Pandemi COVID&ndash;19 memberikan dampak yang besar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya terkait permodalan dan kas UMKM. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun mengeluarkan berbagai insentif dan juga program bantuan dana untuk membantu mereka (pelaku UMKM) yang kesusahan di tengah pandemi ini.
Salah satunya Stimulus Bangga Buatan Indonesia (BBI) milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Stimulus BBI ini diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan membuat masyarakat untuk lebih memilih produk buatan dalam negeri.&nbsp;
Cara Mendapatkan Stimulus BBI (SBBI)
Berdasarkan informasi dari laman resmi Kemenkop UKN, pemerintah menyediakan bantuan Stimulus Bangga Buatan Indonesia dalam bentuk voucer belanja Rp 100.000 untuk setiap pembelian, dengan total voucer maksimal Rp 50 juta untuk merchant yang memenuhi persyaratan.
Syaratnya untuk menerima bantuan ini adalah sebagai berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Produk haruslah buatan lokal dan sudah tervalidasi</li>
<li>Pemilik merupakan seorang WNI</li>
<li>Produsen atau Distributor resmi yang memiliki hak kuasa atas merek untuk produk fashion, kerajinan tangan, dan kuliner</li>
<li>Sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang masih berlaku</li>
<li>Terdaftar sebagai merchant di platform digital apapun yang bekerja sama dengan Program SBBI</li>
<li>NIB (Nomor Induk Badan) atas nama sendiri ataupun badan usaha</li>
</ul>
Cara Pendaftaran Penerima Stimulus BBO
<ul>
<li style="text-align: justify;">Lakukan pendaftaran di laman <a href="https://stimulus-bbi.kemenparekraf.go.id/">https://stimulus-bbi.kemenparekraf.go.id/</a></li>
<li style="text-align: justify;">Siapkan semua berkas mulai dari data diri dan juga data merchant yang terdaftar di platform digital.</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah itu tunggu pengumuman apakah merchant kamu lolos tahap seleksi</li>
<li style="text-align: justify;">Jika terpilih, lanjutkan jualan kamu dan promosikan produk kreatifnya dengan voucher potongan harga PSBBI</li>
<li style="text-align: justify;">Untuk setiap transaksi yang terjadi, buat data rekapitulasi dengan format yang tersedia</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah itu kamu akan menerima stimulus dana dari pemerintah</li>
</ul>

Pandemi COVID–19 memberikan dampak yang besar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya terkait permodalan dan kas UMKM. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pun mengeluarkan berbagai insentif dan juga program bantuan dana untuk membantu mereka (pelaku UMKM) yang kesusahan di tengah pandemi ini.

Jangan Lupa Manfaatkan Stimulus BBI Kemenparekraf!

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%). Kontribusi UMKM yang cukup besar tentu harus diseimbangi dengan kesadaran pajak pada UMKM, dimana saat ini masih banyak UMKM yang belum sadar pentingnya membayar pajak. Kesadaran akan membayar pajak harus ditanamkan sejak dini kepada para UMKM, agar nantinya saat berkembangnya usaha UMKM tidak perlu takut untuk menghadapi masalah perpajakan.
Saat ini, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur terkait pengenaan Pajak Penghasilan bagi pelaku UMKM, dimana pada peraturan tersebut menyatakan bahwa besaran pajak yang dikenakan pada pelaku UMKM adalah sebesar 0,5% dari omzet yang didapat selama 1 tahun, tetapi dengan syarat bahawa omzet dalam satu tahun tidak lebih dari Rp 4,8 Milliar. Tetapi, peraturan tersebut tidak sepenuhnya akan memberatkan bagi para pelaku UMKM, dikarenakan dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa, para pelaku UMKM baru akan dikenakan pajak sebesar 0,5%, apabila akumulasi omzetnya sudah melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun. Dan, apabila akumulasi omzet belum melebihi Rp 500 juta dalam 1 tahun, maka UMKM tidak perlu melakukan pembayaran pajak, tetapi WAJIB untuk tetap melakukan pelaporan perpajakannya, apabila UMKM yang tidak melaporkan perpajakannya maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Dengan adanya keringanan tersebut, diharapkan para UMKM tidak perlu takut atau menghindar dari istilah perpajakan.
Kini telah hadir, aplikasi Konsul Pajak. Konsul Pajak merupakan suatu platform atau aplikasi yang mempertemukan antara 2 pengguna yang berperan sebagai &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; dan &ldquo;Sobat Konsul&rdquo;. &ldquo;Sobat Konsul&rdquo; selaku Wajib Pajak dapat melakukan konsultasi secara langsung (via chat) kepada &ldquo;Mitra Konsul&rdquo; terkait isu-isu perpajakan dan Sobat Konsul atau bisa desebut member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan terkait perpajakan lainnya yang disediakan oleh "Mitra Konsul&rdquo; atau yang disediakan oleh Konsul Pajak. Oleh karena itu, jika para pelaku UMKM memiliki pertanyaan atau masalah terkait perpajakan, silahkan lakukan konsultasi menggunakan aplikasi Konsul Pajak. Dalam aplikasi konsul pajak, selain dapat melakukan konsultasi terkait isu perpajakan, member juga dapat menggunakan layanan &ndash; layanan yang telah disediakan pada aplikasi konsul pajak, seperti buku perpajakan, layanan pengisian dan pelaporan SPT, layanan perhitungan Gaji dan pemotongannya, layanan perhitungan pajak PPH 21, pengingat pajak, serta rekomendasi aplikasi perpajakan. Aplikasi Konsul Pajak ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, dengan memberikan konsultasi secara online dan mudah kepada para UMKM, sehingga konsultasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Segera pakai fitur Konsul Pajak di aplikasi Sobat Buku sekarang!

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dimana UMKM memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% (Rp 8.574 triliun), serta sebagian besar penyerapan tenaga kerja berasal dari Usaha Mikro (97%).

Konsul Pajak Hadir di Aplikasi Sobat Buku

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perempuan adalah pelaku yang penting dan berperan besar dalam usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.
Di tingkat usaha mikro, tercatat 52% dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Kemudian untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56% dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya merupakan perempuan. Sementara, untuk usaha menengah, 34% dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan. Dengan data yand didapatkan ini, perempuan merupakan pelaku UMKM yang sungguh penting dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Arif Rahman Hakim mengatakan, sampai saat ini UMKM Indonesia masih mendominasi struktur perekonomian dengan sekitar 99,9%, sementara usaha besar hanya 0,01%. Jika dilihat dari jumlahnya, ada sekitar 64 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi melebihi 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap 97% tenaga kerja, dan kontribusi terhadap ekspor sebesar 14%.
Dilihat dari sisi keragaman atau variasi produk yang ditawarkan oleh UMKM, banyak produk yang memang berkaitan dengan perempuan, seperti produk fashion, kuliner, kecantikan, dan kerajinan tangan. Lebih lanjut, berbagai kejadian yang menerpa ekonomi pada masa pandemi Covid-19 seperti yang sekarang terjadi, juga menjadi salah satu momen di mana semakin banyaknya usaha-usaha para pelaku UMKM bermunculan, tak terkecuali para pelaku UMKM perempuan. Adanya pengurangan jam kerja yang berimbas juga pada penurunan pembayaran upah, bahkan hingga pemutusan hubungan kerja, membuat para perempuan (yang mungkin awalnya tidak begitu terlibat dalam kegiatan mencari nafkah dan berusaha), menjadi memulai usahanya sendiri. Hal yang baik, entah itu dilihat dari sisi mikro maupun makro ekonomi.
Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa dan tidak dapat terpisahkan dari upaya memajukan peradaban di Indonesia. Menurutnya, potensi yang luar biasa tersebut perlu didorong bersama untuk semakin maju lagi dalam perencanaan program tingkat pemerintah pusat maupun daerah dengan mengarus-utamakan gender yang tidak boleh terlewatkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perempuan adalah pelaku yang penting dan berperan besar dalam usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.

Jangan Lupa Manfaatkan Stimulus BBI Kemenparekraf!

Artikel Terbaru

Artikel Pilihan