialah tanda pengenal diri atau identitas pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dalam bentuk nomor yang di berikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam pembuatan faktur pajak pun juga memerlukan NPWP maka dari itu banyak pertanyaan apakah diperbolehkan menerbitkan faktur tanpa NPWP. Pada surat edaran Dirjen Pajak No. SE-56/PJ/2010 yang menegaskan apabila dokumen-dokumen tersebut kedudukannya dapat dipersamakan dengan faktur pajak jika memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Beberapa keterangannya seperti :<ol><li class="ql-align-justify">Jenis barang/ jasa dan juga jumlah harga jual</li><li class="ql-align-justify">Jumlah PPN yang di pungut</li><li class="ql-align-justify">Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut</li><li class="ql-align-justify">Kode, nomor seri dan&nbsp;tanggal pembuaan faktur pajak serta nama atau tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur pajak.</li></ol> Dengan adanya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang di atur dalam PER-26/PJ/2017 tentang faktur pajak tanpa NPWP pembeli yang di berlakukan mulai tanggal 29 November 2017 dengan penjelasan sebaagi berikut :<ol><li class="ql-align-justify">Faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) di wajibkan untuk mencatumkan informasi di mulai dari identitas pembeli Barang Kena Pajak atau&nbsp;penerima Jasa Kena Pajak termasuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pembeli BKP atau penerima JKP.</li><li class="ql-align-justify">Jika sebagai pelaku pembeli&nbsp;BKP atau penerima JKP&nbsp;merupakan&nbsp;Orang&nbsp;Pribadi dan&nbsp;tidak&nbsp;mempunyai&nbsp;NPWP,&nbsp;maka&nbsp;di perlukan identitas pembeli&nbsp;BKP atau penerima JKP&nbsp;tersebut&nbsp;diwajibkan untuk mengisi dengan&nbsp;NPWP&nbsp;00.000.000.0-000.000&nbsp;&nbsp;serta wajib&nbsp;&nbsp;mencantumkan&nbsp;&nbsp;Nomor&nbsp;&nbsp;Induk&nbsp;&nbsp;Kependudukan&nbsp;&nbsp;(NIK)&nbsp;&nbsp;atau jika warga negara asing menggunakan Nomor&nbsp;Paspor dalam&nbsp;kolom&nbsp;referensi aplikasi e-Faktur.</li><li class="ql-align-justify">E-faktur yang di terbitkan untuk pembeli BKP atau penerima JKP orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dan tidak mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sejak tanggal 1 Desember 2017 maka silahkan melakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan akan dikenai sanksi.</li><li class="ql-align-justify">Khusus untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang termasuk sebagai pedagang eceran, akan tetap menggunakan faktur pajak sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau Nomor Paspor bagi pembeli untuk warga Negara asing.</li></ol> Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-26/PJ/2017 di atas maka di perbolehkan untuk tetap menerbitkan faktur pajak tanpa NPWP pembeli dengan memperhatikan ketentuannya diatas.

Faktur pajak ialah bukti pungutan PPN oleh PKP yang melakukan peneyerahan BKP (Barang Kena Pajak) ataupun penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) sehingga faktur pajak tersebut menjadi tanda bukti bahwa seseorang telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang ataupun jasa mereka. Sedangkan untuk pihak pembeli dengan menerima faktur pajak maka PKP dapat mengkreditkan PPN yang harus di bayar dalam satu masa yang sama.

Penerbitan Faktur Pajak Untuk Pembeli Tanpa NPWP

Apakah kalian berprofesi sebagai desainer grafis? Atau merupakan staf perkantoran yang biasa menangani surat-menyurat? Atau mungkin juga bekerja di pemerintahan dan sering ditugaskan untuk melakukan cetak menyetak surat, spanduk, atau baliho himbauan dan pengumuman? Pasti kalian akan sering bersentuhan dengan jasa percetakan. Jasa percetakan banyak diperlukan dalam kegiatan perkantoran untuk pembuatan buku, kop surat, kop amplop, baliho, spanduk, bahkan baju. Selain itu, pencetakan juga diperlukan sebagai sarana promosi atau iklan, pengumuman dan pemberitahuan. Apapun usaha yang sedang dijalankan, sangat besar kemungkinan kita membutuhkan jasa ini, sehingga usaha percetakan pun tumbuh subur. Mulai dari pedagang kecil hingga kantor pemerintahan memerlukan jasa percetakan.Begitu besarnya peluang di bidang percetakan mungkin ada yang tertarik untuk menggeluti usaha ini. Selain mengetahui alat-alat apa saja yang akan diperlukan, ketahui juga kewajiban perpajakannya. Apa saja kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha percetakan?Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kewajiban perpajakan untuk jenis subjek pajak tergantung dari sifat subjeknya apakah subjek pribadi atau badan karena kewajiban perpajakannya juga berbeda. Berikut diuraikan secara singkat kewajiban perpajakan untuk pelaku usaha percetakan.<ol><li class="ql-align-justify">Usaha Jasa Percetakan Milik Pribadi</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Kewajiban dipotong dan dipungut:</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">Jika pelanggan berupa Subjek Pajak Badan : pelanggan memotong PPh pasal 21</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">Jika pelanggan berupa Subjek Pajak Pribadi: pelanggan tidak dapat memotong penghasilan</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">Jika pelanggan merupakan badan Pemerintahan: bendaharawan memungut PPh pasal 22 dari pelaku usaha</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">&nbsp;Wajib menyetor dan melaporkan :</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">PPh Final untuk UMKM dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto jika omzet tahunan kurang dari 4,8 miliar, atau</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">SPT Tahunan jika menggunakan pembukuan dan memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif 25% sesuai UU PPh pasal 17, atau</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">SPT Tahunan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto jika masih melakukan pencatatan (KEP-536/PJ./2000).</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Wajib memotong dan melaporkan</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">&nbsp;PPh Pasal 21 jika memilki karyawan atau menggunakan tenaga lepas.</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">PPh Pasal 4 ayat 2 jika menyewa tanah atau gedung, namun jika pemilik tanah/gedung merupakan wajib pajak badan, maka akan dilaporkan oleh pemilik.</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Wajib memungut dan melaporkan:</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas jasa kena pajak jika pemilik usaha merupakan Pengusaha Wajib Pajak (PKP).</li><li class="ql-align-justify">Usaha Jasa Percetakan Milik Badan</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Kewajiban dipotong dan dipungut:</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">Jika pelanggan berupa Subjek Pajak Badan : pelanggan memotong PPh pasal 23 atas jasa penyelenggara kegiatan atau percetakan</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">Jika pelanggan berupa Subjek Pajak Pribadi: pelanggan tidak dapat memotong penghasilan</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">Jika pelanggan merupakan badan Pemerintahan: bendaharawan memungut PPh pasal 22 dari pelaku usaha</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Wajib menyetor dan melaporkan :</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">PPh Final untuk UMKM dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto jika omzet tahunan kurang dari 4,8 miliar, atau</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">SPT Tahunan jika menggunakan pembukuan dan memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif 25% sesuai UU PPh pasal 17</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Wajib memotong dan melaporkan</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">PPh Pasal 21 jika memilki karyawan atau menggunakan tenaga lepas</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">PPh Pasal 23 jika menggunakan jasa lainnya (misal: jasa perbaikan mesin cetak, jasa perawatan mesin) atau sewa atas penggunaan harta (misal: sewa alat cetak, sewa mobil)</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">PPh Pasal 4 ayat 2 jika menyewa tanah atau gedung</li><li class="ql-align-justify ql-indent-1">Wajib memungut dan melaporkan:</li><li class="ql-align-justify ql-indent-2">Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas jasa kena pajak jika pemilik usaha merupakan Pengusaha Wajib Pajak (PKP).</li></ol>

Jasa percetakan banyak diperlukan dalam kegiatan perkantoran untuk pembuatan buku, kop surat, kop amplop, baliho, spanduk, bahkan baju. Selain itu, pencetakan juga diperlukan sebagai sarana promosi atau iklan, pengumuman dan pemberitahuan. Apapun usaha yang sedang dijalankan, sangat besar kemungkinan kita membutuhkan jasa ini, sehingga usaha percetakan pun tumbuh subur. Mulai dari pedagang kecil hingga kantor pemerintahan memerlukan jasa percetakan.

Artikel Sobat Pajak