Usaha online shop (olshop) semakin marak saat ini. Tidak sedikit UMKM yang bahkan merubah sistem bisninya menjadi olshop. Perlu diingat bahwa setiap pelaku perdagangan online atau UMKM tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak selama memenuhi kriteria. Pajak pada transaksi e-commerce bukanlah suatu hal yang baru. Pada dasarnya setiap pelaku usaha pada sector e-commerce juga pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti pelaku usaha sektor lainnya. Untuk itu, bagi mereka yang memiliki usaha online shop, mereka juga wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.
<h2 style="text-align: justify;">Bagaimana Aturan Pajak Penjualan Online?</h2>
Untuk wajib pajak baik orang pribadi maupun badan selama wajib pajak tersebut memiliki penghasilan bruto atas penjualan online tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun, maka akan dikenakan pajak UMKM sebesar 0.5% dari penghasilan bruto dengan catatan wajib pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Biaya pajak tersebut disetorkan setiap bulan tetapi tidak perlu dilaporkan setiap bulan atas pembayaran tersebut.
Untuk wajib pajak dengan dengan hasil penjualan online melebihi Rp 4,8 miliar per tahun, maka skema perhitungan pajaknya diberlakukan secara normal mengikuti Undang-Undang PPH Pasal 17.
Per tahun pajak 2022, salah satu kebijakan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 2a yaitu adanya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk WP orang pribadi UMKM. PTKP ini sebesar Rp 500 juta dalam satu tahun dimana artinya penghasilan UMKM orang pribadi dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 500 juta setahun, maka tidak perlu membayar PPh final sebesar 0.5%.
Sebagai ilustrasi, suatu warung makan memiliki penghasilan bruto 100 juta perbulan atau Rp 1,2 miliar per tahun. Dengan berlakunya UU HPP, PTKP akan dikenakan pada 5 bulan pertama, kemudian PKP dikenakan pada bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-12.

Usaha online shop (olshop) semakin marak saat ini. Tidak sedikit UMKM yang bahkan merubah sistem bisninya menjadi olshop. Perlu diingat bahwa setiap pelaku perdagangan online atau UMKM tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak selama memenuhi kriteria. Pajak pada transaksi e-commerce bukanlah suatu hal yang baru. Pada dasarnya setiap pelaku usaha pada sector e-commerce juga pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti pelaku usaha sektor lainnya. Untuk itu, bagi mereka yang memiliki usaha online shop, mereka juga wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Bagaimana Aturan Pajak untuk Online Shop?

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%). Kontribusi UMKM yang cukup besar tentu harus diseimbangi dengan kesadaran pajak pada UMKM, dimana saat ini masih banyak UMKM yang belum sadar pentingnya membayar pajak. Kesadaran akan membayar pajak harus ditanamkan sejak dini kepada para UMKM, agar nantinya saat berkembangnya usaha UMKM tidak perlu takut untuk menghadapi masalah perpajakan.
Saat ini, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur terkait pengenaan Pajak Penghasilan bagi pelaku UMKM, dimana pada peraturan tersebut menyatakan bahwa besaran pajak yang dikenakan pada pelaku UMKM adalah sebesar 0,5% dari omzet yang didapat selama 1 tahun, tetapi dengan syarat bahawa omzet dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8 Milliar. Tetapi, peraturan tersebut tidak sepenuhnya akan memberatkan bagi para pelaku UMKM, dikarenakan dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa, para pelaku UMKM baru akan dikenakan pajak sebesar 0,5%, apabila akumulasi omzetnya sudah melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun. Dan, apabila akumulasi omzet belum melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun, maka UMKM tidak perlu melakukan pembayaran pajak, tetapi WAJIB untuk tetap melakukan pelaporan perpajakannya, apabila UMKM yang tidak melaporkan perpajakannya maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Dengan adanya keringanan tersebut, diharapkan para UMKM tidak perlu takut atau menghindar dari istilah perpajakan.
Kini telah hadir, aplikasi Konsul Pajak. Konsul Pajak merupakan suatu platform atau aplikasi yang mempertemukan antara 2 pengguna yang berperan sebagai &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; dan &ldquo;Sobat Konsul&rdquo;. &ldquo;Sobat Konsul&rdquo; selaku Wajib Pajak dapat melakukan konsultasi secara langsung (via chat) kepada &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; terkait isu-isu perpajakan dan Sobat Konsul atau bisa desebut member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan terkait perpajakan lainnya yang disediakan oleh "Mitra Konsul&rdquo; atau yang disediakan oleh Konsul Pajak. Oleh karena itu, jika para pelaku UMKM memiliki pertanyaan atau masalah terkait perpajakan, silahkan lakukan konsultasi menggunakan aplikasi Konsul Pajak. Dalam aplikasi konsul pajak, selain dapat melakukan konsultasi terkait isu perpajakan, member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan yang telah disediakan pada aplikasi konsul pajak, seperti buku perpajakan, layanan pengisian dan pelaporan SPT, layanan perhitungan Gaji dan pemotongannya, layanan perhitungan pajak PPH 21, pengingat pajak, serta rekomendasi aplikasi perpajakan. Aplikasi Konsul Pajak ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, dengan memberikan konsultasi secara online dan mudah kepada para UMKM, sehingga konsultasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Segera pakai fitur Konsul Pajak di aplikasi Sobat Buku sekarang!

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%).

Konsul Pajak Hadir di Aplikasi Sobat Buku

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perempuan adalah pelaku yang penting dan berperan besar dalam usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.
Di tingkat usaha mikro, tercatat 52% dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Kemudian untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56% dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya merupakan perempuan. Sementara, untuk usaha menengah, 34% dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan. Dengan data yand didapatkan ini, perempuan merupakan pelaku UMKM yang sungguh penting dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Arif Rahman Hakim mengatakan, sampai saat ini UMKM Indonesia masih mendominasi struktur perekonomian dengan sekitar 99,9%, sementara usaha besar hanya 0,01%. Jika dilihat dari jumlahnya, ada sekitar 64 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi melebihi 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap 97% tenaga kerja, dan kontribusi terhadap ekspor sebesar 14%.
Dilihat dari sisi keragaman atau variasi produk yang ditawarkan oleh UMKM, banyak produk yang memang berkaitan dengan perempuan, seperti produk fashion, kuliner, kecantikan, dan kerajinan tangan. Lebih lanjut, berbagai kejadian yang menerpa ekonomi pada masa pandemi Covid-19 seperti yang sekarang terjadi, juga menjadi salah satu momen di mana semakin banyaknya usaha-usaha para pelaku UMKM bermunculan, tak terkecuali para pelaku UMKM perempuan. Adanya pengurangan jam kerja yang berimbas juga pada penurunan pembayaran upah, bahkan hingga pemutusan hubungan kerja, membuat para perempuan (yang mungkin awalnya tidak begitu terlibat dalam kegiatan mencari nafkah dan berusaha), menjadi memulai usahanya sendiri. Hal yang baik, entah itu dilihat dari sisi mikro maupun makro ekonomi.
Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa dan tidak dapat terpisahkan dari upaya memajukan peradaban di Indonesia. Menurutnya, potensi yang luar biasa tersebut perlu didorong bersama untuk semakin maju lagi dalam perencanaan program tingkat pemerintah pusat maupun daerah dengan mengarus-utamakan gender yang tidak boleh terlewatkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perempuan adalah pelaku yang penting dan berperan besar dalam usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.

Bagaimana Aturan Pajak untuk Online Shop?

Bagaimana Aturan Pajak Penjualan Online?

Artikel Terbaru

Artikel Pilihan